Langsung ke konten
Rabu, 18 November 2026
Pulse Hukum Trading dalam Islam: Membaca Kripto dan XAUUSD lewat Al-Qur’an
Ekonomi

Reklamasi dan Masa Depan Ekonomi Perempuan Pesisir Kenjeran

Rencana pembangunan Surabaya Waterfront Land (SWL) di kawasan pesisir timur Surabaya membawa harapan sekaligus kekhawatiran bagi masyarakat pesisir.

Dokumentasi Presentasi hasil penelitian Diah Ayu Wulandari, S.Pd., M.A. di The 9th Human Rights Conference yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret (UNS), 10-12 Agustus 2026

Dokumentasi Presentasi hasil penelitian Diah Ayu Wulandari, S.Pd., M.A. di The 9th Human Rights Conference yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret (UNS), 10-12 Agustus 2026 (Foto: Dokumen pribadi)

Rencana pembangunan Surabaya Waterfront Land (SWL) di kawasan pesisir timur Surabaya membawa harapan sekaligus kekhawatiran bagi masyarakat pesisir. Proyek reklamasi ini direncanakan mencakup area sekitar 1.084 hektare dan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Maret 2024. Kawasan ini direncanakan untuk dikembangkan menjadi pusat pariwisata, kawasan bisnis, fasilitas perikanan, permukiman, serta infrastruktur maritim. Dari perspektif pembangunan ekonomi, SWL mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi wilayah pesisir dan memperkuat ekonomi berbasis kelautan. Namun, pembangunan pesisir tidak cukup hanya dilihat dari potensi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ada aspek lain yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya pesisir, termasuk perempuan.

Belajar dari Pengalaman Penambangan Pasir Laut

Kekhawatiran masyarakat terhadap rencana reklamasi tidak dapat dilepaskan dari pengalaman aktivitas penambangan pasir laut yang pernah terjadi di kawasan pesisir Surabaya, khususnya Kedung Cowek. Aktivitas tersebut dilaporkan berdampak pada perubahan kondisi pesisir dan berkurangnya ketersediaan kerang serta hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pengalaman ini penting untuk menjadi pembelajaran dalam merencanakan pembangunan pesisir ke depan. Perubahan ekosistem laut tidak hanya berdampak pada nelayan yang melaut, tetapi juga pada masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi berbasis hasil laut. Ketika hasil tangkapan berkurang atau lokasi mencari kerang semakin sulit dijangkau, perempuan yang terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran hasil laut turut merasakan dampaknya. Dengan demikian, potensi dampak lingkungan dari reklamasi perlu dikaji secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pesisir seharusnya tidak mengabaikan hubungan antara kesehatan ekosistem laut dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

Perempuan dalam Pembangunan Pesisir

Dalam kehidupan masyarakat pesisir Kenjeran, perempuan memiliki kontribusi penting dalam menopang ekonomi keluarga. Peran mereka tidak selalu terlihat dalam aktivitas melaut, tetapi hadir melalui pengolahan hasil tangkapan, pemasaran produk perikanan, hingga pengelolaan ekonomi rumah tangga. Aktivitas tersebut merupakan bagian penting dari rantai ekonomi pesisir. Namun, sejauh mana kepentingan perempuan telah diperhatikan dalam perencanaan SWL? Dalam wawancara dengan salah satu Ketua RT di Kelurahan Kenjeran, diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan pernah menghadiri audiensi atau konsultasi publik bersama perwakilan pemerintah dan PT Granting Jaya. Menurut informan tersebut, persoalan perempuan tidak dibahas secara khusus dalam pertemuan tersebut. Informan juga menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh upah yang sama apabila beban pekerjaan yang dilakukan setara. Meskipun demikian, persoalan kesetaraan tidak hanya berkaitan dengan upah. Pengakuan terhadap kontribusi perempuan, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, serta akses terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan juga perlu diperhatikan. Hal ini menunjukkan pentingnya menghadirkan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan pesisir. Perempuan bukan sekadar kelompok yang berpotensi terdampak, melainkan juga aktor ekonomi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai perubahan kondisi lingkungan serta kehidupan masyarakat pesisir.

Baca juga: Sinergi Mahasiswa UPNVJT, TNI AL, DPMD Gresik Perkuat Pembangunan Melalui Finalisasi TMMD Pesisir 2026 di Gresik

Iklan

Baca juga: Berantas Penambangan Emas Ilegal Alias Penambangan Tak Berizin, Divisi Hukum DPP Rampas 08 Beri Dukungan Penuh Kepada Kapolres Pesisir Selatan

Membangun Blue Economy yang Responsif Gender

ASEAN Blue Economy Framework 2023 menekankan pentingnya pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Prinsip tersebut relevan untuk menjadi salah satu acuan dalam melihat rencana pembangunan SWL. Namun, penerapan Blue Economy tidak cukup hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya laut dan pengembangan kawasan ekonomi baru. Pembangunan juga perlu memastikan bahwa masyarakat pesisir memperoleh manfaat secara adil dan tidak kehilangan akses terhadap sumber penghidupan mereka.

Dokumentasi Presentasi hasil penelitian Diah Ayu Wulandari, S.Pd., M.A. di The 9th Human Rights Conference yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret (UNS), 10-12 Agustus 2026

Temuan mengenai persoalan ini juga menjadi bagian dari penelitian penulis yang dipresentasikan dalam konferensi akademik di The 9th Human Rights Conference yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tanggal 10-12 Agustus 2026. Dalam konteks ini, pendekatan responsif gender menjadi penting. Setidaknya terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, pengakuan terhadap perbedaan peran, kebutuhan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam aktivitas ekonomi pesisir. Kedua, keterlibatan perempuan secara bermakna dalam konsultasi publik dan proses pengambilan keputusan. Ketiga, jaminan akses yang adil terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, dan manfaat pembangunan. Ketiga aspek tersebut perlu menjadi bagian dari proses perencanaan maupun pelaksanaan SWL. Konsultasi publik, misalnya, tidak cukup hanya menghadirkan perwakilan masyarakat secara umum. Perempuan yang terlibat dalam pengolahan dan pemasaran hasil laut juga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan pandangan serta kekhawatiran mereka.

Iklan

Pada akhirnya, pembangunan pesisir seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Keberhasilannya juga perlu dilihat dari sejauh mana ekosistem tetap terlindungi, masyarakat pesisir dapat mempertahankan mata pencahariannya, dan perempuan memperoleh ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Rencana Surabaya Waterfront Land menjadi momentum untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi maritim berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Blue Economy yang sesungguhnya bukan hanya tentang bagaimana laut menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat yang kehidupannya bergantung pada laut.

Penulis: Diah Ayu Wulandari, S.Pd., M.A.

Komentar Pembaca

Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.

Tinggalkan Komentar

Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.