KPU Sampang Umumkan Hasil Perubahan Pengumuman KPPS di Karang Penang, Korban Ngotot Sanksi Oknum Pelaku

SAMPANG | JATIMSATUNEWS.COM: Dirasa dilema KPU Sampang atas keputusan yang terjadi pada rekrutmen KPPS di Desa Karang Penang Oloh pada yang telah dan Sah di Plenokan sesuai Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (BA PPS) Nomor: 03/PP.05.1-BA/3513/2023 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 30 Desember 2023 lalu.

Namun hal itu berbanding terbalik setelah KPU Sampang secara resmi mengumumkan dan menetapkan calon anggota KPPS dihalaman resminya pada 30 Desember 2023 Bernomor: 690/PP.04.Pu/3527/2023, malah 44 nama berubah total, tidak sama dengan BA Pleno PPS.

Setelah kisruh di jajaran penyelenggara di Karang Penang, tepatnya di Desa Karang Penang Oloh, hingga 44 korban yang terpental namanya atau tidak masuk dalam rekrutmen KPPS itu melabrak PPS hingga membuat pengaduan ke KPU Sampang, tentang Dugaan Pelanggaran Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pacta Integritas, Selasa 09 Desember 2024.

Delemanya KPU Sampang menutupi kesalahan oknum jajarannya dengan berkilah bahwasanya itu hanya kesalahan input data yang itu dilakukan oleh KPU,

Oleh KPU perubahan sudah dilakukan dan diumumkan sekitar jam 22.00 hasil Perubahan dengan Nomor: 690/PP.04-Pu/3527/2023. Dan berarti “Dugaan Manipulasi Data Terbukti”. Tidak diumumkan dan dikembalikan ke semula, maka 44 nama yang lama (tidak mendaftar dan masuk pengumuman) itu cacat formil dan materiil.

Idris (Pelapor) tetap ngotot dan mendesak KPU Sampang :

1. Untuk segera membentuk Tim Pemeriksa Etik sebagaimana diatur pada Bab IV huruf (A) Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan

2. Mengabulkan untuk memberikan sanksi Pemberhentian Tetap sebagaimana diatur pada Bab V huruf (B) sub huruf (b) Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;  

𝗠𝗮𝗸𝗲 𝘀𝗮𝗽𝗮𝗵 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗶𝘆𝗲𝗵 𝗺𝗮𝗹𝗲𝗻𝗴.. (

Pewarta: Fach