Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
Pulse Hukum Trading dalam Islam: Membaca Kripto dan XAUUSD lewat Al-Qur’an
Nasional، Jakarta

DPP Rampas 08 Dorong Brigjen Alpen Piliang Chaniago Dipertimbangkan Menjadi Wakapolda Sumbar

Dorongan dan dukungan DPP Rampas 08 terhadap Brigjen Pol. Alpen Piliang Chaniago untuk jadi Wakapolda Sumbar merupakan aspirasi organisasi dan bukan rekomendasi resmi ataupun keputusan institusi Polri.

Brigjen Alpen Piliang Chaniago didorong untuk jadi Wakapolda Sumatera Barat (Foto: Istimewa)

Brigjen Alpen Piliang Chaniago didorong untuk jadi Wakapolda Sumatera Barat (Foto: Istimewa)

Jakarta| JatimSatuNews.Com;Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rampas 08 menyampaikan aspirasi dan mendorong agar Brigjen Pol. Alpen Piliang Chaniago, S.I.K., dipertimbangkan untuk mengemban jabatan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat.

Aspirasi tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Rampas 08, T. Helmi, bersama Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08, Syafri Yunaldi, S.H., yang juga menjabat sebagai Direktur Law Firm Dewa Keadilan Indonesia (DKI).

Dukungan tersebut didasarkan pada harapan agar kepemimpinan kepolisian di Sumatera Barat semakin responsif terhadap persoalan masyarakat, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

DPP Rampas 08 menilai, pengalaman dan perjalanan karier Brigjen Pol. Alpen Piliang Chaniago menjadi salah satu pertimbangan yang patut diperhatikan dalam aspirasi tersebut.

Alpen merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau bintang satu. Ia adalah alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1997 yang tergabung dalam Batalyon Wira Pratama.

Dalam perjalanan kariernya, Alpen tercatat sebagai salah satu dari lima alumni Akpol 1997 yang memperoleh kenaikan pangkat dari Komisaris Besar Polisi menjadi Brigadir Jenderal Polisi melalui Korps Raport pada 31 Desember 2025.

Berdasarkan informasi mutasi kepolisian yang diberitakan pada Juli 2026, Alpen sebelumnya mengemban tugas sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat II Bareskrim Polri sebelum tercatat sebagai Perwira Tinggi Baharkam Polri.

Rekam jejak pendidikan dan penugasan tersebut menjadi bagian dari profil profesional yang menjadi perhatian DPP Rampas 08 dalam menyampaikan aspirasi terhadap penguatan kepemimpinan Polda Sumatera Barat.

Dorong Kepolisian yang Responsif terhadap Persoalan Masyarakat

Ketua Umum DPP Rampas 08, T. Helmi, mengatakan aspirasi tersebut merupakan bentuk partisipasi organisasi dalam mendorong peningkatan kualitas kepemimpinan dan pelayanan kepolisian di Sumatera Barat.

“Kami dari DPP Rampas 08 menyampaikan dukungan dan aspirasi agar Brigjen Pol. Alpen Piliang Chaniago dapat dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai Wakapolda Sumatera Barat. Harapan kami, kepemimpinan Polri ke depan semakin mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat,” ujar T. Helmi.

Menurutnya, Sumatera Barat membutuhkan kepemimpinan kepolisian yang mampu membangun komunikasi dan kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, kalangan pemuda, serta lembaga bantuan hukum.

Ia menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak semata-mata bertumpu pada penindakan hukum, tetapi juga harus diwujudkan melalui pelayanan yang baik, perlindungan masyarakat, dan kepastian hukum.

“Keamanan bukan hanya persoalan penindakan hukum, tetapi juga bagaimana masyarakat merasa terlindungi, mendapatkan pelayanan yang baik, dan memperoleh kepastian hukum. Itulah harapan kami terhadap institusi Polri,” tambahnya.

Dorong Dari kiri ke kanan, T. Helmi, Ketua DPP Rampas 08 dan Syafri Yunaldi, Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08

Penegakan Hukum Harus Transparan dan Tidak Tebang Pilih

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08, Syafri Yunaldi, S.H., menilai jabatan Wakapolda memiliki posisi strategis dalam membantu Kapolda menjalankan tugas dan fungsi kepolisian di wilayah Sumatera Barat.

Iklan

Menurut Syafri, terdapat sejumlah persoalan hukum yang membutuhkan perhatian serius, terutama pertambangan tanpa izin (PETI), peredaran narkotika, dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta berbagai persoalan hukum yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Kami berharap kepemimpinan kepolisian di Sumatera Barat semakin memperkuat penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan mendapatkan keadilan, sementara persoalan yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya,” tegas Syafri.

Dalam perspektif hukum, ia mengingatkan bahwa setiap tindakan kepolisian harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menghormati asas praduga tidak bersalah.

Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas aparat penegak hukum agar kewenangan kepolisian dijalankan secara proporsional dan tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum.

Lima Agenda Penegakan Hukum yang Menjadi Perhatian

Lebih lanjut, DPP Rampas 08 menyampaikan lima agenda yang diharapkan menjadi perhatian dalam penguatan kepemimpinan Polda Sumatera Barat.

Pertama, pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI). DPP Rampas 08 mendorong penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Di sisi lain, organisasi tersebut juga mendorong penataan pertambangan rakyat melalui mekanisme legalisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pemberantasan narkotika. Upaya penegakan hukum diharapkan tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mampu mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika hingga ke aktor-aktor yang berada di balik aktivitas tersebut.

Ketiga, pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. DPP Rampas 08 mendorong agar setiap laporan dugaan korupsi ditangani secara profesional, objektif, dan transparan sesuai kewenangan masing-masing aparat penegak hukum.

Keempat, perlindungan masyarakat dan akses terhadap keadilan. Pelayanan kepolisian diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.

Iklan

Kelima, reformasi pelayanan kepolisian. Peningkatan kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan responsivitas aparat dinilai penting untuk membangun hubungan yang lebih baik antara kepolisian dan masyarakat.

Siap Bersinergi, Tetap Jalankan Fungsi Kontrol Sosial

Ketua Umum DPP Rampas 08, T. Helmi, menegaskan bahwa organisasinya siap membangun sinergi dengan institusi Polri dalam menjaga keamanan dan mengawal kepentingan masyarakat.

Namun, ia menekankan bahwa kemitraan tersebut tidak berarti menghilangkan independensi organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Kami ingin Polri semakin kuat, semakin dipercaya, dan semakin dekat dengan rakyat. DPP Rampas 08 siap menjadi mitra strategis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan berdasarkan hukum,” tutup T. Helmi.

Senada dengan itu, Syafri Yunaldi menyampaikan bahwa jabatan di lingkungan kepolisian merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada institusi, negara, dan masyarakat.

Ia berharap setiap pejabat yang diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan strategis mampu menjalankan tugas dengan integritas, profesionalitas, serta orientasi pada kepentingan publik.

DPP Rampas 08 juga menegaskan bahwa dukungan terhadap Brigjen Pol. Alpen Piliang Chaniago merupakan aspirasi organisasi dan bukan rekomendasi resmi ataupun keputusan institusi Polri.

Adapun proses pengisian jabatan Wakapolda tetap menjadi kewenangan institusi Polri melalui mekanisme, prosedur, dan pertimbangan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, aspirasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari masukan masyarakat dalam mendorong penguatan kepemimpinan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan serta perlindungan masyarakat.

Baca juga:

Foto profil Zamzami Tanjung
Zamzami Tanjung

Advokat, Peneliti dan Jurnalis yang cukup menyenangkan untuk diajak berdiskusi. Memiliki hobi membaca dan menulis. Suka berinteraksi dan tertarik pada ide-ide baru, juga menyukai diskusi humaniora.

Lihat semua artikel oleh Zamzami Tanjung

Komentar Pembaca

Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.

Tinggalkan Komentar

Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.