Pujian Presiden Pada Kapolri, Menakar Harapan Nyata “Polisi Bersama Masyarakat”

Catatan Jurnalis | JatimSatuNews.com, oleh: Zamzami Tanjung, 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pujian terbuka kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam forum Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.

Presiden menyebut Suyudi sebagai sosok Kapolri yang membanggakan, melegakan, dan menyejukkan. Pujian seorang kepala negara kepada pimpinan institusi penegak hukum tentu bukan peristiwa biasa (antaranews.com).

Hal itu berarti terdapat pengakuan terhadap kepemimpinan, pesan politik, sekaligus harapan mengenai arah perubahan sebuah institusi yang memiliki hubungan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.

Pujian itu membawa konsekuensi moral. Ketika seorang pemimpin disebut membanggakan, publik berhak bertanya, kebanggaan seperti apa dan melegakan siapa? Dan pada titik pujian menyejukkan, maka pertanyaan yang muncul apakah kesejukan itu telah sampai kepada masyarakat?

Pertanyaan tersebut semakin relevan apabila ditempatkan dalam konteks gagasan Polri Bersama Masyarakat yang diusung olejh Kapolri Suyudi (dpr.go.id). Gagasan tersebut bukan sekadar pilihan kata untuk memperkenalkan kepemimpinan baru, melainkan sebuah visi yang semestinya memiliki konsekuensi terhadap orientasi pelayanan, penegakan hukum dan hubungan kepolisian dengan warga negara.

Pujian tersebut disampaikan bertepatan pula dengan momentum Tanwir Muhammadiyah mengandung pesan kebangsaan yang tidak sederhana. PP Muhammadiyah sebelumnya telah menyampaikan enam pesan kebangsaan yang antara lain menekankan pentingnya penegakan hukum secara adil, jujur, objektif, dan transparan (muhammadiyah.or.id).

Muhammadiyah juga mengingatkan seluruh institusi pemerintahan, termasuk Polri, agar menghindari segmentasi sektoral yang dapat mengganggu persatuan nasional. Dengan demikian, gagasan Polri bersama masyarakat memperoleh konteks yang lebih luas. Kepolisian tidak hanya bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga ikut menentukan kualitas kehidupan demokrasi dan keadilan sosial.

Foto : Senyum Kapolri Suyudi Ario Seto ketika mendengar Pujian dari Presiden Prabowo (Tangkapan Layar YouTube Setneg RI).

Pujian Diantara Konsep dan Tantangan “Polri Bersama Masyarakat“

Secara konseptual, Polri Bersama Masyarakat beririsan dengan paradigma community policing atau pemolisian masyarakat. Di Indonesia, konsep tersebut bukan gagasan baru yang hanya diperkenalkan melalui pidato atau slogan kelembagaan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat telah memberikan landasan normatif bagi kemitraan anggota Polri dan masyarakat untuk mendeteksi, mengidentifikasi, serta menemukan pemecahan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal itu harus dipandang bahwa masyarakat merupakan mitra yang memiliki hak menyampaikan aspirasi, mengawasi pelaksanaan kewenangan dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman. Polisi pun bukan penguasa ruang sosial, melainkan institusi yang memperoleh mandat untuk melayani dan melindungi warga berdasarkan hukum.

Pemikiran ini dapat diperdalam melalui teori procedural justice atau keadilan prosedural yang dikembangkan Tom R. Tyler. Dalam artikelnya, Enhancing Police Legitimacy, 2004 dalam journals.sagepub.com, Tyler menjelaskan bahwa legitimasi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh efektivitas aparat dalam memberantas kejahatan, tetapi juga oleh cara aparat menggunakan kewenangannya.

Masyarakat cenderung memberikan dukungan ketika merasa diperlakukan secara adil, didengarkan, dihormati, dan memperoleh proses yang dapat dipertanggungjawabkan (press.princeton.edu).

Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak semata-mata lahir dari rasa takut terhadap sanksi. Kepatuhan yang lebih kokoh tumbuh ketika masyarakat mengakui bahwa institusi penegak hukum memiliki legitimasi moral dan bekerja secara adil. Inilah perbedaan mendasar antara polisi yang hanya mengandalkan kekuasaan dengan polisi yang memperoleh kepercayaan.

Namun antara konsep dan kenyataan selalu terdapat jarak yang harus diteruka melalui evaluasi. Tantangan Polri bukan semata-mata membangun citra sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat, melainkan memastikan setiap anggota mampu menerjemahkan kedekatan itu menjadi perilaku profesional.

Tiang argumentasinya adalah, bahwa keramahan komunikasi tidak akan berarti banyak apabila masyarakat masih menghadapi ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.

Seragam yang bersih tidak otomatis mencerminkan kewenangan yang bersih. Begitu pula slogan pelayanan tidak akan memiliki daya persuasi apabila pengalaman warga justru memperlihatkan sebaliknya.

Membaca Angka Kepercayaan dan Realitas Pelayanan

Ada data yang patut diapresiasi sekaligus diuji secara kritis. Survei Persepsi Masyarakat dan Evaluasi Kinerja Polri Triwulan II 2026 yang dilakukan Litbang Kompas mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen. Survei tersebut dilaksanakan pada 9–18 April 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di 38 provinsi (antaranews.com).

Merujuk rilis survei tersebut, citra positif Polri dilaporkan meningkat dari 64,4 persen pada 2025 menjadi 71,5 persen pada 2026. Sementara kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian meningkat dari 65,3 persen menjadi 67,6 persen.

Angka-angka tersebut memberikan sinyal positif terhadap persepsi publik. Namun, kenaikan kepercayaan tidak boleh ditafsirkan sebagai tanda bahwa seluruh persoalan kepolisian telah selesai. Kepercayaan, citra positif, dan kepuasan pelayanan merupakan indikator yang berbeda. Ketiganya perlu dibaca bersama agar evaluasi tidak terjebak dalam optimisme statistik.

Perspektif lain datang dari Ombudsman Republik Indonesia. Dalam evaluasi yang disampaikan pada 2 April 2026, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih memaparkan terdapat 1.551 laporan masyarakat terkait kepolisian selama periode 2024 hingga 2026. Dari jumlah tersebut, 60,4 persen berkaitan dengan dugaan penundaan berlarut (ombudsman.go.id).

Data tersebut bukan bukti bahwa seluruh laporan telah terbukti sebagai maladministrasi. Laporan masyarakat tetap harus melalui pemeriksaan dan penilaian sesuai kewenangan Ombudsman. Namun, angka itu memberikan gambaran bahwa persoalan kepastian pelayanan, respons terhadap pengaduan, dan profesionalitas penanganan perkara masih menjadi pekerjaan rumah.

Justru di sinilah pentingnya membaca data secara utuh. Apresiasi terhadap peningkatan kepercayaan publik tidak boleh menutup mata terhadap persoalan yang masih dirasakan masyarakat.

Sebaliknya, laporan pengaduan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menafikan berbagai perbaikan yang telah dilakukan. Reformasi membutuhkan keberanian untuk mengakui keduanya.

Membanggakan, Melegakan, dan Menyejukkan: Antara Citra dan Kinerja

Tiga ungkapan Presiden tersebut sesungguhnya dapat dijadikan tiga ukuran reflektif bagi kepemimpinan Polri.

Membanggakan berarti institusi kepolisian mampu menghadirkan prestasi yang tidak hanya membesarkan nama organisasi, tetapi juga mengangkat martabat masyarakat. Prestasi itu lahir dari integritas, profesionalitas, keberanian memberantas kejahatan, dan kesediaan menempatkan hukum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Melegakan berarti kehadiran polisi mampu mengurangi kegelisahan warga. Masyarakat tidak boleh merasa takut ketika melaporkan kejahatan, menyampaikan kritik, atau meminta perlindungan. Sebaliknya, masyarakat harus memperoleh kepastian bahwa hukum bekerja secara adil tanpa membedakan kedudukan sosial, kekayaan, jabatan, maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan.

Sementara itu, menyejukkan berarti Polri mampu menghadirkan keteduhan dalam kehidupan sosial. Polisi tidak sekadar mengendalikan situasi, tetapi juga mengedepankan dialog, menghormati hak warga, dan menghindari tindakan berlebihan. Ketegasan dalam penegakan hukum tidak harus kehilangan sisi kemanusiaan. Justru di situlah kualitas profesionalisme kepolisian diuji.

Tiga ukuran tersebut juga berkaitan dengan persoalan personal branding institusi. Dalam era keterbukaan informasi, citra kepolisian memang dibentuk melalui komunikasi publik, dokumentasi kegiatan, dan pemberitaan media.

Namun, personal branding institusi tidak boleh terjebak menjadi pekerjaan kosmetik yang sibuk memperindah tampilan, sementara substansi pelayanan belum sepenuhnya berbenah. Citra yang sehat seharusnya merupakan pantulan dari kinerja, bukan pengganti kinerja.

Maka semestinyalah pujian Presiden itu hendaknya tidak dibaca sebagai garis finis. Lebih tepat ditempatkan sebagai momentum untuk memperbesar tanggung jawab. Kepemimpinan Kapolri dan seluruh jajaran memiliki pekerjaan rumah untuk membuktikan bahwa apresiasi tersebut sejalan dengan pengalaman masyarakat sehari-hari.

Mengubah Pujian Menjadi Kontrak Moral

Reformasi kepolisian tidak cukup dijalankan melalui pergantian pejabat, penyegaran struktur organisasi, atau perubahan strategi komunikasi. Reformasi harus menyentuh budaya kerja, pengawasan internal, mekanisme pertanggungjawaban, kualitas pelayanan, hingga keberanian menindak anggota yang menyalahgunakan kewenangan.

Institusi yang kuat bukan institusi yang tidak pernah memiliki persoalan, melainkan institusi yang tidak melindungi kesalahan dan bersedia memperbaikinya.

Di sinilah kepemimpinan Kapolri diuji. Keberanian melakukan pembenahan harus terlihat dari konsistensi penegakan disiplin, transparansi penanganan pengaduan, perlindungan terhadap pelapor, dan keterbukaan terhadap pengawasan eksternal.

Kritik masyarakat tidak semestinya dipandang sebagai gangguan terhadap kehormatan institusi. Sebaliknya, kritik merupakan salah satu instrumen untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum.

Pada akhirnya, Polri Bersama Masyarakat harus diterjemahkan menjadi hubungan timbal balik yang sehat. Polisi membutuhkan kepercayaan masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan kepolisian yang dapat dipercaya.

Keduanya tidak boleh dipertemukan hanya ketika ada kepentingan menjaga stabilitas, tetapi harus berjalan bersama dalam memperjuangkan keadilan, keamanan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Catatan Penutup : Ketika Seragam Menemukan Maknanya

Pujian Presiden adalah sebuah kehormatan, tetapi kehormatan selalu membawa beban tanggung jawab. Sebab, di balik tepuk tangan sebuah forum kenegaraan, ada jutaan pasang bola mata masyarakat yang sedang menunggu pembuktian. Mereka tidak selalu membutuhkan pidato tentang perubahan. Mereka lebih membutuhkan perubahan yang dapat disentuh, dilihat, dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konteks, Polisi membanggakan jika membuat rakyat merasa memiliki tempat untuk berlindung. Polisi melegakan jika mampu menghapus ketakutan masyarakat ketika berhadapan dengan hukum. Dan, polisi menyejukkan jika menghadirkan keteduhan bahkan ketika kewenangan harus digunakan secara tegas.

Barangkali di situlah makna terdalam Polri Bersama Masyarakat, bahwa ketika seragam tidak lagi dipandang sebagai jarak, melainkan sebagai jembatan. Ketika kewenangan tidak menjadi tembok pemisah, melainkan amanah untuk melindungi, dan ketika masyarakat tidak perlu menundukkan kepala karena takut kepada polisi, tetapi menaruh hormat karena merasakan keadilan.

Akhir kalam, ukuran paling jujur dari keberhasilan sebuah institusi bukanlah seberapa keras ia meminta kepercayaan, melainkan seberapa pantas ia mendapatkannya.

Baca Juga :

• Meneruka Sejarah Bhayangkara Majapahit, Membaca Transformasi Polri dalam Kepemimpinan Suyudi
• Kewenangan Legislasi Tumpul, DPD RI Dalam Diskursus Konstitusi UUD Tahun 1945
• Sengkarut Fort De Kock dalam Diskusi Publik di Adagio, Uji 7 Rekomendasi Penyelesaian Sengketa
• Officium Nobile Menuju Kepastian, Penyelesaian Problematika Definisi Advokat di Hadapan Mahkamah Konstitusi Tahun 2026
• Penyadapan Ilegal, Ketika Kekuasaan Mengintip dan Mengancam Keamanan Privasi Warga Negara