PMII Ngawi Soroti Karhutla dan Pendidikan, 40 Mahasiswa Gelar Kuliah Jalanan: Raport Merah Kekuasaan

NGAWI | JATIMSATUNEWS.COM: Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PC PMII Ngawi menggelar aksi Kuliah Jalanan bertajuk “Raport Merah Kekuasaan” di kawasan Tugu Kartonyono, tepatnya di depan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi, Selasa (27/10/2026).

Sekitar 40 peserta mengikuti kegiatan ini yang menjadi ruang kritik dan evaluasi terhadap dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Melalui aksi tersebut, PC PMII Ngawi menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca juga: Hari Santri Nasional 2026, PC PMII Ngawi Ajak Masyarakat Refleksi Resolusi Jihad dan Desak Bupati Segera Terbitkan Perbup Pesantren

Dua Tahun Prabowo-Gibran

PC PMII Ngawi Soroti Berbagai Problematika Negeri

Berbagai masalah dalam negeri menjadi sorotan PMII Ngawi, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan dan pemenuhan akses air bersih, realisasi pendidikan gratis, hingga kesejahteraan guru honorer.

Ketua PC PMII Ngawi, Asep Samsul Rijza, bersama para kader PMII menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan memastikan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Aksi Kuliah Jalanan ini bukan sekadar panggung orasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral kami untuk mengingatkan penguasa,” ujar Asep.

“Keberhasilan pemerintah selama dua tahun ini tidak cukup hanya diukur dari megahnya angka dan program, tetapi dari apakah rakyat kecil benar-benar merasakan perubahan yang nyata dan berkeadilan,” tegas Asep.

Mengusung tema “Raport Merah Kekuasaan”, kegiatan ini tidak sekadar menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi PMII Ngawi, keberhasilan pemerintah harus tercermin dalam perubahan hidup yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam aksi tersebut, para peserta membawa berbagai poster berisi kritik terhadap berbagai persoalan.

Ada yang memuat isu pendidikan, kerusakan lingkungan, kebijakan pemerintah, serta dampaknya terhadap kehidupan rakyat.

Aspirasi tersebut sebagai pengingat bahwa persoalan mendasar masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan.

Baca juga: Ngawi: Sambut HSN 2026 NU-Care LAZISNU Siapkan Program Spesial, Salah Satunya Air Bersih Berkelanjutan

Kuliah Jalanan, Mahasiswa Jaga Ruang Kritik Publik

Ketua Bidang Eksternal PC PMII Ngawi, Bahrul Alamsyah, menempatkan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mahasiswa untuk menjaga ruang kritik publik.

Selain itu, aksi kritik dan aspirasi dari mahasiswa juga untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.

Mahasiswa, dalam konteks ini, memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menyampaikan persoalan masyarakat serta mengawal kebijakan agar tidak menjauh dari kepentingan rakyat.

Empat Tuntutan Utama PMII Ngawi

Dalam pernyataan sikapnya, PC PMII Ngawi menyampaikan empat tuntutan utama:

1. Penguatan pencegahan dan penanganan karhutla.

Pemerintah didesak meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat pengawasan wilayah rawan, membuka akses informasi kepada publik, serta menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

2. Pemenuhan hak atas air bersih.

Pemerintah Kabupaten Ngawi didesak memastikan distribusi air bersih yang merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak kekeringan. Upaya mitigasi juga perlu diperkuat melalui pembangunan sarana air bersih, konservasi sumber air, pemetaan wilayah rawan, dan perencanaan jangka panjang bersama masyarakat.

3. Realisasi pendidikan gratis yang berkeadilan.

Pemerintah dituntut memastikan pendidikan gratis terlaksana secara nyata, transparan, dan adil. Peserta didik dari keluarga kurang mampu tidak boleh kehilangan akses pendidikan karena hambatan ekonomi. Pengawasan pungutan, keterbukaan anggaran, bantuan pendidikan, dan mekanisme pengaduan juga harus diperkuat.

4. Peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Pemerintah didesak menjamin pembayaran honorarium tepat waktu, memperjelas status dan mekanisme pengangkatan, serta memberikan perlindungan kerja yang layak. Kebijakan penataan tenaga pendidik juga harus disampaikan secara transparan.

Baca juga: RTK XII PMII IAI Ngawi: Momentum Evaluasi dan Regenerasi Kepemimpinan

Pentingnya Evaluasi Kebijakan

Bagi PC PMII Ngawi, keempat persoalan tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pembangunan tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan capaian administratif, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memenuhi hak dasar, melindungi lingkungan, menjamin akses pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai perlu menjadi ruang pertanggungjawaban atas janji politik sekaligus evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan.

Kritik dan pengawasan publik merupakan bagian dari demokrasi yang harus dijaga, bukan dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

Melalui Kuliah Jalanan bertema “Raport Merah Kekuasaan”, PC PMII Ngawi menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, independen, dan bertanggung jawab.

Kegiatan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan publik dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

“Rakyat bukan objek kekuasaan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan.”

Kalimat tersebut menjadi penegasan sikap PMII Ngawi bahwa kekuasaan harus senantiasa berpijak pada mandat rakyat.

Pemerintah dituntut tidak hanya menghadirkan program, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.

PMII Ngawi berharap kritik dan tuntutan yang disampaikan melalui kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih transparan, responsif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.***

Jurnalis: Qony