Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
Pulse Hukum Trading dalam Islam: Membaca Kripto dan XAUUSD lewat Al-Qur’an
Daerah

8 Bulan Mandek Tanpa Eksekusi, Pelapor Kasus Sempadan Afvour Karangbong Desak Ombudsman RI Terbitkan Rekomendasi Final

Nomor Tiket #02625141126990 yang menyatakan penanganan aduan dianggap selesai karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo disebut telah menindaklanjuti

Penampakan gedung baru 4 lantai milik PT Bernofarm dan bangunan pagar pembatas yang dituding melanggar batas sempadan sungai Afvour Karangbong sepanjang 2 meter tanpa mengantongi izin bbws.

Penampakan gedung baru 4 lantai milik PT Bernofarm dan bangunan pagar pembatas yang dituding melanggar batas sempadan sungai Afvour Karangbong sepanjang 2 meter tanpa mengantongi izin bbws. (Foto: Dok. Pelapor)

SIDOARJO | JATIMSATUNEWS.COM: Polemik dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang sempadan Saluran Buang (Afvour) Karangbong serta alih fungsi dua saluran irigasi di wilayah Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, kembali mencuat. Pelapor perkara tersebut, Imam Syafi’i melayangkan surat keberatan resmi kepada Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus mendesak Ombudsman Republik Indonesia (RI) Pusat segera menerbitkan Rekomendasi Final yang bersifat mengikat.

Langkah tersebut ditempuh menyusul jawaban Tim Inspektorat Khusus Kemendagri melalui kanal SP4N-LAPOR! Nomor Tiket #02625141126990 yang menyatakan penanganan aduan dianggap selesai karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo disebut telah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI.

Imam Syafi’i menilai kesimpulan tersebut tidak selaras dengan status hukum perkara maupun kondisi riil di lapangan. Menurutnya, hingga pertengahan November 2026, Ombudsman RI Pusat masih menahan proses penanganan laporan bernomor register 0083/LM/II/2025/SBY pada tahap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tertanggal 9 Maret 2026 (Nomor: T/259/LM.17-15/0083.2025/III/2026), dan belum menerbitkan Rekomendasi Final.

Baca juga: Kunjungan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Tim Ombudsman RI

Baca juga: Novum BBWS Brantas Dinilai Perkuat Laporan Dugaan Maladministrasi Sempadan Afvour Karangbong, Pelapor Desak Ombudsman RI Bertindak Tegas

“Hingga hari ini saya selaku pelapor belum pernah menerima salinan Rekomendasi dari Ombudsman RI. Di lapangan pun, poin-poin tindakan korektif dalam LHP tanggal 9 Maret 2026 belum dieksekusi secara nyata oleh Pemkab Sidoarjo. Peninjauan lapangan yang pernah dilakukan hanya sebatas pengambilan dokumentasi foto di satu titik tanpa diikuti pembongkaran maupun penertiban,” ujar Imam Syafi’i dalam keterangannya di Sidoarjo, Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan dokumen yang dihimpun pelapor, terdapat tiga titik objek aduan yang tercantum dalam LHP Ombudsman RI, yakni bangunan pagar permanen di atas tanah sempadan Afvour Karangbong (Desa Tebel, Kecamatan Gedangan), alih fungsi saluran pembuangan air lingkungan (saluran patusan) di wilayah Desa Karangbong, serta penutupan saluran irigasi tersier yang melintasi Jalan Gatot Subroto.

Iklan

Terkait bangunan pagar permanen di sempadan Afvour Karangbong, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas sebelumnya telah menerbitkan surat resmi Nomor Hml/B/Bbws10.1/2026/33 (10 Juni 2026), Surat Imbauan Nomor PW/01/BBWS/2026/41 (17 Juni 2026), serta surat penegasan tanggal 10 Juli 2026. Dalam surat-surat tersebut, BBWS Brantas menyatakan tidak pernah menerbitkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) maupun izin pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) atas konstruksi pagar permanen tersebut, serta menetapkan jarak lebar garis sempadan minimal 2 meter dari tepi saluran.

Selain persoalan fisik bangunan pagar yang masih berdiri kokoh, pelapor juga menyoroti belum adanya langkah evaluasi atau pencabutan atas dokumen perizinan masa lalu—seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 1993—serta belum adanya koordinasi penertiban batas bidang tanah bersertifikat tahun 1988 dan 1991 yang berimpit dengan tepi saluran.

Sementara itu, melalui surat tanggapan yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo (Nomor 600.4.12.3/3692/438.1.2.2/2026 tanggal 16 Maret 2026 dan Nomor 000/8948/438.1.2.2/2026 tanggal 14 Juli 2026), pihak Pemkab Sidoarjo sebelumnya berpandangan bahwa kewenangan pengelolaan Afvour Karangbong berada di tangan BBWS Brantas serta menyatakan komitmennya untuk melaksanakan tindak lanjut apabila terdapat verifikasi tambahan dari instansi berwenang.

Secara normatif, mekanisme penanganan laporan yang tidak kunjung dilaksanakan oleh terlapor telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia serta Peraturan Ombudsman RI Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (yang menggantikan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 jo. Nomor 48 Tahun 2020).

Dalam regulasi dan pedoman penyelesaian laporan Ombudsman RI, terdapat tahapan hukum yang mengikat apabila terlapor mengabaikan hasil pemeriksaan:

Iklan

Batas Waktu Pemantauan Tindakan Korektif LHP (60 Hari Kerja): Setelah LHP yang memuat tindakan korektif diserahkan kepada terlapor, Ombudsman melakukan pemantauan (monitoring) pelaksanaan dalam rentang waktu maksimal 60 hari kerja untuk menilai itikad baik instansi terlapor. Apabila melewati batas waktu tersebut terlapor tidak melaksanakan poin-poin tindakan korektif secara nyata atau hanya memberikan jawaban normatif tanpa penyelesaian fisik, maka tahapan ditingkatkan menjadi Rekomendasi Ombudsman melalui Sidang Pleno Komisioner.

Sifat Wajib Rekomendasi (Pasal 37 & Pasal 38 UU No. 37/2008): Berdasarkan Pasal 37 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2008, Rekomendasi wajib disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan Atasan Terlapor paling lambat 14 hari sejak ditandatangani Ketua Ombudsman. Selanjutnya, Pasal 38 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa Terlapor dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi dan melaporkan hasilnya paling lambat 60 hari sejak Rekomendasi diterima.

Sanksi Administratif Kepala Daerah (Pasal 39 UU No. 37/2008 jo. UU No. 23/2014): Apabila Rekomendasi tetap tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah, Ombudsman menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Bagi kepala daerah yang mengabaikan rekomendasi lembaga negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur ancaman sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, pembinaan khusus oleh Kementerian Dalam Negeri, hingga pemberhentian sementara.

Menutup keterangannya, Imam Syafi’i berharap agar Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Pusat segera mengakhiri penundaan penanganan perkara yang telah berjalan lebih dari delapan bulan sejak LHP terbit. Ia juga meminta Inspektorat Khusus Kemendagri melakukan verifikasi lapangan secara langsung agar penilaian di tingkat kementerian tidak hanya bertumpu pada laporan administratif daerah.

“Harapan saya sederhana, aturan hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Ombudsman RI Pusat kami harapkan segera menerbitkan Rekomendasi Final yang mengikat agar fungsi sempadan dan tiga saluran irigasi tersebut dikembalikan sebagai ruang publik. Ini penting demi mencegah risiko banjir serta menjaga aset negara untuk kepentingan masyarakat luas di masa mendatang,” pungkas Imam.

Komentar Pembaca

Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.

Tinggalkan Komentar

Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.