Langsung ke konten
Selasa, 17 November 2026
Pulse Hukum Trading dalam Islam: Membaca Kripto dan XAUUSD lewat Al-Qur’an
Daerah

Serap Aspirasi di Malang Timur, Sri Untari Soroti Kasus Anak Tidak Sekolah hingga Literasi Digital

Sri Untari Bisowarno, M.AP., menggelar kegiatan reses untuk menjaring berbagai aspirasi masyarakat di kawasan Malang Timur yang meliputi wilayah Kecamatan

Ketua Komisi E DPRD Jatim Dr. Sri Untari Bisowarno bersama para pengurus Kopwan dan warga saat kegiatan reses di Tumpang, Kabupaten Malang.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Dr. Sri Untari Bisowarno bersama para pengurus Kopwan dan warga saat kegiatan reses di Tumpang, Kabupaten Malang. (Foto: Istimewa)

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menggelar kegiatan reses untuk menjaring berbagai aspirasi masyarakat di kawasan Malang Timur yang meliputi wilayah Kecamatan Tumpang, Jabung, Poncokusumo, dan Singosari. Kegiatan penyerapan aspirasi tersebut dipusatkan di Shilla Tirta, Tumpang, Kabupaten Malang, pada Senin (16/11). Dalam kesempatan itu, politikus senior PDI Perjuangan ini secara mendalam menyoroti berbagai persoalan krusial yang terjadi di tingkat akar rumput, mulai dari tantangan masalah sosial hingga upaya penguatan literasi digital bagi masyarakat.

Fokus Tekan Angka Anak Tidak Sekolah dan Pernikahan Dini

Sri Untari mengungkapkan bahwa masukan yang diterimanya dari masyarakat tidak hanya berkisar seputar pengembangan sektor koperasi, tetapi juga mencakup persoalan sosial yang mendesak untuk segera ditangani. Salah satu perhatian utamanya adalah tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) serta maraknya kasus pernikahan dini yang terjadi di wilayah Poncokusumo.

Menurut keterangannya, para ibu pengurus Koperasi Wanita (Kopwan) di Poncokusumo yang turut hadir dalam kegiatan tersebut juga berperan aktif sebagai kader di tengah masyarakat. Mereka menyampaikan bahwa di wilayahnya banyak dijumpai kasus ATS dan pernikahan dini yang kerap dipicu oleh kesibukan orang tua dalam bekerja. Karena kondisi tersebut, para kader masyarakat lantas meminta agar Sri Untari dapat hadir langsung guna membantu menekan angka kasus sosial ini, mengingat Kabupaten Malang tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka tertinggi di Jawa Timur.

Baca juga: Sri Untari Dorong Pengelolaan Sampah dari Rumah Tangga hingga Teknologi Petasol

Baca juga: Sri Untari Dorong Sampah Tuntas di Tingkat Kelurahan, Usulkan Perda Pengelolaan Berbasis Rumah Tangga

Solusi Infrastruktur Pendidikan dan Pengelolaan Anggaran

Selain persoalan sosial, forum reses tersebut juga menampung sejumlah keluhan penting lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur pendidikan, masalah pencemaran lingkungan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Warga setempat sempat melaporkan adanya kondisi bangunan Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) yang kondisinya sudah nyaris roboh, namun terkendala status lahan yang masih menumpang.

Iklan

Menanggapi aduan tersebut, Sri Untari menegaskan bahwa usulan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan hanya dapat difasilitasi apabila lahan pembangunan telah memiliki kejelasan status hukum serta legalitas yang sah. Ia menambahkan bahwa usulan yang telah memenuhi syarat nantinya akan langsung diinput ke dalam perencanaan anggaran untuk tahun 2028, mengingat siklus perencanaan anggaran untuk tahun 2027 telah terlewati.

Sementara itu, terkait dengan aspirasi mengenai insentif bagi guru PAUD, KB, dan TK, Sri Untari memberikan pemahaman kepada warga bahwa kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya ranah kewenangan Bupati Malang. Mengingat kondisi anggaran pendapatan daerah saat ini sedang mengalami pemotongan dari pemerintah pusat, upaya untuk mengadakan kembali maupun menaikkan besaran insentif tentu memerlukan perjuangan anggaran yang ekstra keras.

Tindak Lanjut Isu Lingkungan dan Perizinan Rumah Ibadah

Di sektor lingkungan hidup, warga menyampaikan keluhan terkait bau menyengat yang mencemari aliran sungai di wilayah Lawang akibat pembuangan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta beberapa aduan serupa dari kawasan Singosari. Menanggapi laporan dari dua wilayah yang saling berdekatan tersebut, Sri Untari berjanji akan segera menerjunkan tim khusus guna melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Selain itu, ia juga menanggapi keluhan warga mengenai lambatnya proses penerbitan izin pembangunan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf, di mana luasannya telah disetujui hingga 200 takar dari kebutuhan awal seluas 90 meter. Sri Untari menyatakan akan segera melakukan koordinasi langsung dengan Bupati Malang agar proses perizinan pembangunan tersebut dapat dipercepat.

Dorong Penguatan Ekonomi dan Pelatihan Astari

Di sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini memastikan bahwa program peningkatan kapasitas bagi para pengurus Kopwan akan terus berjalan secara berkesinambungan.

Menariknya, agenda reses kali ini sekaligus dimanfaatkan untuk menggenjot literasi digital di kalangan pengurus koperasi. Sri Untari secara langsung mengajak para pengurus Kopwan agar lebih melek teknologi dengan mempraktikkan cara menginput aspirasi serta mengisi survei secara mandiri melalui gawai menggunakan aplikasi Astari (Aspirasi Mutakhir).

”Saya ingin Kopwan ini mengenal digitalisasi agar terbiasa menggunakan gawai. Jadi, tadi mereka langsung praktik latihan memasukkan aspirasi di Astari dengan dipandu tim kami. Semua ternyata bisa melakukannya, dan aspirasi tersebut tetap kami catat juga secara manual untuk segera ditindaklanjuti,” pungkasnya menutup kegiatan. (Ans)

Komentar Pembaca

Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.

Tinggalkan Komentar

Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.