Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
Pulse Hukum Trading dalam Islam: Membaca Kripto dan XAUUSD lewat Al-Qur’an
Artikel

Konstitusi Harus Hidup, Bukan Sekadar Teks Tertulis

Ukuran paling nyata dari konstitusi yang hidup adalah ketika masyarakat dapat merasakan keadilan, bukan sekadar mendengar bahwa keadilan telah dijanjikan.

Zamzami Tanjung, Direktur Eksekutif Batuta Institute, 2026.

Artikel| JatimSatuNews.Com; oleh Zamzami Tanjung, Direktur Eksekutif Batuta Institute, Jakarta, 2026.

Diantara pasang surut hubungan antara negara dengan daerah dan masyarakat. Salah satu pertanyaan mendasar yang patut kita renungkan bersama dalam hidup dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Apakah konstitusi benar-benar telah hadir dalam kehidupan masyarakat, atau selama ini kita hanya sibuk memastikan bahwa seluruh aturan tertulis telah dijalankan?

Pertanyaan ini penting karena keberadaan konstitusi tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya keadilan. Sebuah negara bisa saja memiliki undang-undang dasar, lembaga-lembaga negara, sistem pemerintahan, dan berbagai perangkat hukum yang lengkap.

Namun, di tengah kelengkapan bernegara tersebut, masyarakat masih banyak terjebak di lembah kemiskinan, ketimpangan itu terasa, keterbatasan pelayanan publik dapat dinilai (bps.go.id). Sisi lain memperlihatkan fenomena berbentuk kesenjangan pembangunan yang berlangsung dari satu wilayah ke wilayah lainnya menjadi kegelisahan (dpr.go.id).

Kesadaran situasional terhadap kondisi kebangsaan itulah yang membawa kita bersama untuk melihat konstitusi lebih jauh dari sekadar teks hukum. Kita terlalu fokus pada teks UUD 1945. Kesan yang timbul, ruang konstitusi itu sempit, hanya terkurung dalam teks dan hanya dipergunakan dalam prosedur kenegaraan.

Padahal, konstitusi lebih luas dari sekedar teks. Praktik dan gerak konstitusi seharusnya menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang nilai-nilainya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbangsa berarti, konstitusi itu hidup ditengah-tengah batin Masyarakat. Dari kesepakatan berbangsa itulah kemudian lahir negara dalam suatu perjanjian bersama yang dituangkan dalam konstitusi tertulis.

Ia tidak cukup hanya dibaca, dikutip, atau dijadikan dasar dalam berbagai keputusan politik. Konstitusi harus mampu menghadirkan perlindungan, kesejahteraan, kesempatan, dan keadilan bagi seluruh rakyat yang terpencar dalam berbagai wilayah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Pemikiran mendorong dengan tanggungjawab kebangsaan untuk mengembangkan gagasan tentang ‘Konstitusi Hidup Berbasis Keadilan Sosial Teritorial.’

Gagasan ini berangkat dari titik pemahaman bahwa persoalan konstitusional Indonesia tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dibentuk, dibagi, dan dibatasi. Persoalan yang tidak kalah penting adalah bagaimana nilai-nilai konstitusi diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat yang tersebar di wilayah dengan karakteristik berbeda-beda.

Persoalan Keadilan yang Belum Merata

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan kondisi geografis, sosial dan ekonomi yang berbeda. Pada titik lain, kita selalu membanggakan keragaman budaya yang hidup dalam satu kesatuan. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan bangsa, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan bagi pemerintahan sebagai salah satu unsur pembentuk negara.

Bahwa kita sepakat bernegara. Masyarakat telah menyerahkan mandat pada satu pemerintah. Maka pemerintah berkewajiban untuk mengurus masyarakat sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Kita bersama dapat menyaksikan bagaimana masyarakat di kota besar memiliki akses yang relatif lebih mudah terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kesempatan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat di daerah terpencil, kawasan kepulauan, wilayah perbatasan, dan pedalaman sering kali harus menghadapi keterbatasan yang jauh lebih besar.

Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah telah membangun fasilitas atau mengalokasikan anggaran. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk menikmati hasil kerja pemerintah tersebut.

Keadilan tidak selalu berarti memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama kepada setiap wilayah. Keadilan justru menuntut agar negara memahami perbedaan kebutuhan dan hambatan yang dihadapi masyarakat.

Daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur, misalnya, tentu membutuhkan perhatian dan dukungan yang berbeda dibandingkan wilayah yang telah berkembang. Masyarakat di kawasan kepulauan juga menghadapi persoalan akses yang tidak selalu sama dengan masyarakat di pusat perkotaan.

Karena itu, pemerataan pembangunan seharusnya tidak berhenti pada pembagian anggaran atau pelaksanaan program secara administratif. Pemerataan harus diarahkan pada terciptanya kesempatan hidup yang lebih adil.

Dalam konteks inilah keadilan sosial perlu dibaca bersama dengan keadilan teritorial atau kewilayahan.

Iklan

Sementara keadilan sosial berbicara mengenai hak, kesejahteraan, kesempatan, dan distribusi sumber daya. Sementara keadilan teritorial mengingatkan bahwa tempat seseorang tinggal dapat memengaruhi kemampuannya untuk memperoleh hak-hak tersebut.

Keduanya tidak seharusnya dipisahkan. Sebab, ketidakadilan yang dialami masyarakat sering kali bukan hanya disebabkan oleh keadaan ekonomi individu, tetapi juga oleh kondisi wilayah dan kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan setempat.

Membangun Pemahaman tentang Konstitusi yang Hidup

Merujuk pada teori ketatanegaraan, dikenal pemikiran Living Constitution. Secara umum, pemikiran tersebut menempatkan konstitusi sebagai sesuatu yang terus hidup dan berkembang dalam menghadapi perubahan masyarakat.

Namun, dalam pandangan yang dirancang, pembicaraan tentang konstitusi hidup perlu terus didorong agar tidak berhenti pada persoalan penafsiran dan perkembangan norma hukum. Konstitusi juga harus dilihat dari kemampuan nilai-nilainya menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Konstitusi harus hadir dalam kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta hubungan antara negara dan warga negara.

Berdasarkan pemahaman tersebut, melalui tulisan ini ditawarkan sebuah konstruksi konseptual yang menempatkan keadilan sosial teritorial sebagai bagian penting dalam aktualisasi nilai konstitusi di Indonesia.

Terdapat lima dimensi yang menjadi perhatian dalam gagasan ini.

Pertama adalah dimensi normatif. Pancasila dan UUD 1945 harus tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah harus memiliki dasar konstitusional serta tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum.

Kedua adalah dimensi sosiologis. Konstitusi harus mampu membaca kenyataan kehidupan masyarakat. Persoalan kemiskinan, ketimpangan, keterbatasan akses, dan keragaman kondisi wilayah tidak boleh dipandang sebagai persoalan di luar konstitusi.

Ketiga adalah dimensi demokratis. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek dalam kehidupan bernegara. Mereka bukan sekadar penerima kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk berpartisipasi, menyampaikan kepentingan, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Keempat adalah dimensi ekonomis. Nilai konstitusi harus tercermin dalam distribusi sumber daya, kesempatan ekonomi, pelayanan publik, dan manfaat pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya angka statistik apabila hasilnya belum dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.

Kelima adalah dimensi adaptif. Negara harus mampu menyesuaikan kebijakan dan kelembagaannya dengan perubahan zaman, perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta kebutuhan wilayah. Namun, penyesuaian tersebut tetap harus berjalan dalam koridor konstitusi.

Kelima dimensi ini merupakan satu kesatuan. Konstitusi membutuhkan landasan hukum yang kuat, kepekaan terhadap kenyataan sosial, ruang demokrasi, keberpihakan pada kesejahteraan, dan kemampuan beradaptasi.

Entitas Negara, Daerah, dan Masyarakat

Bersamaan dengan gagasan ini, dijelaskan bahwa terdapat tiga entitas utama yang memiliki hubungan penting dalam kehidupan konstitusi, yakni negara, daerah, dan masyarakat.

Negara memiliki tanggung jawab menjamin hak-hak konstitusional warga negara, melindungi kepentingan umum, serta memastikan distribusi keadilan berlangsung secara nasional.

Iklan

Daerah menjadi ruang tempat kebutuhan dan karakteristik kewilayahan diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintahan. Otonomi daerah seharusnya memberikan kesempatan bagi setiap wilayah untuk mengembangkan potensi dan menjawab persoalan masyarakatnya.

Sementara itu, masyarakat merupakan pemegang kedaulatan sekaligus subjek utama yang harus memperoleh manfaat dari penyelenggaraan negara.

Ketiga entitas tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan. Negara tidak boleh mengabaikan kenyataan daerah, daerah tidak boleh melepaskan diri dari tujuan nasional, dan masyarakat tidak boleh kehilangan ruang untuk menentukan serta mengawasi arah kebijakan yang memengaruhi kehidupannya.

Hubungan ini tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadilan teritorial bukan gagasan untuk membangun pemisahan kepentingan antardaerah, melainkan upaya memastikan bahwa seluruh wilayah menjadi bagian yang memperoleh perhatian secara adil dalam kehidupan berbangsa.

Berdasarkan hal tersebut, maka keberhasilan penyelenggaraan negara tidak cukup diukur dari stabilitas kelembagaan atau kelengkapan regulasi. Kita bersama juga perlu melihat apakah masyarakat di berbagai wilayah benar-benar mendapatkan hak, kesempatan, dan pelayanan yang layak.

Keadilan Sosial harus Terasa Sampai ke Wilayah Terjauh

Cita-cita keadilan sosial telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, cita-cita tersebut membutuhkan kerja konstitusional yang terus-menerus agar tidak berhenti sebagai rumusan normatif.

Keadilan sosial harus hadir dalam kebijakan yang menjamin anak-anak di daerah terpencil memperoleh pendidikan yang layak, masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, warga memiliki akses terhadap infrastruktur, serta setiap wilayah mempunyai kesempatan untuk berkembang.

Kita tidak boleh membiarkan kondisi geografis menjadi alasan yang terus-menerus membatasi hak masyarakat. Justru karena Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang beragam, penyelenggaraan negara harus semakin peka terhadap kebutuhan dan hambatan yang berbeda-beda.

Di sinilah pentingnya menempatkan ketimpangan wilayah sebagai persoalan yang memiliki dimensi konstitusional. Ketika masyarakat tidak memperoleh kesempatan yang layak hanya karena keterbatasan tempat tinggal atau kondisi daerahnya, negara perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan mekanisme distribusi pembangunan.

Konstitusi semestinya menjadi dasar untuk mengoreksi keadaan tersebut.

Sebuah Gagasan, Terbuka terhadap Kritik

Terdapat kesadaran bahwa gagasan ‘Konstitusi Hidup Berbasis Keadilan Sosial Teritorial” ini masih merupakan tawaran konseptual yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Gagasan ini bukan klaim bahwa seluruh persoalan ketatanegaraan telah terjawab melalui satu konstruksi pemikiran.

Iklan

Masih diperlukan penelitian, pengujian, pengembangan indikator, dan dialog akademik untuk melihat bagaimana gagasan tersebut dapat diterapkan serta diukur dalam praktik penyelenggaraan negara.

Kritik dan perdebatan justru diperlukan agar sebuah pemikiran dapat berkembang. Gagasan ini dipandang sebagai ruang terbuka bagi siapa pun yang memiliki perhatian terhadap konstitusi, demokrasi, pemerintahan daerah, dan keadilan sosial.

Akhirnya, kita perlu mengembalikan pembicaraan tentang konstitusi kepada tujuan paling mendasar dari keberadaan negara, yaitu melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Konstitusi tidak boleh hanya hidup di ruang sidang, lembaran negara, atau perdebatan para ahli hukum. Ia harus hadir di sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, ruang-ruang pelayanan publik, pusat-pusat kegiatan ekonomi, desa, pulau-pulau kecil, hingga wilayah terluar Indonesia.

Sebab, ukuran paling nyata dari konstitusi yang hidup adalah ketika masyarakat dapat merasakan keadilan, bukan sekadar mendengar bahwa keadilan telah dijanjikan.

Selama masih ada warga negara yang merasa tertinggal hanya karena wilayah tempat mereka tinggal, pekerjaan konstitusional kita sesungguhnya belum selesai.

Tulisan ini disarikan dari Jurnal dengan Judul Esai Konstitusi Hidup Berbasis Keadilan Sosial Teritorial.

Baca juga:

Menyemarakkan Hidup,
Foto profil Zamzami Tanjung
Zamzami Tanjung

Advokat, Peneliti dan Jurnalis yang cukup menyenangkan untuk diajak berdiskusi. Memiliki hobi membaca dan menulis. Suka berinteraksi dan tertarik pada ide-ide baru, juga menyukai diskusi humaniora.

Lihat semua artikel oleh Zamzami Tanjung

Komentar Pembaca

Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.

Tinggalkan Komentar

Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.