PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tutur, Kabupaten Pasuruan, memberikan klarifikasi terkait isu tarikan biaya pendidikan sebesar Rp1,55 juta per siswa yang ramai diperbincangkan di media sosial sejak 15 November 2026. Komite menegaskan, tidak pernah menetapkan nominal sumbangan wajib kepada orang tua atau wali murid.
Hadi, selaku Komite SMKN Tutur, menjelaskan bahwa angka kebutuhan yang sempat disampaikan dalam pertemuan bersama wali murid merupakan gambaran kebutuhan pengembangan mutu sekolah yang belum sepenuhnya dapat terakomodasi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurutnya, penyampaian kebutuhan tersebut bukan berarti seluruh orang tua atau wali murid diwajibkan membayar sejumlah nominal tertentu. Dukungan dari orang tua melalui komite sekolah merupakan sumbangan sukarela yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga.
Baca juga: Bangun Ekosistem Berkelanjutan, SDN Ngadirejo I Tutur Rangkul SMP, SMK, dan Paguyuban Komite
“Komite tidak menetapkan nominal wajib. Dalam surat pernyataan yang diberikan kepada orang tua atau wali murid, disampaikan permohonan sumbangan untuk mendukung program pengembangan mutu sekolah. Besarannya disesuaikan dengan keikhlasan dan kemampuan masing-masing,” jelas Hadi.
Ia menerangkan, dalam surat pernyataan tersebut, orang tua atau wali murid diberikan ruang untuk mengisi kesanggupan sumbangan. Dari surat pernyataan yang telah dikembalikan, nominal Rp500 ribu menjadi salah satu angka yang banyak dituliskan oleh wali murid.
Sumbangan tersebut juga tidak harus dibayarkan sekaligus. Waktu pemenuhannya diserahkan kepada kemampuan masing-masing orang tua atau wali murid, sehingga tidak menjadi beban pembayaran yang memberatkan.
Hadi menegaskan, komite juga memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Anak yatim piatu maupun peserta didik yang orang tua atau walinya benar-benar dalam kondisi ekonomi miskin dibebaskan dari sumbangan uang komite untuk program pengembangan mutu sekolah.
“Kami memahami kondisi ekonomi setiap keluarga tidak sama. Karena itu, anak yatim piatu serta orang tua atau wali murid yang benar-benar miskin dibebaskan dari sumbangan uang komite. Jangan sampai kondisi ekonomi keluarga menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, mekanisme penggalangan dana melalui komite sekolah mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Regulasi tersebut mengatur bahwa komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana dalam bentuk bantuan dan sumbangan, dengan tetap memperhatikan prinsip sukarela, tidak memaksa, serta tidak mengikat.
Melalui klarifikasi ini, Hadi berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai mekanisme sumbangan di SMKN Tutur. Ia juga berharap polemik yang berkembang tidak mengaburkan tujuan utama komite dan sekolah, yakni membangun sinergi dengan orang tua dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Menurutnya, partisipasi orang tua merupakan bentuk dukungan terhadap kemajuan sekolah, tetapi harus tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. [Ans]


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.