PROBOLINGGO | JATIMSATUNEWS.COM: Pemerataan anggaran, peningkatan fasilitas madrasah, hingga pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menjadi isu utama dalam Workshop Sinergi DPR RI dan Universitas yang digelar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui program Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi), Sabtu (31/10/2026).
Berlangsung di Sapia, Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, kegiatan bertema “Sinergi DPR RI dan Universitas dalam Mewujudkan Pendidikan Islam Berkeadilan, Inklusif, dan Bermutu” ini diikuti sekitar 250 peserta dari unsur masyarakat. Forum menghadirkan Anggota DPR RI Komisi VIII H. Syaiful Nuri dan Ketua Unit Pengembangan Konseling Mahasiswa, Drs. A. Zuhdi, M.A.
Dalam pemaparannya, H. Syaiful Nuri menyoroti pentingnya fungsi pengawasan dan penganggaran DPR RI untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kebutuhan lembaga pendidikan Islam dan masyarakat. Menurutnya, pemerataan alokasi anggaran, peningkatan mutu madrasah, serta perluasan akses pendidikan inklusif harus menjadi perhatian dalam pembangunan pendidikan nasional.
Baca juga: Bahas Kesenjangan Pendidikan Islam di Pedesaan, FTIK UIN Malang Hadirkan DPR RI ke Tongas
Baca juga: Raih Gelar Doktor di Unair, LaNyalla Tawarkan Rekonstruksi Keanggotaan DPR RI Lewat Jalur Independen
Sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Probolinggo, ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap madrasah dan pondok pesantren di daerah. Ketersediaan fasilitas belajar yang layak serta perlindungan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan layanan pendidikan.
Ia turut mendorong kolaborasi antara DPR RI, perguruan tinggi, Kementerian Agama, dan masyarakat agar regulasi serta program bantuan pemerintah dapat menjawab kebutuhan nyata satuan pendidikan. Dengan demikian, dukungan kebijakan dan anggaran tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan oleh lembaga pendidikan dan peserta didik.
Sementara itu, dari perspektif akademik, Drs. A. Zuhdi, M.A. memaparkan pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan, inklusivitas, dan mutu ke dalam tata kelola serta kurikulum pendidikan Islam. Perguruan tinggi, menurut kerangka pemaparannya, dapat berperan sebagai penggerak inovasi pembelajaran sekaligus pendamping akademik bagi satuan pendidikan keagamaan.
Implementasinya dapat dilakukan melalui pengembangan strategi pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman kemampuan peserta didik, peningkatan kompetensi pendidik dalam menangani kebutuhan khusus siswa, serta penerapan penjaminan mutu lembaga secara transparan.
Pembelajaran inklusif, dalam konteks tersebut, tidak cukup diwujudkan dengan membuka akses pendidikan bagi semua anak. Lembaga pendidikan juga perlu memastikan setiap peserta didik memperoleh kesempatan berpartisipasi, berkembang, dan mencapai potensinya sesuai kebutuhan masing-masing.

Pertemuan perspektif legislatif dan akademik dalam forum Ngopi ini memperlihatkan dua aspek yang saling melengkapi. DPR RI memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, sedangkan perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penguatan keilmuan, inovasi pedagogis, dan pendampingan pengelolaan pendidikan.
Melalui program Ngopi, FTIK UIN Malang berupaya mempertemukan diskursus akademik, kebijakan publik, dan kebutuhan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan gagasan pemerataan dan pendidikan inklusif tersebut ke dalam program pendampingan serta kebijakan yang berdampak langsung bagi madrasah dan lembaga pendidikan Islam di daerah.
Sumber: ftik.uin-malang.ac.id



Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.