Perjuangan Komisi E DPRD Jatim Berbuah Manis, Kesejahteraan Puluhan Ribu Guru SMA/SMK/SLB Negeri Resmi Diakomodasi Lewat TPP

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Kabar gembira datang menghampiri puluhan ribu tenaga pendidik di Jawa Timur. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya resmi menyepakati pengalokasian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) demi mendongkrak kesejahteraan para guru.

Kepastian tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.A.P., seusai mengikuti rapat pembahasan konstruksi APBD bersama Banggar dan TAPD di gedung dewan.

Sri Untari menerangkan bahwa pihak legislatif sebelumnya telah berjuang keras untuk mengamankan hak Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Gaji ke-13 bagi sekitar 36.680 guru melalui pos Perubahan APBD (P-APBD). Kendati demikian, skema pembiayaan tersebut terganjal hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan pos anggaran dimaksud tidak dapat dibebankan melalui jalur pengajuan sebelumnya.

”Perjuangan kami Komisi E untuk membantu rekan-rekan guru SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur sejumlah 36.680 orang sempat berhasil dianggarkan di P-APBD. Namun dalam evaluasi Mendagri, hal itu tidak diperbolehkan untuk membayar TPG dan gaji ke-13 mereka,” ujar Sri Untari menjelaskan kendala regulasi yang sempat dihadapi.

Baca juga: Ketua Komisi E Sri Untari Pastikan TPP Berkelanjutan untuk 36 Ribu Guru SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur

Baca juga: Tidak Ikut Demo, Jawara Technoprenure dari SMAN 1 Turen Malah Akui Dukungan Kepala Sekolah

Tiru Sukses Jawa Barat, TPP Guru Negeri Masuk Postur APBD Jatim Secara Berkelanjutan

Meski sempat membentur tembok regulasi, Komisi E enggan patah arang dan langsung merumuskan alternatif kebijakan agar hak-hak kesejahteraan para pendidik tetap terakomodasi dengan baik. Mengacu pada keberhasilan skema serupa di Provinsi Jawa Barat, Komisi E dengan tegas mendorong peralihan pos anggaran ke dalam bentuk TPP bagi guru negeri.

Gagasan strategis tersebut akhirnya berbuah kesepakatan bulat dalam rapat lanjutan antara Banggar dan TAPD. Kini, skema alokasi TPP untuk guru SMA, SMK, dan SLB negeri telah resmi terpatri dalam postur APBD Jawa Timur serta diproyeksikan bergulir secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

”Komisi E memperjuangkan agar seperti Jawa Barat, guru diberikan TPP. Alhamdulillah, TPP bagi guru SMA, SMK, dan SLB negeri ini sudah dianggarkan dan akan dianggarkan terus secara berkelanjutan, sehingga seluruh guru mendapatkan tambahan kesejahteraan,” imbuhnya penuh rasa syukur.

Atas capaian gemilang tersebut, Sri Untari turut menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Banggar, TAPD, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kooperatif dalam menindaklanjuti aspirasi para pahlawan tanpa tanda jasa. Mengakhiri keterangannya, ia berpesan kepada seluruh tenaga pendidik di Jawa Timur untuk menyambut kabar baik ini dengan senyuman dan rasa optimis.

”Tersenyumlah rekan-rekan guru se-Jawa Timur. Banggar dan TAPD telah menyetujuinya. Secercah harapan hadir di tengah kesulitan, mari bersyukur atas ikhtiar yang membuahkan hasil ini,” pungkasnya.