SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM – Momentum HUT ke-81 RI menjadi ruang refleksi bagi DPRD Jatim untuk melihat kembali sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat Jawa Timur. Mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, dampak penggunaan gadget pada anak, ancaman PHK, perubahan iklim, hingga kondisi UMKM menjadi perhatian.
DPRD Jatim Soroti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ironisnya, tindakan tersebut masih dapat terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman, seperti rumah dan sekolah.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari, menilai perlindungan terhadap perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya pemerintah.
“Rumah dan sekolah yang dianggap aman ternyata masih terdapat hal demikian. Diperlukan komitmen seluruh komponen untuk menjaga dan mengawasi agar tumbuh kembang anak dan perempuan terjamin,” tegas Sri Untari.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, baik oleh keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar. Dengan begitu, potensi kekerasan dapat dikenali dan dicegah sedini mungkin.
Paparan Digital pada Anak Juga Jadi Perhatian
Persoalan yang dihadapi anak saat ini tidak hanya berkaitan dengan kekerasan fisik. Penggunaan perangkat digital tanpa pendampingan juga menjadi perhatian tersendiri.
Dalam rapat kerja bersama RSJ Menur, DPRD Jatim menemukan adanya laporan mengenai anak usia dini di Jawa Timur yang mengalami persoalan kesehatan mental hingga perilaku yang dinilai mengkhawatirkan akibat paparan gadget dan konten digital.
Sri Untari menilai keluarga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan perangkat digital oleh anak.
“Yang paling memprihatinkan adalah ketika anak umur 5 tahun sudah menunjukkan ketergantungan pada hal-hal terkait seks. Keluarga adalah benteng utama untuk mengurangi proses ini, didukung oleh lingkungan sekolah serta edukasi yang terus-menerus,” ungkapnya.
Karena itu, pendampingan orang tua dan edukasi digital dinilai perlu diperkuat agar anak tidak menerima informasi yang belum sesuai dengan usia dan perkembangan mereka.
DPRD Jatim Waspadai Ancaman PHK
Selain persoalan sosial, DPRD Jatim juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur. Ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi salah satu persoalan yang perlu diantisipasi pemerintah.
Berdasarkan laporan awal yang diterima Disnakertrans Jawa Timur, sekitar 2.000 pekerja disebut berada di ambang PHK. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena masih terdapat perusahaan yang belum menyampaikan laporan.
Sri Untari mendorong Disnakertrans Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pengawasan terhadap kondisi perusahaan, khususnya di kawasan industri. Baca juga: Ancaman PHK di Jawa Timur dan Dampaknya terhadap Pekerja.
Menurutnya, langkah mitigasi perlu dilakukan lebih awal agar persoalan PHK tidak semakin berdampak terhadap pekerja dan perekonomian masyarakat.
Perubahan Iklim dan Risiko Kebakaran Hutan
Persoalan lingkungan juga menjadi bagian dari perhatian DPRD Jatim. Perubahan iklim dinilai turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan pegunungan.
Gunung Bromo dan sejumlah kawasan pegunungan lainnya di Jawa Timur menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mitigasi.
Sri Untari meminta BPBD Jawa Timur lebih proaktif menggandeng pemerintah daerah serta akademisi, termasuk pakar kehutanan dari perguruan tinggi, untuk menyusun langkah mitigasi yang tidak hanya bersifat sementara.
Menurutnya, penanganan bencana perlu diarahkan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko secara jangka panjang.
DPRD Jatim Dorong UMKM Tetap Bertahan
Di tengah kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, keberadaan UMKM juga menjadi perhatian.
Sri Untari menilai UMKM tetap memiliki posisi penting sebagai penopang ekonomi kerakyatan. Karena itu, iklim usaha yang kondusif perlu terus dijaga agar pelaku usaha kecil dapat bertahan sekaligus berkembang.
Dukungan terhadap UMKM, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan bantuan modal, tetapi juga akses pasar, pendampingan dan kepastian lingkungan usaha.
Momentum HUT ke-81 RI menjadi ruang refleksi bagi DPRD Jawa Timur untuk melihat kembali sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Informasi mengenai kegiatan dan agenda dewan juga dapat dipantau melalui situs resmi DPRD Jawa Timur.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Indonesia Makmur,” tutup Sri Untari.
