MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur terus menggencarkan kegiatan serap aspirasi guna mendengarkan secara langsung berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan. Dalam agenda reses masa persidangan 2026–2027 yang digelar di Malang Raya, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari, M.AP., hadir untuk mendengarkan keluhan serta berdialog langsung dengan para konstituennya, termasuk dari unsur kelompok perempuan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDK MP).
Dalam sesi dialog tersebut, berbagai persoalan krusial mengemuka, mulai dari dinamika regulasi perpajakan yang dinilai memberatkan pelaku usaha kecil, nasib para pengemudi ojek online (ojol), hingga perkembangan pengelolaan koperasi di tingkat kelurahan. Terkait regulasi perpajakan, Sri Untari secara khusus menyoroti aturan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta mengonfirmasi wacana penerapan aturan baru dengan batas PTKP hingga Rp10.000.000 per bulan. Menurutnya, jika batas PTKP baru tersebut dapat diterapkan secara optimal, hal itu tentu akan sangat membantu meringankan beban masyarakat, terutama para pelaku usaha kecil di tengah himpitan ekonomi.
Kendati demikian, ia turut mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap kompleksitas regulasi yang kerap dihadapi oleh para pekerja sektor informal, termasuk para pengemudi ojol yang didorong menjadi pelaku UKM namun justru harus menghadapi tumpang tindih beban administrasi dan pemotongan pajak berlapis. “Ya kasihan dong pajak penghasilan,” ujar Sri Untari menyoroti beban berlapis yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha kecil dan pengemudi online di tengah berbagai aturan pajak yang ada. Ia menambahkan bahwa DPRD Jatim saat ini juga tengah menggodok rancangan peraturan daerah (perda) terkait kendaraan online guna menata regulasi yang lebih berkeadilan.
Dorong Pelatihan Koperasi Sejati dan Jadikan Bumiayu Percontohan
Beranjak pada sektor penguatan ekonomi kerakyatan, isu mengenai perkembangan Koperasi Merah Putih di Kota Malang turut menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja tersebut. Sri Untari memberikan apresiasi tinggi kepada Koperasi Kelurahan Bumiayu yang dinilai telah berjalan sukses dan dapat dijadikan teladan bagi wilayah lainnya. Berawal dari kelompok koperasi beranggotakan 60 orang, di bawah kepengurusan yang profesional kini Koperasi Bumiayu telah berkembang pesat hingga memiliki 180 anggota serta mampu menjalin kerja sama strategis dengan Perum Bulog dan Pertamina.
Baca juga: Serap Aspirasi di Malang Timur, Sri Untari Soroti Kasus Anak Tidak Sekolah hingga Literasi Digital
Baca juga: Gen Z Bumi-kan Pancasila, Sri Untari Apresiasi Duta Pancasila Malang
“Bisa jadi percontohan. Nanti saya mau kasih pelatihan untuk replikasinya, harus menjadi koperasi sejati,” ungkap Sri Untari, menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan koperasi.
Ia juga menyoroti perlunya pembinaan intensif bagi para pengurus koperasi di kelurahan lain yang masih belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan pemahaman ilmu berkoperasi. Oleh karena itu, pihaknya merencanakan program pelatihan berkala bagi ketua dan bendahara koperasi di 57 kelurahan agar kelembagaan dan tata kelola keuangan mereka semakin mandiri.
Sementara itu, terkait mekanisme pengolahan seluruh masukan yang diterima selama masa reses, Sri Untari menjelaskan bahwa seluruh temuan dari berbagai klaster tersebut akan dihimpun secara kelembagaan di tingkat komisi DPRD Jatim. “Proses ini nanti dihimpun di komisi-komisi karena ini kan tidak fraksional tetapi kelembagaan DPRD. Nanti dihimpun, dilihat, lalu dikelompokkan sesuai dengan klasternya masing-masing sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna,” jelasnya menutup rangkaian kegiatan serap aspirasi tersebut.


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.