DPD RI Lia Istifhama Soroti Keadilan DBH CHT untuk Madura di UTM

Perjuangan Keadilan Fiskal dan Penguatan Keterwakilan Madura

MADURA | JATIMSATUNEWS.COM: Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mengajak mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) untuk bersama-sama mengawal penguatan keterwakilan wilayah Madura dalam setiap kebijakan pembangunan. Senator yang akrab disapa Ning Lia ini menegaskan bahwa perjuangan tersebut mencakup upaya serius dalam memperjuangkan keadilan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Ajakan tersebut disampaikannya saat hadir sebagai narasumber dalam Simposium Legislatif yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) UTM di Gedung Rektorat UTM, Telang, Kamal, Bangkalan.

Dalam pemaparannya di hadapan ratusan mahasiswa, Ning Lia mengingatkan bahwa esensi seorang wakil rakyat bukanlah berbicara tentang ego partai, fraksi, bendera, ataupun kultur semata, melainkan murni memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya. Ia menyatakan dengan tegas bahwa seorang perwakilan dewan harus mampu berbicara atas nama daerah. Menurutnya, keterwakilan secara formal belumlah cukup apabila aspirasi riil dari masyarakat bawah belum terakomodasi dengan baik di dalam produk kebijakan maupun program pembangunan pemerintah.

Baca juga: Pantau Standar Pelayanan Publik, Senator Jatim Ning Lia Apresiasi Transformasi Digital PT Surabaya

Baca juga: PT Surabaya Layak Jadi Percontohan Nasional Transformasi Digital Peradilan, Kata Senator Jatim Ning Lia

Dorong Evaluasi Dana Cukai dan Perluasan Otonomi

Lebih lanjut, Ning Lia memberikan sorotan tajam terhadap kontribusi besar yang diberikan oleh masyarakat Madura terhadap penerimaan cukai hasil tembakau di wilayah Provinsi Jawa Timur. Ia menilai kontribusi nyata tersebut sudah sepatutnya menjadi bahan pertimbangan mendasar dalam mengevaluasi skema pembagian dana bagi hasil demi mendukung percepatan pembangunan daerah. Ia sempat menyinggung angka tiga persen terkait alokasi DBH CHT dan membandingkannya dengan skema dana bagi hasil lain yang memiliki persentase lebih tinggi, seraya menegaskan bahwa formula tersebut harus dipahami agar daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat.

Tidak hanya berhenti pada persoalan fiskal, Ning Lia juga mengupas pentingnya memperkuat representasi kepentingan Madura dalam proses perumusan kebijakan tingkat provinsi. Ia turut menyinggung berbagai wacana krusial di tengah masyarakat, termasuk gagasan pembentukan provinsi kepulauan atau penguatan status wilayah kepulauan yang memerlukan kajian komprehensif. Ia mengingatkan agar setiap kebijakan publik yang dirumuskan senantiasa mengedepankan prinsip inklusivitas, keadilan, serta kesetaraan agar benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan tanpa menimbulkan penolakan akibat kurangnya sosialisasi dan kajian akademis yang matang.

Peran Aktif Mahasiswa Mengawal Kebijakan Publik

Menutup rangkaian diskusi dalam simposium yang turut dihadiri oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur Yordan M. Batara Goa serta Rektor UTM Prof. Dr. Safi’, S.H., M.H., beserta jajaran pimpinan universitas tersebut, Ning Lia mendorong agar kalangan mahasiswa tidak sekadar menjadi penonton pasif. Ia mengajak generasi muda Madura untuk aktif mengawal jalannya kebijakan publik, membangun budaya berpikir kritis, serta menyusun argumentasi berbasis data. Menurutnya, keterlibatan aktif mahasiswa dan akademisi merupakan kunci utama untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak dan membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat daerah.