Ribuan Warga 8 Desa Penyangga Bromo di Tosari Gelar Aksi Damai, Tuntut TNBTS Kaji Ulang Penutupan dan Tata Kelola Wisata

PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Sekitar seribu warga yang berasal dari delapan desa penyangga kawasan Gunung Bromo di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum pada Jumat (18/9/2026).

Aksi damai yang mengambil rute dari Lapangan Ledoksari menuju Pintu Masuk Pos TNBTS Wonokitri ini digelar untuk memprotes sejumlah kebijakan dan tata kelola pariwisata Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang dinilai belum berpihak pada masyarakat lokal.

Massa aksi yang bergerak sejak pukul 13.00 WIB ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian setempat. Menggunakan satu truk pengeras suara, puluhan mobil, dan ratusan sepeda motor, warga menyuarakan aspirasinya sebagai bentuk partisipasi aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan daerah.

Baca juga: CAMY Campaign Bersama Emina Surabaya Ajak Masyarakat Menggunakan Sunscreen Melalui Event “Feel Your Protect”

Baca juga: BPD Kawisrejo dan Tokoh Masyarakat Sepakati Permohonan Penahanan Kepala Desa Nanang Qosim

Dalam orasinya, perwakilan warga menegaskan keberatan mereka terhadap kebijakan penutupan kawasan Bromo yang diberlakukan secara pukul rata. Mereka mendesak pihak TNBTS untuk mengganti aturan tersebut dengan kebijakan berbasis klaster atau zona, yang benar-benar disesuaikan dengan kondisi faktual serta tingkat risiko kebakaran di masing-masing titik.

Tidak hanya itu, massa juga menuntut agar pihak berwenang segera melakukan asesmen terhadap jalur Tosari-Wonokitri-Penanjakan. Warga meminta agar akses wisata di jalur tersebut segera dibuka kembali apabila hasil evaluasi menyatakan kondisi sudah aman.

Mereka berharap ada kebijakan yang objektif, adil, transparan, dan proporsional, tanpa harus menyamaratakan seluruh wilayah sebagai kawasan terdampak.

Buruknya jalinan komunikasi antara pengelola taman nasional dan warga lokal juga menjadi sorotan tajam dalam aksi ini. Massa mendesak Balai Besar TNBTS untuk segera memperbaiki hubungan dan koordinasi dengan delapan desa penyangga di Kecamatan Tosari.

Untuk mewujudkan hal tersebut, warga mengusulkan pembentukan forum komunikasi tetap agar dialog tidak hanya dilakukan secara pragmatis saat terjadi masalah atau ketika dukungan masyarakat sedang dibutuhkan.

Lebih jauh, warga juga menuntut sistem tata kelola pariwisata Gunung Bromo yang terintegrasi penuh dengan wilayah penyangga. Masyarakat menilai pengelolaan Bromo tidak boleh hanya sebatas di dalam batas kawasan TNBTS semata.

Pasalnya, desa-desa penyangga di Kecamatan Tosari-lah yang merasakan dampak langsung dari aktivitas pariwisata, mulai dari kemacetan arus wisatawan, persoalan sampah, lalu lintas jeep wisata, hingga dampak sosial dan ekonomi lainnya.

Puncaknya, para demonstran menyuarakan desakan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Direktur Jenderal terkait untuk segera mengevaluasi kepemimpinan Kepala Balai Besar TNBTS. Mereka bahkan meminta adanya penggantian pucuk pimpinan jika evaluasi membuktikan bahwa pimpinan saat ini tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat desa penyangga.

Gejolak di akar rumput ini pun turut memantik respons dari kalangan legislatif daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan, Wardana, mengingatkan pihak pengelola taman nasional agar tidak menutup mata terhadap realitas sosial di sekitar kawasan wisata.

“Kami meminta setiap keputusan TNBTS harus melihat kondisi yang ada di masyarakat,” tegas Wardana, memberikan dukungan moral agar kebijakan pariwisata tetap berjalan selaras dengan kesejahteraan warga sekitar.