JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI secara resmi menyatakan persetujuan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Sikap politik tersebut menjadi langkah penting dalam perjalanan panjang regulasi pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset negara.
Keputusan tersebut disampaikan langsung saat pembacaan Pendapat Mini Fraksi PKS dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada Rabu (18/11). Dalam forum tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, menyatakan bahwa regulasi yang telah dinantikan sejak 2008 tersebut diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset hasil kejahatan.
Instrumen Pemulihan Aset Setelah Penantian 18 Tahun
Nasir Djamil menegaskan bahwa proses panjang yang berlangsung selama hampir dua dekade tersebut menunjukkan betapa mendesaknya kehadiran aturan hukum yang kuat untuk mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Ia menyampaikan bahwa penantian selama 18 tahun sejak 2008 diharapkan segera berakhir seiring dorongan agar RUU Perampasan Aset masuk ke tahap pengesahan.
Menurut Nasir, keberadaan undang-undang ini tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan pemulihan aset berjalan efektif agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Ia menilai penguatan kerangka hukum perampasan aset menjadi bagian penting dari komitmen pemberantasan korupsi yang menyeluruh.
Apresiasi Pengawalan Publik dan Akademisi
Selain menyoroti urgensi regulasi, Nasir juga menyampaikan apresiasi atas peran serta masyarakat, kalangan akademisi, serta berbagai elemen lainnya yang terus mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menilai keterlibatan berbagai pihak tersebut penting agar proses legislasi berlangsung terbuka, akuntabel, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Dengan persetujuan yang disampaikan dalam rapat kerja komisi tersebut, Fraksi PKS berharap tahapan pembahasan di tingkat parlemen dapat terus berjalan menuju pengesahan di Rapat Paripurna DPR RI. Langkah ini diharapkan memperkuat payung hukum pemberantasan korupsi serta pemulihan aset hasil kejahatan di Indonesia.


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.