Surabaya | JATIMSATUNEWS.COM: Perkara sengketa rumah senilai sekitar Rp3,17 miliar yang melibatkan Sri Endah Mudjatip memasuki babak baru. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyatakan gugatan yang diajukan The Tomy terhadap Sri Endah tidak dapat diterima setelah majelis hakim mengabulkan eksepsi atau keberatan hukum dari pihak Tergugat, Kamis (19/11/2026).
Putusan perkara Nomor 391/Pdt.G/2026/PN Sby tersebut menjadi perkembangan penting bagi Sri Endah, yang sebelumnya mengaku dirugikan dalam transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan praktik mafia dana talangan.
Berdasarkan amar putusan yang tercantum dalam sistem e-Court PN Surabaya, majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.610.000.
Baca juga: Gugatan Sengketa Tanah Ditolak, DPD RI Lia Istifhama Soroti Modus Mafia Dana Talangan
Putusan tersebut mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai perkara yang menyangkut hak kepemilikan rumah masyarakat perlu mendapat perhatian serius, terutama ketika nilai aset yang disengketakan jauh melampaui nilai transaksi keuangan yang menjadi awal persoalan.
“Putusan pengadilan harus kita hormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana hukum benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai seseorang yang awalnya hanya membutuhkan bantuan keuangan justru harus menghadapi ancaman kehilangan aset yang nilainya jauh lebih besar,” ujar Ning Lia.
Menurutnya, perkara Sri Endah menjadi pengingat bahwa transaksi keuangan dengan jaminan aset perlu mendapat pengawasan agar tidak membuka ruang penyalahgunaan.
“Persoalan seperti ini bukan semata-mata soal siapa yang menang atau kalah di pengadilan. Ada aspek kemanusiaan, perlindungan hak milik, dan keadilan substantif yang harus diperhatikan. Kita tentu tidak ingin masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketimpangan posisi dalam sebuah transaksi,” kata alumnus Universitas Airlangga tersebut.
Berawal dari Transaksi Utang-Piutang
Sengketa tersebut bermula dari transaksi keuangan yang menurut keterangan pihak Sri Endah merupakan hubungan utang-piutang. Ia mengaku menerima dana sekitar Rp368,5 juta setelah dilakukan pemotongan dari pinjaman yang diajukan pada 2013.
Persoalan kemudian berkembang menjadi sengketa kepemilikan rumah. Sementara itu, berdasarkan penilaian aset yang disampaikan pihak Sri Endah, rumah tersebut memiliki nilai sekitar Rp3,172 miliar pada 2022.
Selisih yang cukup besar antara dana yang diterima dan nilai aset yang disengketakan inilah yang sebelumnya menjadi perhatian Ning Lia. Ia berharap kasus tersebut menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari dugaan praktik mafia dana talangan.
Meski demikian, putusan gugatan tidak dapat diterima tidak serta-merta berarti majelis hakim telah memutus seluruh pokok sengketa ataupun menetapkan secara final pihak yang memiliki hak atas objek rumah tersebut. Putusan NO menunjukkan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukum terkait eksepsi yang diajukan Tergugat.
Karena itu, alasan lengkap majelis hakim perlu merujuk pada salinan resmi putusan. Ning Lia juga mengingatkan pentingnya menghormati proses hukum dan tidak mendahului putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Hingga informasi putusan diakses, tanggal berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam sistem e-Court PN Surabaya belum tercantum. Dengan demikian, pihak Penggugat masih memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kuasa Hukum Apresiasi Putusan Majelis Hakim
Sementara itu, Nurul Hidayat, S.H., dari Kantor Hukum Mulyadi & Partners Law Firm dan NAWA TIRTA LAW FIRM, menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim PN Surabaya yang telah memeriksa dan memutus perkara Nomor 391/Pdt.G/2026/PN Sby.
Menurutnya, putusan tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Kami percaya bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa keberpihakan, sehingga masyarakat tetap memiliki harapan dan kepercayaan terhadap tegaknya supremasi hukum,” ujar Nurul Hidayat.
(Ans)


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.