Meneruka Sejarah: Mulai dari Bhayangkara Majapahit Hingga Polri Modern, Menelusuri Pengabdian dan Membaca Transformasi Kepolisian dalam Kepemimpinan Kapolri Suyudi

Catatan Jurnalis | JatimSatuNews.com, Oleh: Zamzami Tanjung, 2026.

Jauh sebelum Indonesia mengenal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tradisi menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan kekuasaan telah dikenal dalam kehidupan kerajaan-kerajaan Nusantara. Bhayangkara merupakan satu nama yang memiliki jejak sejarah kuat dalam identitas kepolisian Indonesia. Bhayangkara merupakan pasukan yang dikenal dalam perjalanan sejarah Kerajaan Majapahit.

Tutur kisah Bhayangkara bukan sekadar cerita tentang keberanian sekelompok prajurit dalam menjaga keselamatan raja. Lebih jauh dari sekedar itu, terdapat nilai pengabdian, kedisiplinan, loyalitas dan tanggung jawab dalam menghadapi ancaman keamanan. Nilai itu relevan untuk dibaca dalam konteks kehidupan bernegara modern, meskipun orientasi pengabdian kepolisian saat ini telah mengalami perubahan mendasar.

Garis jalan dari Bhayangkara Majapahit menuju Polri modern bukan sekadar perubahan nama, seragam, struktur organisasi maupun penggunaan teknologi. Garis jalan itu merupakan proses perubahan konsep pikir tentang keamanan, pelayanan, penegakan hukum dan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat.

Kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sangat menarik untuk dicermati. Pergantian kepemimpinan di tubuh Korps Bhayangkara membuka ruang harapan bagi pembaruan sekaligus menjadi momentum untuk membaca kembali makna pengabdian kepolisian dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Bhayangkara dan Babak Baru Kepemimpinan Polri

Sejarah Bhayangkara identik dengan tokoh Gajah Mada, seorang tokoh berpengaruh dalam lintasan sejarah Majapahit. Tercatat, pasukan Bhayangkara dikenal sebagai satuan pengawal kerajaan yang memiliki tugas menjaga keselamatan raja dan menghadapi ancaman terhadap stabilitas kerajaan. Salah satu peristiwa yang sering dikaitkan dengan kiprah pasukan tersebut adalah penyelamatan Raja Jayanegara dari pemberontakan Ra Kuti pada 1319 Masehi (tirto.id).

Nama Bhayangkara kemudian menjadi bagian dari identitas Polri. Dewasa ini, makna pengabdian itu tidak lagi dapat dipahami sebatas kesetiaan terhadap kekuasaan. Kepolisian modern merupakan institusi negara yang harus berdiri di atas konstitusi dan hukum. Mengabdikan kewenangannya untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Perubahan orientasi tersebut penting. Landas pikirnya, bahwa kekuasaan kepolisian bukanlah kekuasaan tanpa batas. Setiap tindakan aparat harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia dan menjamin perlakuan yang adil bagi setiap warga negara.

Momentum babak baru kepemimpinan Polri dimulai ketika Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Sebelumnya, DPR RI menyetujui pengangkatannya melalui rapat paripurna setelah Komisi III melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.

Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 ini memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dan sejumlah jabatan strategis. Pernah bertugas di lingkungan Resmob, Jatanras dan Bareskrim Polri. Pernah menjabat Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, serta Kepala Badan Narkotika Nasional sebelum dipercaya memimpin Polri.

Pengalaman tersebut memberikan bekal profesional dalam memahami tantangan penegakan hukum, kejahatan terorganisasi dan pengelolaan institusi kepolisian yang memiliki struktur serta tanggung jawab luas.

Suyudi memperkenalkan visi “Polisi Bersama Masyarakat”. Gagasan mana menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai bagian penting dalam membangun keamanan dan ketertiban (dpr.go.id).

Seusai pelantikan, Suyudi menegaskan bahwa Polri akan melanjutkan program yang masih baik dan memperbaiki hal-hal yang membutuhkan pembenahan (divhumas.polri.go.id).

“Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik kita akan lanjutkan dan yang masih perlu diperbaiki kita akan perbaiki,” pernyataannya.

Hal itu memperlihatkan orientasi kesinambungan sekaligus keterbukaan terhadap evaluasi. Pembaruan tidak selalu berarti meniadakan seluruh kebijakan sebelumnya, melainkan mempertahankan capaian yang bermanfaat dan memperbaiki kelemahan secara terukur.

Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto turun dalam rangka meredam kerusuhan demo di Jogjakarta (Foto : tangkapan layar Instragram @suyudiarioseto.official)

Enam Agenda Transformasi Polri

Dalam kesempatan uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026, Suyudi memaparkan enam agenda prioritas transformasi Polri (tribratanews.polri.go.id).

Agenda pertama adalah penguatan kelembagaan. Penataan organisasi diarahkan untuk membangun Mabes Polri yang lebih strategis, Polda yang profesional dan suportif, Polres sebagai satuan operasional dasar yang kuat, serta Polsek yang tangguh dan semakin dekat dengan masyarakat.

Kedua, pembenahan sumber daya manusia dan sistem rekrutmen. Meritokrasi, integritas, kompetensi dan prestasi harus menjadi dasar pengembangan karier. Dengan demikian, promosi jabatan tidak boleh dipengaruhi praktik titipan, transaksi maupun kepentingan di luar profesionalitas.

Ketiga, penguatan pelayanan publik melalui modernisasi dan pemanfaatan teknologi. Pelayanan kepolisian harus semakin cepat, mudah, transparan dan terintegrasi. Teknologi bukan sekadar simbol kemajuan, melainkan instrumen untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum.

Keempat, peningkatan kualitas penegakan hukum. Keberhasilan kepolisian tidak semestinya hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani atau banyaknya penindakan. Kualitas pembuktian, kepatuhan terhadap prosedur, kepastian hukum, perlindungan korban dan keadilan harus menjadi ukuran utama.

Kelima, penguatan pengawasan internal. Pengawasan harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan memastikan setiap anggota bertanggung jawab atas tindakan maupun kewenangan yang digunakannya.

Keenam, akuntabilitas anggaran. Pengelolaan keuangan institusi harus transparan, efektif dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Anggaran kepolisian pada akhirnya merupakan sumber daya negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Susun agenda itu menunjukkan bahwa transformasi yang ditawarkan tidak hanya menyentuh aspek operasional, tetapi juga menyasar fondasi organisasi, kualitas sumber daya manusia, budaya kerja hingga pelayanan dan tata kelola kelembagaan.

Meneruka sejarah Bhayangkara Majapahit hingga membaca perjalanan Polri modern memberikan satu pelajaran penting, bahwa institusi kepolisian harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan esensi pengabdian.

Jika pada masa kerajaan Bhayangkara dikenal sebagai pasukan penjaga keselamatan raja, maka dalam negara demokratis Polri harus menjadi institusi yang menjaga keselamatan masyarakat, melindungi hak-hak warga negara dan memastikan hukum berlaku secara adil.

Enam agenda transformasi yang diperkenalkan Kapolri Suyudi merupakan tawaran pembaruan yang patut diapresiasi. Apresiasi terhadap gagasan tentu harus sejalan bersama pengawasan terhadap pelaksanaannya. Telinga masyarakat berhak mendengar sejauh mana agenda tersebut diwujudkan menjadi perubahan konkret, bukan sekadar rumusan kebijakan.

Mata masyarakat akan sejuk melihat ketika Visi dan agenda Polri itu terwujud dalam alam nyata. Dan, hati masyarakat yang kerontang selama musim kemarau ini, basah seketika saat hujan turun demi menyaksikan Polri benar-benar bersama mereka.

Mengukur Modernisasi dari Kepercayaan Masyarakat

Teknis pengukuran modernisasi tersebut dapat diperhatikan dari konsep awal kepemimpinan. Visi kepemimpinan  diterjemahkan menjadi pengalaman nyata bagi masyarakat.

Kapolri Suyudi menegaskan pentingnya kehadiran Polri yang memberikan manfaat dan solusi nyata (setneg.go.id). Hal tersebut terkandung dalam pernyataan ;

“Setiap anggota Polri harus memahami masyarakat, bekerja untuk masyarakat, dan bersama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kehadiran Polri harus memberikan manfaat dan solusi nyata.”

Pernyataan ini memiliki relevansi kuat dengan gagasan pengabdian Bhayangkara. Pengabdian tidak cukup diukur melalui keberanian, kedisiplinan ataupun besarnya kewenangan institusi, tetapi harus dibuktikan melalui manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Di sinilah tantangan sesungguhnya modernisasi Polri. Kemajuan teknologi, kelengkapan sarana, besarnya struktur organisasi dan peningkatan kapasitas operasional harus berjalan seiring dengan profesionalitas serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Kepolisian modern juga harus memiliki keberanian untuk menerima kritik. Kritik masyarakat bukan ancaman terhadap institusi, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan publik. Keluhan tentang pelayanan, penanganan perkara, perilaku anggota maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diperlakukan sebagai bahan evaluasi yang serius.

Kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui slogan, publikasi kegiatan atau kampanye kelembagaan. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi, merasakan kepastian hukum dan melihat bahwa pelanggaran oleh aparat ditangani secara transparan.

Implikasi logisnya, visi Polisi Bersama Masyarakat membutuhkan implementasi yang konsisten. Polisi harus hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan warga, memberikan respons cepat dan menjadikan kepentingan publik sebagai orientasi utama pelaksanaan tugas.

Catatan Penutup

Kepemimpinan baru Polri akan memperoleh makna bersejarah apabila mampu menghadirkan institusi yang lebih profesional, transparan, akuntabel dan dipercaya masyarakat.

Akhir kalam, kebanggaan terhadap Korps Bhayangkara tidak semata-mata lahir dari panjangnya sejarah atau besarnya organisasi. Kebanggaan itu harus tumbuh dari pengabdian yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Polri modern adalah Polri yang kuat dalam penegakan hukum, humanis dalam pelayanan, profesional dalam bekerja, berani dikoreksi dan dekat dengan masyarakat. Itulah semangat Bhayangkara yang harus terus dijaga dan dibumikan dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan.

Baca Juga :

• Rocky Gerung Dan Paradoks Ideologi, Ketika Sosialisme Berubah Menjadi Doktrin
• Diskursus Penegakan Hukum, Kompromi Antara Kualitas Pembatasan Rokok Dan Pajak Reklame
• Kewenangan Legislasi Tumpul, DPD RI Dalam Diskursus Konstitusi UUD Tahun 1945
• Sengkarut Fort De Kock dalam Diskusi Publik di Adagio, Uji 7 Rekomendasi Penyelesaian Sengketa
• Officium Nobile Menuju Kepastian, Penyelesaian Problematika Definisi Advokat di Hadapan Mahkamah Konstitusi Tahun 2026