PASURUAN|JATIMSATUNEWS.COM: Transformasi digital menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan di Kabupaten Pasuruan. Melalui pengembangan Desa Digital, potensi ekonomi lokal diharapkan tidak hanya berkembang di pasar tradisional, tetapi juga mampu menembus pasar nasional hingga global.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam program JAWARA (Jagongan Wakil Rakyat) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan bertajuk “Desa Digital: Sarana Ekonomi Pedesaan Menuju Pasar Digital Global”, Senin (16/11/2026), pukul 09.00 WIB, di Raci, Kabupaten Pasuruan.
Hadir sebagai narasumber tiga anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, yakni Sugiarto, S.A.P., H.M. Sudiono Fauzan, S.Ag., M.M., dan H. Munawir Abdul Salam, S.E. Ketiganya membahas peluang, tantangan, serta dukungan kebijakan yang diperlukan untuk mempercepat terwujudnya Desa Digital sebagai penggerak perekonomian masyarakat.
Baca juga: Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan Dorong Desa Digital, Randupitu Jadi Percontohan Transformasi
Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa Kabupaten Pasuruan memiliki potensi ekonomi pedesaan yang sangat beragam. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan atau kriya, hingga wisata desa. Namun, potensi tersebut belum seluruhnya berkembang secara optimal karena masih menghadapi kendala distribusi, keterbatasan pemasaran, kualitas kemasan, serta akses terhadap pasar yang lebih luas.
Melalui pemanfaatan teknologi digital, produk-produk unggulan desa diharapkan dapat dipasarkan secara lebih efektif. Pelaku UMKM tidak lagi hanya mengandalkan penjualan secara konvensional, tetapi juga dapat memanfaatkan marketplace dan media sosial untuk menjangkau konsumen lintas daerah hingga mancanegara.
Sudiono Fauzan: Desa Digital Bukan Sekadar Wi-Fi Gratis
H.M. Sudiono Fauzan menegaskan bahwa Desa Digital tidak boleh dimaknai sebatas pemasangan jaringan internet atau penyediaan Wi-Fi gratis di lingkungan desa. Lebih dari itu, Desa Digital harus menjadi ekosistem ekonomi baru yang mampu menghubungkan potensi masyarakat dengan peluang pasar melalui pemanfaatan teknologi.
“Desa Digital itu bukan sekadar memasang Wi-Fi gratis di desa. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi digital bisa menjadi sarana untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Potensi yang dimiliki desa harus bisa dipasarkan lebih luas sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian substansi pandangan Sudiono Fauzan.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital membutuhkan kesiapan regulasi, dukungan anggaran, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
Dalam hal ini, Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dukungan kebijakan diperlukan untuk memperkuat ekonomi pedesaan, meningkatkan kapasitas UMKM, serta memberikan perlindungan kepada pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan organisasi perangkat daerah terkait. Program digitalisasi harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kegiatan administratif atau program yang hanya berjalan secara seremonial.
Munawir Abdul Salam: Produk Unggulan Desa Harus Naik Kelas
Sementara itu, H. Munawir Abdul Salam menyoroti besarnya peluang produk unggulan desa Kabupaten Pasuruan untuk menembus pasar yang lebih luas. Produk seperti kopi, mangga, bordir, hingga aneka olahan hasil laut memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola dan dipasarkan secara profesional.
Menurut Munawir, pemasaran digital harus dibarengi dengan peningkatan kualitas produk. Standardisasi mutu, desain kemasan atau packaging, daya tahan produk, serta kelengkapan legalitas menjadi faktor penting agar produk desa mampu bersaing.
“Produk unggulan desa kita sebenarnya sangat banyak dan memiliki peluang pasar yang besar. Tetapi, kalau ingin menembus pasar global, kualitasnya harus dijaga, kemasannya harus menarik, dan legalitasnya harus lengkap. Jangan sampai produknya bagus, tetapi belum memenuhi standar yang dibutuhkan pasar,” jelas Munawir.
Ia menambahkan, fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas.
Munawir juga mendorong kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, pelaku UMKM, platform perdagangan elektronik atau e-commerce, serta eksportir lokal.
“BUMDes dan koperasi harus bisa menjadi penghubung antara para pelaku usaha dengan pasar. Produk masyarakat dapat dihimpun, dikurasi, diperbaiki kualitasnya, kemudian dipasarkan melalui platform digital. Dengan begitu, UMKM desa tidak berjalan sendiri-sendiri dan memiliki kekuatan untuk bersaing,” tambahnya.
Sugiarto: Libatkan Generasi Muda sebagai Penggerak Digitalisasi UMKM
Dari sisi implementasi lapangan, Sugiarto menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan literasi digital masyarakat desa. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam penerapan Desa Digital adalah belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk kegiatan ekonomi.
Tidak sedikit pelaku UMKM yang memiliki produk berkualitas, tetapi belum memahami cara memasarkan produknya melalui marketplace maupun media sosial.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sugiarto mendorong keterlibatan generasi muda desa, khususnya Karang Taruna dan pemuda pelopor, sebagai motor penggerak pemasaran digital.
“Anak-anak muda di desa harus dilibatkan. Mereka memiliki kemampuan lebih dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk membantu memasarkan produk UMKM milik orang tua maupun masyarakat di desanya,” ungkap Sugiarto.
Ia juga mengingatkan bahwa pelatihan digital tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pembuatan konten promosi, pengelolaan toko daring, pelayanan konsumen, hingga transaksi dan pengiriman produk.
“Jangan sampai pelatihan hanya selesai ketika kegiatan berakhir. Harus ada pendampingan sampai masyarakat benar-benar bisa memasarkan produknya dan memperoleh hasil dari penjualan secara online. Dinas terkait juga harus memastikan program yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi UMKM,” tegasnya.
Pemerataan Internet dan Penguatan BUMDes
Selain kesiapan SDM, pemerataan infrastruktur digital menjadi perhatian penting dalam mewujudkan Desa Digital di Kabupaten Pasuruan.
Kesenjangan akses internet di sejumlah wilayah, khususnya kawasan pegunungan dan pesisir, perlu mendapatkan perhatian agar seluruh desa memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan teknologi.
Dalam konteks tersebut, sinergi DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi sangat diperlukan.
Masing-masing perangkat daerah diharapkan mengambil peran sesuai kewenangannya, mulai dari pemerataan infrastruktur dan peningkatan literasi digital, fasilitasi legalitas usaha, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan akses pemasaran.
BUMDes juga didorong mengambil peran lebih besar sebagai agregator produk lokal. Tidak hanya menjalankan kegiatan usaha di tingkat desa, BUMDes dapat menjadi penghubung antara produsen, pelaku UMKM, koperasi, distributor, dan pasar digital.
Dengan pengelolaan yang profesional, BUMDes dapat membantu menghimpun produk masyarakat, melakukan kurasi kualitas, mengelola persediaan, serta mengoordinasikan pemasaran dan distribusi.
Melalui pembahasan dalam JAWARA tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan mendorong agar transformasi digital desa dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepala desa diharapkan mampu memetakan potensi unggulan wilayah masing-masing, sedangkan pelaku UMKM didorong terus meningkatkan kualitas produk dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Desa Digital pada akhirnya bukan sekadar tentang tersedianya jaringan internet, melainkan bagaimana teknologi mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Keberhasilannya dapat dilihat dari meningkatnya penjualan produk lokal, terbukanya akses pasar, bertambahnya peluang usaha, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.
Dengan dukungan kebijakan, anggaran, infrastruktur, SDM yang kompeten, dan kolaborasi berbagai pihak, potensi desa-desa di Kabupaten Pasuruan diharapkan mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing di pasar digital nasional maupun global.


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.