Jakarta| JatimSatuNews.Com; DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis 19 November 2026.
“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna.
Pengesahan ini menjadi realisasi komitmen politik DPR seperti disampaikan oleh Puan Maharani dan menandai dukungan pemerintah terhadap penguatan instrumen pemberantasan korupsi.
Baca juga: Fraksi PKS DPR RI Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Baca juga: Pakar Hukum UM Peringatkan Bahaya RUU Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan pernyataan dukungannya.
“Baik DPR maupun pemerintah mempunyai konsern yang sama untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Targetnya selambat-lambatnya akhir Desember 2026,” kata Yusril pada 26 Agustus 2026 yang lalu (kompas.com).
Namun, pengesahan tersebut juga menyisakan catatan penting dari masyarakat sipil. Ibrahim, tokoh Masyarakat sipil dari Koalisi Somasi sebelumnya mengkritik proses pembahasan yang dinilainya belum melibatkan masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi secara bermakna. Keterbukaan diperlukan agar regulasi tersebut tidak dibahas dalam “ruang gelap” dan benar-benar menjadi instrumen pemberantasan korupsi yang berpihak pada keadilan.
Pengesahan UU Perampasan Aset dengan demikian bukan sekadar capaian legislasi. Lebih jauh, keputusan tersebut menjadi ujian bagi negara untuk membuktikan bahwa dinamika pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi manusia.
Garis Sejarah RUU Perampasan Aset dan Andil Masyarakat Pati
Perjalan RUU Perampasan Aset untuk menjadi sebuah UU sudah menempuh jalanan sejarah yang panjang, sekitar 18 tahun. Gagasan awalnya digagas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008 dan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009.
Draf pertama disusun pada 2012, kemudian masuk Prolegnas jangka menengah pada 2015. Namun, pembahasannya tak kunjung menjadi prioritas. Pada 2023, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden agar RUU tersebut dibahas DPR, tetapi hingga akhir masa pemerintahannya regulasi itu belum disahkan.
Akhirnya, dorongan publik jugalah yang berandil besar menjaga isu ini tetap hidup. Pada 27 Agustus 2026, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendatangi DPR untuk mendesak percepatan pembahasan. Pertemuan dengan pimpinan DPR menghasilkan komitmen penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026 (bbc.com).
Tekanan seluruh Masyarakat Indonesia dengan ujung tombak gerakan Masyarakat Pati telah memperlihatkan bahwa agenda legislasi tidak hanya bergerak melalui mekanisme politik di parlemen, tetapi juga dipengaruhi tuntutan warga yang menghendaki negara lebih serius memulihkan kerugian akibat kejahatan.
Contoh Gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mendesak pemerintahan atas sebuah kebijakan legislasi. Masyarakat Pati telah menempatkan diri dalam catatan sejarah bangsa yang akan dibaca dari kronologi. Partisipasi seperti itu tidak boleh berhenti.
Kinerja DPR dan Presiden serta Desakan Partisipasi Publik
Pengesahan pada 19 November menjadi capaian kelembagaan DPR bersama pemerintah. Sebelum dibawa ke rapat paripurna, Komisi III DPR dan pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada 18 November.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Panitia Kerja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). DPR juga mencatat telah menggelar 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025 untuk menyerap masukan masyarakat, pakar, dan organisasi.
Capaian tersebut patut dicatat, tetapi jumlah rapat tidak dengan sendirinya menjawab persoalan kualitas partisipasi. Masyarakat perlu mengetahui sejauh mana masukan publik memengaruhi rumusan akhir undang-undang. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil meminta draf dan DIM dibuka agar pembahasan dapat diawasi secara luas.
Sementara itu, tanggung jawab DPR dan pemerintah tidak berhenti pada pengesahan. Keduanya perlu memastikan aturan turunan, pelaksanaan, dan evaluasi undang-undang berlangsung terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dinamika Pemberantasan Korupsi, Kejahatan Ekonomi, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut UU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar, yakni asas dan ruang lingkup, prosedur, tata kelola dan transparansi, serta restorasi berkeadilan. Ia menegaskan pengaturan tersebut tetap menghormati HAM dan prinsip proporsionalitas, sekaligus memperluas jangkauan terhadap kejahatan keuangan dan teknologi informasi.
Di antaranya penipuan investasi serta perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban. Undang-undang ini juga tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku, termasuk pidana mati bagi koruptor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegasan mengenai sanksi berat itu perlu ditempatkan secara tepat. Perampasan aset merupakan instrumen untuk mengejar hasil kejahatan dan memulihkan kerugian, sedangkan pidana terhadap pelaku merupakan ranah pertanggungjawaban kriminal.
Keduanya dapat saling menguatkan, tetapi tidak boleh mencampuradukkan proses perampasan dengan pembuktian kesalahan seseorang. Justru ketika negara memperoleh kewenangan lebih besar untuk menelusuri, memblokir, menyita, dan merampas aset, jaminan proses hukum yang adil harus semakin kuat.
Di sinilah ukuran keberhasilan undang-undang diuji. Pengawasan pengadilan, kesempatan bagi pihak ketiga yang beritikad baik untuk membela haknya, kepastian prosedur, serta pengelolaan aset yang transparan bukan sekadar pelengkap administratif.
Semua itu merupakan pagar agar kewenangan negara tidak berubah menjadi alat penyalahgunaan atau tekanan politik. Pengembalian aset kepada korban dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat juga harus menjadi tujuan nyata, bukan hanya janji normatif.

Harapan Terhadap UU Perampasan Aset
Pengesahan UU Perampasan Aset menandai kemajuan penting dalam agenda pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pekerjaan legislasi yang tertunda bertahun-tahun, tetapi kualitas pelaksanaannya akan menentukan arti capaian tersebut bagi masyarakat.
Negara harus membuktikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dipulihkan tanpa mengorbankan prinsip negara hukum. Ketegasan terhadap koruptor harus berjalan bersama penghormatan terhadap hak milik, praduga tak bersalah, dan perlindungan pihak yang tidak terlibat tindak pidana.
Publik tentu berharap undang-undang ini menjadi instrumen efektif untuk memutus aliran keuntungan kejahatan, mengembalikan kerugian korban, serta memperkuat kepercayaan terhadap penegakan hukum. Harapan itu hanya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan yang konsisten, transparan, dan bebas dari kepentingan di luar hukum.
Pada akhirnya, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari seberapa banyak harta yang berhasil dirampas negara. Ukuran yang lebih mendasar ialah apakah keadilan benar-benar dipulihkan, hak masyarakat terlindungi, dan kekuasaan negara tetap tunduk pada hukum.
Baca Juga:
- Kewenangan Legislasi Tumpul, DPD RI Dalam Diskursus Konstitusi UUD Tahun 1945
- Pujian Presiden kepada Kapolri, Menakar Harapan Nyata Konsep ‘Polisi Bersama Masyarakat’
- Meneroka Sejarah Bhayangkara Majapahit, Membaca Transformasi Polri dalam Kepemimpinan Suyudi
- Rocky Gerung Dan Paradoks Ideologi, Ketika Sosialisme Berubah Menjadi Doktrin
- Penyadapan Ilegal, Ketika Kekuasaan Mengintip dan Mengancam Keamanan Privasi Warga Negara





Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.