Studi perbandingan di Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa keberadaan jalur pendidikan belum tentu menjamin akses yang setara bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Ketika membicarakan pekerja migran Indonesia (PMI), perhatian publik umumnya tertuju pada upah, kondisi kerja, dan perlindungan hukum. Namun, ada persoalan lain yang tidak kalah penting: bagaimana anak-anak yang ikut tinggal bersama orang tua mereka di luar negeri memperoleh pendidikan?
Migrasi tenaga kerja bukan hanya persoalan perpindahan individu untuk mencari pekerjaan. Dalam sejumlah kasus, migrasi juga berkaitan dengan kehidupan keluarga, termasuk keberlanjutan pendidikan anak. Anak-anak yang tinggal di negara tujuan migrasi harus menghadapi lingkungan pendidikan, aturan administratif, dan sistem penerimaan sekolah yang berbeda dari Indonesia. Malaysia dan Singapura menjadi dua konteks menarik untuk memahami persoalan tersebut. Keduanya merupakan negara tujuan pekerja migran Indonesia, tetapi memiliki kebijakan dan jalur pendidikan yang berbeda.
Berbeda Negara, Berbeda Jalur Pendidikan
Di Malaysia, anak-anak Indonesia memiliki beberapa jalur pendidikan yang didukung pemerintah Indonesia. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), Community Learning Centres (CLC), dan Sanggar Bimbingan (SB) berperan dalam menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak Indonesia. CLC, khususnya di Sabah dan Sarawak, menjadi salah satu jalur penting bagi anak-anak pekerja migran yang tinggal di kawasan perkebunan dan wilayah yang jauh dari pusat perkotaan. Sementara itu, Sanggar Bimbingan turut membantu menyediakan layanan pembelajaran bagi anak-anak Indonesia di Semenanjung Malaysia. Di Singapura, Sekolah Indonesia Singapura (SIS) menyediakan jalur pendidikan berdasarkan kurikulum nasional Indonesia. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa akses pendidikan anak PMI tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sekolah. Ada berbagai faktor lain yang memengaruhi kemampuan anak untuk memperoleh pendidikan, mulai dari status administratif, lokasi tempat tinggal, kapasitas institusi, hingga sumber daya ekonomi keluarga.
Ketika Keberadaan Sekolah Belum Cukup
Dokumentasi Presentasi Diah Ayu Wulandari, S.Pd., M.A. di 2026 Seoul National University Asia Center Conference
Untuk memahami persoalan tersebut, penelitian yang dipresentasikan oleh Diah Ayu Wulandari, S.Pd., M.A., dosen program studi Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jawa Timur di Seoul National University Asia Center (SNUAC) Conference 2026 menggunakan perspektif migration infrastructures. Perspektif ini membantu menjelaskan bagaimana berbagai sistem, institusi, dan aktor membentuk pengalaman migrasi. Dalam konteks pendidikan anak PMI, terdapat tiga dimensi penting. Pertama, infrastruktur regulasi, yaitu kebijakan imigrasi dan pendidikan yang menentukan persyaratan serta peluang anak untuk mengakses sekolah. Kedua, infrastruktur institusional, yang mencakup sekolah dan lembaga pendidikan yang menyediakan jalur pembelajaran. Ketiga, infrastruktur komunitas, yaitu dukungan masyarakat, organisasi, dan komunitas migran dalam membantu anak memperoleh akses pendidikan. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan. Kebijakan yang membuka peluang pendidikan membutuhkan institusi yang memadai. Sementara itu, keberadaan institusi juga perlu didukung komunitas agar layanan pendidikan dapat menjangkau anak-anak yang menghadapi keterbatasan akses.
Pendidikan Anak PMI adalah Tanggung Jawab Bersama
Pengalaman Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang dapat diterapkan secara seragam untuk menjawab tantangan pendidikan anak PMI. Kebijakan negara tujuan, persebaran pekerja migran, dan ketersediaan lembaga pendidikan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan konteks masing-masing negara. Karena itu, perlindungan pekerja migran Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek ketenagakerjaan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan keluarga, termasuk hak pendidikan anak-anak yang tinggal bersama orang tua mereka di luar negeri. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan migrasi tidak cukup diukur dari jumlah pekerja yang ditempatkan di luar negeri. Kita juga perlu bertanya: apakah anak-anak mereka memperoleh kesempatan yang layak untuk belajar dan membangun masa depan? Sebab, hak pendidikan anak tidak seharusnya berhenti di batas negara.
Penulis: Diah Ayu Wulandari, S.Pd., M.A.
Baca juga: Bukukan Ceritamu, Dokumentasi Abadi, Referensi untuk Anak Cucu Nanti


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.