Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
Pulse Hukum Trading dalam Islam: Membaca Kripto dan XAUUSD lewat Al-Qur’an
Daerah

Utang Rp300 Juta Berujung Sengketa Aset Rp3 Miliar, Ning Lia Soroti Nasib Penjual Nasi Goreng

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Berawal dari persoalan dana talangan senilai ratusan juta rupiah, sebidang aset tanah yang ditaksir bernilai lebih dari Rp3

Anggota DPD RI Dr. Hj. Lia Istifhama (kiri) menyoroti sengketa aset Rp3 miliar berawal dari utang Rp300 jutaan yang turut mengancam hak kepemilikan tanah milik Joni, seorang penjual nasi goreng (kanan).

Anggota DPD RI Dr. Hj. Lia Istifhama (kiri) menyoroti sengketa aset Rp3 miliar berawal dari utang Rp300 jutaan yang turut mengancam hak kepemilikan tanah milik Joni, seorang penjual nasi goreng (kanan). (Foto: Istimewa)

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Berawal dari persoalan dana talangan senilai ratusan juta rupiah, sebidang aset tanah yang ditaksir bernilai lebih dari Rp3 miliar kini berada di tengah pusaran sengketa hukum. Di balik perkara pelik tersebut, terungkap kisah pilu Sri Indah Mujiati yang diduga menjadi korban praktik dana talangan bermasalah, sekaligus menyeret nasib Joni, seorang penjual nasi goreng yang ikut terancam kehilangan tanah yang telah sah dibelinya sejak tahun 2010.

Persoalan yang menyentuh rasa keadilan masyarakat kecil ini langsung mendapat perhatian serius dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut menyoroti secara tajam adanya ketimpangan yang sangat mencolok antara nilai pokok utang sebesar Rp300 jutaan dengan nilai aset objek sengketa yang mencapai Rp3 miliaran.

“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas Ning Lia saat memberikan sorotan terhadap kasus tersebut.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Unusida Sampaikan Aspirasi Kepada DPD RI Terpilih tentang Hak Anak Yatim SIDOARJO – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) kompak menyuarakan hak anak yatim. Hal tersebut disampaikan kepada Anggota DPD RI terpilih 2024-2029, Dr. Lia Istifhama M.E.I saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Kamis (5/9/2024). Kehadiran senator dapil Jawa Timur ini menjadi magnet tersendiri ketika menyampaikan motivasi terhadap calon mahasiswa baru Unusida tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa Unusida sempat menitipkan pesan atau aspirasi untuk diperjuangkan Ning Lia sapaan akrab Lia Istifhama di kursi DPD RI yang bakalan dilantik 1 Oktober 2024 nanti. “Kepada Ibu Lia Istifhama, kami menitipkan aspirasi agar Pemerintah lebih peduli terhadap nasib pendidikan anak yatim, anak yatim piatu agar bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Seperti mendapat beasiswa khusus, potongan biaya pendidikan,” kata ketua pelaksana PKKMB Unusida 2024, Destio Wiranto. Wira bersama ratusan mahasiswa mempersembahkan sebuah puisi tentang kehidupan anak yatim yang sering tidak mendapat perhatian. Seperti terlantar di pinggir jalan dan dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk menarik perhatian masyarakat sebagai pengemis jalanan. Ia menyerukan tentang anak yatim yang kurang diperhatikan selama ini. Menurutnya, anak yatim juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan setara, tanpa diskriminasi. Pendidikan yang setara merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai deklarasi dan konvensi internasional. Menanggapi hal tersebut, Ning Lia pun tampak terharu. Ia berjanji untuk memperjuangkan aspirasi tersebut bersama Anggota DPD RI lainnya dan Anggota DPR RI di komisi pendidikan serta kementrian terkait. “Ini PR buat saya untuk kita perjuangkan di senayan. Bagaimana ada sebuah regulasi pendidikan bagi anak yatim. Hal itu nanti akan saya bahas bersama Anggota DPD RI serta Anggota DPR RI dari Komisi terkait pendidikan dan Kementrian,” kata Ning Lia. Lebih lanjut, Ning Lia menegaskan jika untuk Indonesia Emas tahun 2045, maka akses pendidikan harus merata. Bagaimana anak-anak atau yang sudah ditinggal salah satu atau kedua orang tuanya bisa meneruskan pendidikan hingga tingkat akhir. Maka harus ada peran negara dalam hal membantu mereka. “Nantinya kita akan perjuangkan, bagaimana ada beasiswa atau bantuan dana pendidikan bagi anak Yatim, Anak-anak Yatim Piatu agar mereka bisa meneruskan sekolah hingga perguruan tinggi. Kita perjuangan masalah ini di DPD dan DPR RI serta kementrian terkait. Mohon doanya dari teman-teman mahasiswa baru yang sudah menyampaikan apresiasi terkait masalah tersebut,” harapnya. Ning Lia terharu saat salah satu mahasiswa baru menyampaikan bagaimana dirinya di biayai ibunya seorang yang single fighter karena ayahnya telah meninggal dunia, hingga bisa sampai kuliah di Unusida saat ini. “Terharu, apresiasi untuk semangat teman-teman yang kebetulan ditinggal sang ayah dan hanya dibiayai sang Ibu yang single fighter. Mereka tidak putus asa dan terus lanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi,” harunya. Dihadapan ratusan mahasiswa baru Unusida, Ning Lia juga berpesan agar memanfaatkan akses perkembangan dunia digital, perkembangan media dan media sosial (medsos). Sebab, saat ini media dapat dimanfaatkan akses dunia digital untuk sampaikan aspirasi. “Bagaimana teman-teman mahasiswa bisa menyuarakan aspirasi positif dan membangun pendidikan di negara kita secara digital dalam hal ini Pemanfaatan pemberitaan media dan media sosial,” ungkapnya. Menurut Ning Lia, teman-teman mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus pro aktif menyampaikan aspirasinya. Sebab tanpa dukungan teman-teman mahasiswa, yang di senayan tidak mempunyai kecukupan data dalam memperjuangkan aspirasi di dunia pendidikan kita. “Aspirasi teman-teman di dunia pendidikan, mahasiswa dan sebagainya harus disuarakan dengan lantang, terkait regulasi pendidikan dan lainya. Hal ini demi kemerataan pendidikan dan kemajuan pendidikan yang bisa dirasakan semua kalangan,” sebutnya. penulis: Maschan Yusuf

Baca juga: Sinergi Mahasiswa Magang UPN “Veteran” Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan Juanda dalam Memperluas Perlindungan Sosial Pekerja Konstruksi melalui Sistem e-Jakon

Menurutnya, selisih nilai yang membengkak hingga hampir sepuluh kali lipat tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan terdapat aspek keadilan substantif yang wajib dijunjung tinggi manakala hubungan utang piutang berubah menjadi sengketa peralihan kepemilikan aset.

Kronologi Pembelian Tanah 2010 hingga Munculnya Somasi Pengosongan

Sengketa ini menjadi semakin kompleks karena tidak hanya merugikan Sri Indah Mujiati sebagai pihak yang terikat hubungan dana talangan, tetapi juga mengancam hak Joni selaku pembeli beriktikad baik yang sebelumnya telah membeli sebagian lahan tersebut. Kisah panjang ini bermula pada 2010 silam, ketika Joni membeli sebidang tanah dari Sri Indah Mujiati seharga Rp170 juta, di mana saat transaksi berlangsung sertifikat tanah masih tercatat atas nama Sri Indah sementara dokumen aslinya disebut berada di pihak lain.

Iklan

“Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni menceritakan awal mula transaksi pembelian tanah tersebut.

Selama beberapa tahun berselang, transaksi jual beli itu berjalan tenang tanpa menimbulkan persoalan apa pun yang diketahui oleh Joni. Namun, situasi mendadak berubah drastis pada 2016 ketika mencuat sengketa hukum yang berkaitan dengan hubungan utang piutang antara Sri Indah Mujiati dengan seseorang bernama Tomi, yang diduga berujung pada praktik dana talangan bermasalah dan peralihan hak atas tanah bernilai miliaran rupiah. Joni sendiri mengaku tidak memahami duduk perkara hubungan hukum di antara keduanya, dan baru menyadari bahwa lahan miliknya ikut terseret dalam pusaran konflik tersebut.

“Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ujarnya penuh keheranan.

Persoalan kian meruncing lantaran bidang tanah yang dibeli oleh Joni belum sempat dipecah dari sertifikat induknya, sehingga meski transaksi telah lunas sejak 2010, ia belum mengantongi sertifikat atas nama pribadinya. Puncaknya, Joni mengaku dikejutkan dengan datangnya surat somasi pengosongan lahan dari pihak lain yang sama sekali tidak pernah bertransaksi dengannya.

Iklan

“Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri. Yang kasih somasi kok orang lain. Saya enggak mau,” tegasnya menolak perintah pengosongan tersebut.

Desakan Keadilan Substantif dan Perlindungan Hak Masyarakat

Di tengah peliknya sengketa yang bergulir, posisi Sri Indah Mujiati juga dinilai perlu mendapatkan perlindungan dan pemeriksaan hukum yang objektif guna menelusuri riwayat pinjaman, dokumen perjanjian, hingga proses balik nama sertifikat. Ning Lia menekankan betapa pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga rasa keadilan bagi seluruh warga negara yang terdampak, sehingga penyelesaian sengketa tidak melulu terjebak pada formalitas dokumen belaka.

Sementara itu, Joni sangat berharap agar lahan tempatnya mencari nafkah tidak ikut dikorbankan akibat persoalan hukum yang tidak pernah melibatkan dirinya secara langsung. “Hak saya itu jangan diikutkan. Saya betul-betul mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” katanya penuh harap.

Kini, perkara sengketa antara dugaan praktik dana talangan yang dialami Sri Indah maupun perlindungan hak atas tanah milik Joni masih menanti kejelasan melalui proses hukum yang berkeadilan. Sorotan tajam Ning Lia terhadap ketimpangan utang Rp300 jutaan dengan aset Rp3 miliaran menjadi pengingat penting bahwa di balik angka fantastis yang dipersengketakan, terdapat nasib dan masa depan rakyat kecil yang menggantungkan harapannya pada tegaknya keadilan.

Komentar Pembaca

Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.

Tinggalkan Komentar

Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.