Catatan Jurnalis | JatimSatuNews; oleh Zamzami Tanjung, 2026.
Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia patut menjadi titik penting dalam analisis kehidupan konstitusi. Perhatian publik sering kali tertuju pada nama-nama yang beredar di lingkaran kekuasaan. Rakyat disuguhi genit tingkah elit, lobi sepertinya sedang berjalan, dukung mendukung sedang dihitung, dan berbagai kemungkinan dibicarakan.
Mirisnya, di tengah bisingnya percakapan elite itu, ada suara yang luput diperhitungkan yaitu suara rakyat. Mengapa percakapan dalam peristiwa konstitusi sepenting ini, seolah meninggalkan rakyat berderai? Di manakah posisi rakyat arus bawah dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan tersebut?
Padahal, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik dalam konfigurasi kekuasaan. Jabatan tersebut merupakan bagian integral dari kepemimpinan nasional yang berpengaruh terhadap keberlangsungan pemerintahan dan arah penyelenggaraan negara.
Idelanya, pembicaraan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden semestinya tidak berhenti pada siapa yang memperoleh dukungan elite. Rakyat juga patut memperoleh ruang untuk menyampaikan pandangan mengenai figur dan kapasitas kepemimpinan nasional yang dibutuhkan bangsa.
Demokrasi Tidak Boleh Hanya Menjadi Urusan Elite
Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara harus berjalan berdasarkan mekanisme konstitusi.
Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden menurut Passal 8 ayat (2) UUD 1945 dilakukan melalui sidang MPR yang harus diselenggarakan paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadi kekosongan. Dalam sidang tersebut, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketentuan tersebut memberikan pembagian kewenangan yang jelas. Presiden berwenang mengusulkan dua calon, sedangkan MPR berwenang memilih salah satu di antaranya. Mekanisme ini harus dihormati dan tidak dapat digantikan oleh bentuk pemilihan lain di luar ketentuan konstitusi.
Namun, kejelasan kewenangan tersebut tidak berarti seluruh proses politik harus tertutup dari aspirasi masyarakat. Perlu dibedakan antara kewenangan formal untuk mengambil keputusan dan ruang partisipasi publik dalam memberikan pertimbangan terhadap keputusan tersebut.
Pasal 1 ayat (2) memang tidak secara khusus memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan calon Wakil Presiden dalam mekanisme Pasal 8 ayat (2). Akan tetapi, prinsip kedaulatan rakyat dapat menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan negara yang lebih terbuka, responsif, dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, pelibatan publik bukan dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan Presiden maupun MPR. Tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan penting negara tidak semata-mata mencerminkan pertimbangan politik elite, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat luas.
Mengapa Presiden Tidak Membuka Ruang untuk Mendengar Rakyat?
Presiden memiliki posisi penting karena UUD 1945 memberikan kewenangan untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Kewenangan tersebut tentu membutuhkan pertimbangan matang, mulai dari integritas, pengalaman pemerintahan, kapasitas kepemimpinan, hingga komitmen terhadap kepentingan bangsa.
Namun, pertimbangan tersebut tidak harus terbatas pada lingkungan internal pemerintahan atau komunikasi antarkekuatan politik. Presiden dapat memperluas perspektif pengambilan keputusannya dengan mendengarkan pandangan masyarakat sebelum menentukan dua nama yang akan diusulkan kepada MPR.
Langkah ini tidak harus diwujudkan melalui pemilihan langsung atau referendum. Mekanisme tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan apabila diposisikan sebagai pengganti prosedur yang telah ditentukan UUD 1945.
Sebaliknya, Presiden dapat mengambil inisiatif membuka forum konsultasi publik, dialog kebangsaan, dengar pendapat, atau saluran penyampaian aspirasi lainnya. Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kriteria Wakil Presiden yang dibutuhkan, termasuk integritas, kapasitas kepemimpinan, pengalaman pemerintahan, serta komitmen terhadap demokrasi dan keadilan sosial.
Forum konsultasi publik ini merupakan gagasan partisipatif, bukan kewajiban prosedural yang secara eksplisit diperintahkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pelaksanaannya tetap harus menghormati kewenangan konstitusional Presiden dan MPR.

Penampakan Gedung MPR RI, (Foto : Situs Resmi MPR RI)
Forum Konsultasi Publik dan Suara Masyarakat Daerah
Forum konsultasi publik perlu dirancang agar tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial atau legitimasi atas keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Aspirasi yang dihimpun harus dirangkum, dipublikasikan, dan dijelaskan bagaimana masukan tersebut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Keterlibatan berbagai unsur masyarakat juga menjadi penting. Tokoh masyarakat, peneliti, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, generasi muda, perwakilan daerah, dan masyarakat adat perlu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan.
Pelibatan masyarakat adat patut mendapat perhatian tersendiri. Selama ini, komunitas adat sering kali lebih banyak ditempatkan sebagai objek kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Padahal, mereka memiliki pengalaman panjang dalam membangun kehidupan sosial melalui musyawarah, kesepakatan bersama, dan kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai komunitas.
Pelibatan tersebut bukan untuk memberikan hak politik khusus di luar ketentuan konstitusi, melainkan memperluas representasi aspirasi kelompok masyarakat yang selama ini tidak selalu memiliki akses langsung ke pusat pengambilan keputusan.
Dalam negara yang memiliki keragaman wilayah dan kondisi sosial seperti Indonesia, partisipasi publik juga harus memperhatikan keadilan sosial dan keterwakilan teritorial. Jangan sampai ruang konsultasi hanya dikuasai kelompok yang memiliki akses politik, ekonomi, dan informasi lebih besar, sementara suara masyarakat daerah dan komunitas adat kembali terpinggirkan.
Sebab, Indonesia bukan hanya hidup di ruang-ruang rapat kekuasaan di ibu kota. Indonesia juga hidup di nagari, desa, kampung adat, pulau-pulau kecil, dan pelosok wilayah yang mungkin jauh dari pusat pemerintahan, tetapi tidak pernah jauh dari dampak keputusan negara.
Demokrasi semestinya tidak hanya mendengarkan suara dari pusat kekuasaan. Ia juga harus membuka ruang bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
Mengembalikan Konstitusi ke Ruang Publik
Pada akhirnya, gagasan partisipasi rakyat dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan memilih seorang tokoh. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana konstitusi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.
Konstitusi tidak boleh hanya menjadi teks hukum yang dibicarakan pejabat negara, politisi, dan kalangan ahli hukum. Ia juga harus menjadi ruang kehidupan bersama yang memungkinkan rakyat mengetahui, memahami, serta menyampaikan aspirasi dalam penyelenggaraan negara.
Tentu, tidak setiap keputusan negara harus ditentukan melalui pemungutan suara langsung. Kewenangan Presiden dan MPR tetap dijalankan sesuai UUD 1945. Namun, mekanisme konstitusional tersebut tidak menutup kemungkinan bagi penyelenggara negara untuk membuka ruang konsultasi publik sebagai bagian dari praktik demokrasi yang lebih partisipatif.
Demokrasi yang sehat bukan hanya demokrasi yang mampu menjalankan prosedur, melainkan juga demokrasi yang bersedia mendengar suara rakyat. Kekuasaan memang membutuhkan kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi kewenangan itu harus selalu disertai kesadaran bahwa negara diselenggarakan untuk kepentingan seluruh rakyat.
Catatan Penutup
Jabatan Wakil Presiden memang berada dalam mekanisme konstitusional. Namun, penyelenggaraan negara bukanlah monopoli elite kekuasaan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan, dan suaranya patut didengar dalam setiap ruang penting kehidupan bernegara.
Jangan sampai demokrasi hanya ramai ketika pemilu, tetapi sepi ketika keputusan-keputusan penting negara hendak ditentukan. Jangan sampai rakyat hanya diingat ketika suara mereka dibutuhkan, tetapi dilupakan ketika kekuasaan sedang mengambil keputusan.
Konstitusi bukan hanya milik elit yang sedang berkuasa. Konstitusi adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga:
- Konstitusi Tak Cukup Berhenti di Atas Kertas, Zamzami Tanjung Tawarkan Gagasan Keadilan Sosial Teritorial
- Penyadapan Ilegal, Ketika Kekuasaan Mengintip dan Mengancam Keamanan Privasi Warga Negara
- Meneroka Sejarah Bhayangkara Majapahit, Membaca Transformasi Polri dalam Kepemimpinan Suyudi
- Rocky Gerung Dan Paradoks Ideologi, Ketika Sosialisme Berubah Menjadi Doktrin
- Konstitusi Harus Hidup, Bukan Sekadar Teks Tertulis





Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.