Rocky Gerung Dan Paradoks Ideologi, Ketika Sosialisme Berubah Menjadi Doktrin

ARTIKEL | JATIMSATUNEWS.COM, oleh Zamzami Tanjung, Direktur Eksekutif Batuta Institute, 2026.

Rocky Gerung, nama ini dahulunya selalu akrab dengan oposisi kritis. Dikenal sebagai pengkritik kekuasaan dan pembela kebebasan berpikir. Publik yang mengkritik pemerintah sering tersihir dengan Ideologi, argumentasi dan logika berpikirnya.

Plot twist-nya, kini si pengkritik Rocky Gerung berada dalam lingkaran kekuasaan dengan dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026.

Saat dilantik, ia menjelaskan bahwa dirinya akan tetap bersikap kritis, sikap dan pandangannya akan tetap, tidak berubah. Sementara ide radical break tetap disematkan dalam ucapnya (tirto.id).

Ia juga secara terbuka menyatakan keberpihakannya pada sosialisme negara serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (idnfinancials.com). Patut di duga,   pembelaan terhadap program pemerintah itu berasal dari pola pikir sosialisme sebagai ideologi.

Ketika terjadi perubahan posisi seorang Rocky Gerung itu, maka menarik untuk melihat konsistensi seorang intelektual ketika gagasan yang diperjuangkannya mulai bersentuhan langsung dengan kekuasaan.

Persoalannya bukan terletak pada pilihan Rocky untuk masuk ke pemerintahan atau memperjuangkan ide-ide sosialisme. Keduanya merupakan hak politik yang sah. Namun, seorang pemikir yang selama ini dikenal kritis semestinya tetap menempatkan setiap kebijakan dalam ruang pengujian rasional, termasuk kebijakan yang sejalan dengan keyakinan ideologisnya sendiri.

Ideologi Kehilangan Arah

Sadar atau tidak disadari, setiap pemerintahan mulai dari kemerdekaan Republik ini selalu dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Menurut hemat kami, hanya Presiden Sukarno yang berusaha berdiri diatas ideologi dengan merekatkan dan mendamaikan ide-ide tersebut dalam lima sila sakti, yaitu Pancasila.

Saat ini, tiga perempat abad setelah kemerdekaan, terdapat paradoks dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Ideologi semakin sulit dibedakan. Ideologi hanya lip service, pragmatisme mengemuka. Dilain sisi saat ini, dalam pemerintahan Presiden Prabowo, negara justru semakin aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Partai-partai dengan latar belakang pemikiran berbeda dapat bergabung dalam satu pemerintahan. Perbedaan ideologi yang dahulu menjadi dasar perjuangan sering kali dikalahkan oleh kepentingan koalisi dan pembagian kekuasaan. Politik akhirnya lebih banyak berbicara tentang siapa mendapatkan posisi daripada gagasan apa yang hendak diperjuangkan.

Fenomena ini dapat dibaca sebagai de-ideologisasi, yakni melemahnya ideologi sebagai pedoman berpikir dan bertindak dalam kehidupan politik. Ideologi tetap hadir dalam pidato dan simbol partai, tetapi kehilangan daya untuk menentukan arah kebijakan.

Fenome tersebut dapat dijelaskan dengan rujukan pada pendapat Karl Marx dan Friedrich Engels, bahwa gagasan dominan tidak dapat dilepaskan dari hubungan kekuasaan dan kepentingan material. Simpelnya, ideologi itu cuma alat yang dipergunakan seseorang atau sejumlah kelompok elit dalam memperjuangkan kepentingannya.

Ketika Peran Negara Lebih Besar

Sederet program pemerintah seperti program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, penguatan BUMN, pengelolaan sumber daya alam, hingga pembentukan Danantara memperlihatkan besarnya peran negara dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pola tersebut diduga memiliki kedekatan dengan pemikiran sosialisme, terutama dalam hal intervensi negara untuk mengatur distribusi sumber daya dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Namun, besarnya peran negara tidak otomatis menjadikan suatu pemerintahan sosialis.

Lawan dari pola diatas adalah pola kegiatan ekonomi tetap bertumpu pada mekanisme pasar, investasi, korporasi, dan akumulasi modal, model tersebut juga dapat dibaca sebagai pola kapitalisme.

Persoalannya bukan sekadar apakah Indonesia sedang bergerak menuju sosialisme, melainkan apakah penguatan peran negara benar-benar menghasilkan pemerataan atau justru memusatkan kekuatan ekonomi pada lembaga-lembaga yang berada dalam kendali pemerintah.

Negara yang semakin besar belum tentu membuat rakyat semakin berdaya. Ukurannya adalah sejauh mana masyarakat memperoleh akses, kepemilikan, kesempatan ekonomi, dan kemandirian.

Ekonomi Konstitusi dan Batas Kekuasaan Negara

Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi keterlibatan negara dalam perekonomian. Penguasaan negara terhadap cabang produksi penting dan sumber daya alam diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun garis ketentuan ekonomi konstitusi tersebut tidak identik dengan sosialisme klasik. Ia mengandung semangat keseimbangan antara kepentingan individu, usaha bersama, mekanisme pasar, dan tanggung jawab negara.

Negara harus hadir untuk melindungi masyarakat, tetapi kehadirannya tidak boleh menghilangkan kebebasan dan kemandirian rakyat. Bantuan sosial dan program kesejahteraan semestinya menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan permanen.

Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih seharusnya tidak sekadar menjadi instrumen program pemerintah. Koperasi harus tumbuh sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan kepemilikan, partisipasi, dan kepentingan anggotanya.

Di sinilah konstitusionalisme menjadi penting. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum, diawasi melalui mekanisme demokrasi, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Konstitusionalisme itu merupakan paham bernegara, bahwa kekuasaan pemerintah itu sendiri harus dibatasi, termasuk dalam pengelolaan ekonomi.

Negara tidak boleh terlalu dominan, tapi kebebasan pasar juga tidak boleh lebih dominan. Titik keseimbangan dalam pengelolaan perekonomian menjadi cita-cita konstitusi. Ketentuan dan batasan konstitusi tegas, bahwa sumber ekonomi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, wajib dikuasai oleh negara.

Rocky Gerung dan Pilihan Sosialisme

Rocky pernah mengungkapkan dukungannya terhadap gagasan sosialisme yang dikaitkan dengan orientasi pemerintahan Prabowo Subianto. Setelah dilantik menjadi anggota Wantimpres, ia semakin terbuka menyampaikan keberpihakannya terhadap sosialisme negara serta dukungan terhadap MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Pandangan tersebut tentu memiliki ruang untuk diperdebatkan secara akademis. Koperasi memang memiliki tempat penting dalam pemikiran ekonomi Indonesia. Demikian pula, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Sosialisme tidak cukup dibela melalui cita-cita pemerataan dan keadilan sosial. Ia harus diuji melalui praktik kekuasaan, distribusi kekayaan, kepemilikan sumber daya, serta kemandirian ekonomi masyarakat.

Sejauh mana program-program tersebut benar-benar mendemokratisasi ekonomi atau justru memperbesar konsentrasi kekuasaan ekonomi negara. Sementara keberadaan koperasi perlu diuji antara menjadi alat kemandirian rakyat atau sekadar instrumen administratif pemerintah.

Lebih mendasar lagi dalam tujuan pengelolaan ekonomi tersebut, terdapat pertanyaan mengenai apakah terbangun kesejahteraan dengan pemberdayaan masyarakat atau malah sebaliknya, yang terjadi adalah perekonomian tergantung pada distribusi negara

Hal tersebut semestinya menjadi ukuran dalam menilai kebijakan, bukan sekadar kesesuaiannya dengan label ideologi tertentu. Tujuan akhirnya, seberapa jauh model pola ideologi tersebut mensejahterakan Masyarakat dan tidak menciptakan ketergantungan berlebih pada negara.

Gagasan Sosialisme Kritis, Ketika Ideologi Terbuka Menuju Doktrin

Paradoks pemikiran Rocky semakin menarik apabila dibandingkan dengan pandangannya mengenai kebebasan berpikir dan keterbukaan ideologi. Dalam berbagai pemikirannya, ia dikenal menempatkan Pancasila sebagai ruang terbuka bagi perbedaan gagasan dan imajinasi politik.

Prinsip tersebut mengandung pesan penting bahwa tidak boleh ada satu tafsir pemikiran yang memonopoli ruang publik.

Namun ketika sosialisme mulai ditempatkan sebagai orientasi ideologis pemerintahan, muncul pertanyaan mengenai konsistensi prinsip keterbukaan tersebut. Sosialisme pun bukan ideologi yang kebal kritik. Ia harus bersedia diuji, diperdebatkan, bahkan dipersoalkan ketika praktiknya tidak sesuai dengan cita-cita yang dijanjikan.

Bagi seorang sekelas Rocky Gerung, seidealnya membela ideologi tidak boleh berarti membenarkan seluruh kebijakan yang mengatasnamakan ideologi tersebut. Justru di sinilah tanggung jawab intelektual diuji.

Kritik ini bukan penolakan terhadap sosialisme. Sebaliknya, sosialisme perlu dibebaskan dari sikap fanatik para pengagumnya. Sebuah gagasan besar tidak kehilangan martabat karena diuji oleh kritik. Ia justru kehilangan daya intelektual ketika dipertahankan dengan menutup mata terhadap kenyataan.

Ideologi Harus Membebaskan, Bukan Memperbudak

Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni menjelaskan bagaimana kekuasaan dapat bertahan bukan hanya melalui paksaan, tetapi juga melalui pembentukan persetujuan masyarakat terhadap gagasan tertentu. Sementara itu, Karl Popper melalui gagasan open society menekankan pentingnya kritik dan koreksi terhadap pemikiran maupun kekuasaan.

Keduanya mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan kebebasan untuk mempertanyakan gagasan dominan.

Dalam perspektif Marx, ideologi juga perlu dibaca melalui hubungan antara kesadaran dan kondisi material masyarakat. Ketika suatu keyakinan diterima secara kaku dan digunakan untuk membenarkan kenyataan tanpa pengujian, manusia berisiko terperangkap dalam pembenaran terhadap pikirannya sendiri.

Marx melalui Theses on Feuerbach mengingatkan bahwa tugas pemikiran bukan sekadar menafsirkan dunia, tetapi juga mengubahnya. Artinya, ideologi harus memiliki hubungan dengan kenyataan dan kehidupan manusia.

Indonesia tidak harus memilih secara mutlak antara kapitalisme liberal dan sosialisme klasik. Ketentuan Konstitusi 1945 dan nilai dasar Pancasila telah menyediakan fondasi melalui demokrasi ekonomi, keadilan sosial, dan semangat usaha bersama.

Manusia di Atas Ideologi, Sebuah Epilog

Persoalan terbesar bukan terletak pada ideologi apa yang dipilih, melainkan bagaimana manusia memperlakukan ideologi itu sendiri.

Rocky Gerung memiliki hak untuk memperjuangkan sosialisme. Namun, ketika seorang intelektual memasuki lingkar kekuasaan dan ikut memberikan pertimbangan terhadap arah kebijakan pemerintah, tanggung jawab kritisnya justru semakin besar.

Kedekatan dengan kekuasaan tidak seharusnya mengurangi keberanian untuk mempertanyakan kebijakan, termasuk kebijakan yang sesuai dengan keyakinannya.

Ideologi dapat menjadi jalan pembebasan, tetapi juga dapat berubah menjadi alat dominasi ketika manusia berhenti berpikir kritis dan mulai mengabdi secara mutlak kepada doktrin.

Ideologi pada hakikatnya merupakan instrumen manusia untuk memahami dan mengubah realitas sosial. Ketika kehilangan keterbukaan terhadap kritik dan menjelma menjadi doktrin absolut, ideologi berpotensi berubah dari instrumen pembebasan menjadi instrumen dominasi.

Manusia tidak seharusnya menjadi pelayan ideologi, melainkan menjadikan ideologi sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih adil, bebas dan sejahtera.

Wallahu al-muwaffiq, ila aqwami at-thariq.

Baca Juga :

• Penyadapan Ilegal, Ketika Kekuasaan Mengintip dan Mengancam Keamanan Privasi Warga Negara
• Pilkada Gaje dan Pemerintahan Daerah Koruptif, Ketika Demokrasi Kehilangan Arah dan Kekuasaan Menjauh dari Rakyat
• Diskursus Penegakan Hukum, Kompromi Antara Kualitas Pembatasan Rokok Dan Pajak Reklame
• Kewenangan Legislasi Tumpul, DPD RI Dalam Diskursus Konstitusi UUD Tahun 1945
• Sengkarut Fort De Kock dalam Diskusi Publik di Adagio, Uji 7 Rekomendasi Penyelesaian Sengketa