Presiden Perintahkan Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera, 39 Sungai Belum Dinormalisasi, Masyarakat Ingatkan Ancaman Banjir

JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM; Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan menempatkan normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas utama. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 9 November 2026 (setneg.go.id).

Namun, di tengah perintah percepatan tersebut, pekerjaan pemerintah masih menghadapi tantangan besar. Dari 137 sungai terdampak bencana di tiga provinsi, sebanyak 39 sungai belum dikerjakan, sementara 43 lainnya masih dalam proses normalisasi.

Perintah tersebut dikeluarkan seiring dengan masih terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah. Masyarakat belum sepenuhnya pulih dari bencana sebelumnya. Kerusakan kawasan hulu, perubahan tata ruang dan persoalan pengelolaan lingkungan juga menjadi sorotan organisasi masyarakat sipil yang menilai pemulihan sangat mendesak untuk dituntaskan.

Ancaman berikutnya datang dari cuaca. BMKG pada 10 November 2026 mengeluarkan peringatan peningkatan potensi hujan di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk hujan lebat hingga sangat lebat (bmkg.go.id).

Maka pekerjaan pemulihan berpacu dengan waktu, sementara curah hujan tinggi menjadi ketakutan karena hujan bisa berpotensi memicu banjir susulan.

Pemulihan 137 Sungai Terdampak, 39 Belum Tersentuh

Berdasarkan data yang diperoleh sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum per 8 November 2026 menunjukkan bahwa terdapat 137 sungai terdampak bencana. Sebanyak 31 sungai berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat (bakom.go.id).

Sebanyak 55 sungai telah selesai dinormalisasi, 43 masih dalam proses pengerjaan, dan 39 belum ditangani.

Di Aceh, 15 sungai telah selesai dikerjakan, enam masih dalam proses, dan 10 belum ditangani. Sumatera Utara mencatat 28 sungai selesai, enam dalam pengerjaan, dan 14 belum dikerjakan. Sementara Sumatera Barat memiliki 12 sungai yang selesai dinormalisasi, 31 masih dikerjakan, dan 15 belum tersentuh pekerjaan.

Persoalan juga terjadi di kawasan muara. Dari 38 muara yang membutuhkan normalisasi, tujuh telah selesai, 11 sedang dikerjakan, dan 20 belum tertangani.

Pemerintah turut mencatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi selama April hingga Oktober 2026. Sejumlah infrastruktur yang sebelumnya diperbaiki kembali mengalami kerusakan akibat banjir.

Berdasarkan itu, maka upaya pemulihan belum sepenuhnya mampu menghilangkan risiko bencana berulang. Pekerjaan normalisasi sungai, penguatan tanggul, dan pemulihan infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendesak.

Normalisasi Menjadi Prioritas Presiden

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta seluruh kekuatan pemerintah dikerahkan untuk mempercepat normalisasi sungai.

“Pak Presiden memberikan perintah untuk segera normalisasi sungai. Itu perintah paling utama,” kata Tito dalam konferensi pers setelah rapat terbatas di Istana Merdeka (bakom.go.id).

Tito menjelaskan bahwa sedimentasi yang masih menumpuk menyebabkan kapasitas sungai menurun sehingga air lebih mudah meluap ketika hujan turun.

“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” ujarnya, dikutip Sekretariat Negara, 10 November 2026.

Pelaksanaan normalisasi melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mempercepat pekerjaan dan memperkuat tanggul.

Selain itu, Presiden memerintahkan BMKG, BNPB, dan instansi terkait menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi bencana susulan. Tito menyatakan, “Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak, red.) dengan operasi modifikasi cuaca,” sebagaimana dikutip antaranews.

Terkait Banjir Sumatera, Pemulihan Harus Menyeluruh

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengingatkan bahwa bencana di Sumatera tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola lingkungan. Ketua Dewan Daerah WALHI Aceh, Muhammad Nur menyebut bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai akumulasi kebijakan pembangunan yang mengabaikan perspektif kebencanaan (nu.or.id).

“Kejadian ini, saya kira akumulasi dari berbagai sektor kebijakan yang seharus dievaluasi menyeluruh,” kata Muhammad Nur.

Ia juga menyoroti pentingnya tata ruang yang mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana. Menurutnya, pembangunan dan pemberian izin pemanfaatan lahan harus memperhatikan kondisi ekologis wilayah.

“Sekarang mau tidak mau, data ruang itu harus disusun berdasarkan wilayah rentan terhadap bencana,” ujarnya.

Kritik serupa disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam. Ia menyoroti pembangunan perumahan di sekitar aliran Batang Aia Dingin, Padang, yang menurutnya perlu dievaluasi dari aspek tata ruang dan perizinan (mongabay.co.id).

“Pertanyaannya, siapa dan mengapa pembangunan perumahan diizinkan di lokasi itu, padahal seharusnya itu tidak boleh,” kata Tommy ketika membahas kawasan sempadan sungai yang rawan banjir dan erosi.

Sementara LBH Banda Aceh bersama Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), AJI Banda Aceh, YKPI, ICAIOS, dan KontraS Aceh juga mendesak agar pemulihan dilakukan secara terukur dan transparan.

Advokat LBH Banda Aceh, Rahmad Maulidin menyampaikan, “Pemulihan untuk normalisasi sungai, akses jembatan dan jalan, hunian sementara, serta pembersihan lingkungan desa di daerah terdampak harus dipulihkan segera,” sebagaimana dikutip dari aceh.antaranews.

Rahmad juga mengingatkan pentingnya keterbukaan anggaran agar masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan pemulihan. Menurutnya, pengawasan publik diperlukan untuk menekan potensi penyimpangan dan memastikan hak korban terpenuhi.

Sementara itu, Yuli Wetri, warga Kampung Apa, Padang, mengungkapkan trauma yang kembali dirasakannya setelah banjir datang (mongabay.co.id).

“Trauma kemarin belum hilang, sudah datang pula yang baru (banjir bandang),” tuturnya.

Indang Dewata, Ahli lingkungan Universitas Negeri Padang dalam laporan Mongabay mengingatkan pentingnya penanganan dari hulu hingga hilir. Ia menyoroti perubahan fungsi lahan di sepanjang daerah aliran sungai.

“Hari ini, dari data di lapangan, puluhan hektar tanah di sepanjang DAS Air Dingin dan Kuranji sudah dikapling menjadi milik privat dan berubah fungsi,” ujarnya.

Hujan Meningkat, Pemulihan Berpacu dengan Waktu

BMKG dalam prakiraan cuaca periode 10–16 November 2026 mencatat hujan lebat hingga sangat lebat pada 5–7 November, dengan curah hujan mencapai 140 mm per hari di Aceh, 121 mm per hari di Sumatera Barat, dan 110 mm per hari di Riau (bmkg.go.id).

BMKG juga mengeluarkan peringatan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem untuk Sumatera Utara pada 10–12 November. Sementara Aceh dan Sumatera Barat masuk wilayah siaga hujan lebat.

Peringatan cuaca ini ini mempertegas urgensi percepatan pemulihan. Normalisasi sungai perlu berjalan bersamaan dengan perlindungan kawasan hulu, evaluasi tata ruang, dan pengawasan anggaran. Pemerintah tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi ketika hujan kembali meningkat.

Bagi warga yang berkali-kali menjadi korban, pemulihan bukan sekadar angka progres proyek. Hal yang ditunggu adalah kepastian bahwa rumah, lingkungan, dan kehidupan mereka tidak kembali terancam oleh banjir berikutnya.

Baca Juga :

• Rocky Gerung Dan Paradoks Ideologi, Ketika Sosialisme Berubah Menjadi Doktrin
• Penyadapan Ilegal, Ketika Kekuasaan Mengintip dan Mengancam Keamanan Privasi Warga Negara
• Pilkada Gaje dan Pemerintahan Daerah Koruptif, Ketika Demokrasi Kehilangan Arah dan Kekuasaan Menjauh dari Rakyat
• Kewenangan Legislasi Tumpul, DPD RI Dalam Diskursus Konstitusi UUD Tahun 1945
• Ekspedisi Kebudayaan Batuta Institute Tahun 2026, Nilai Keadaban Vihara Puri Tri Agung Bangka Belitung