MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Memaknai kemerdekaan tidak cukup hanya dengan menggelar upacara dan mengibarkan bendera Merah Putih. Kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan ekonomi bagi seluruh rakyat.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di NK Kafe Malang, Sabtu (15/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Dr. Raden Djoni Sudjatmoko, SE., MM, yang akrab disapa Abah Djoni, menyerahkan buku karyanya berjudul Ekonomi Pancasila kepada peserta diskusi, termasuk Ketua Umum DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN Indonesia), R. Mohammad Ali.
Buku tersebut menjadi refleksi pemikiran Abah Djoni mengenai pentingnya menempatkan Pancasila bukan sekadar sebagai dasar negara dan simbol kebangsaan, melainkan sebagai landasan nyata dalam penyusunan kebijakan ekonomi, politik, hukum, hingga tata kelola pemerintahan.
“Gagasan Ekonomi Pancasila ini sudah lama saya tulis. Izin terbitnya keluar bulan Mei. Kemudian 1 Juni, pidato Pak Prabowo juga menyinggung hal yang sama: kemerdekaan harus dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Abah Djoni.
enurutnya, kelima sila Pancasila harus menjadi satu kesatuan yang saling terhubung dalam penyelenggaraan negara. Tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan antara satu prinsip dengan prinsip lainnya.
“Sila kelima harus nyambung dengan sila pertama sampai sila keempat. Tidak boleh bertentangan. Kalau undang-undang tidak nyambung satu sama lain, yang dirugikan rakyat,” tegasnya.
Kemerdekaan Harus Dirasakan di Meja Makan Rakyat
Abah Djoni menegaskan, ukuran keberhasilan kemerdekaan bukan semata-mata dilihat dari terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi dari sejauh mana rakyat memperoleh kehidupan yang layak.
“Kemerdekaan harus hadir di meja-meja rakyat, di meja makan rakyat. Tidak boleh rakyat kelaparan. Harus hadir di sekolah, harus hadir di rumah sakit,” tuturnya.
Ia menilai kemerdekaan politik harus dilanjutkan dengan kemerdekaan ekonomi. Sebab, kemerdekaan yang hanya berhenti pada aspek politik belum sepenuhnya menyelesaikan perjuangan bangsa.
“Kalau cuma merdeka politik, ini baru setengah jalan. Merdeka itu bukan titik, tapi garis perjuangan,” ujarnya.
Abah Djoni juga mengingatkan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan negara.“Yang punya kekuasaan harus mementingkan kepentingan masyarakat luas dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok,” katanya.
LPKAN: 81 Tahun Merdeka, Rakyat Butuh Bukti Nyata
Gagasan Abah Djoni tersebut mendapat apresiasi dari jajaran DPP LPKAN Indonesia. Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, Ketua OKK DPP LPKAN Sugiharto, Ketua DPD LPKAN Jawa Timur Abdillah, serta Sekretaris DPC LPKAN Malang Raya Fuad, menilai momentum 81 tahun kemerdekaan harus menjadi ruang introspeksi sekaligus evaluasi terhadap kinerja penyelenggara negara.
“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas R. Mohammad Ali.
Terkait buku Ekonomi Pancasila, R. Mohammad Ali memberikan apresiasi dan menyatakan LPKAN Jawa Timur akan menggelar pembahasan lebih lanjut terhadap gagasan yang dituangkan Abah Djoni dalam buku tersebut.
“Buku ini sangat bagus. Nanti LPKAN Jatim yang akan membedah bukunya,” ucapnya.Ia menegaskan, fungsi pengawasan yang dilakukan LPKAN bukan ditujukan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintah. Sebaliknya, pengawasan diarahkan untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tugas kami memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkasnya.
LPKAN Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Dalam konteks ekonomi kerakyatan, LPKAN Indonesia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat implementasi kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM, koperasi, petani, nelayan dan kelompok pekerja.LPKAN menyoroti pentingnya mengawal pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, khususnya PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Ketua OKK DPP LPKAN Indonesia, Sugiharto, menegaskan regulasi tersebut jangan berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat.“Omnibuslaw Cipta Kerja dan PP 7/2021 itu amanat konstitusi untuk memihak UMKM. Jangan hanya jadi kertas. Pastikan perizinan mudah, akses pembiayaan terbuka, pelatihan masif, dan pasar untuk produk UMKM benar-benar disediakan negara,” tegas Sugiharto.
LPKAN kemudian merumuskan empat agenda utama ekonomi kerakyatan, yakni memperkuat UMKM, petani, nelayan dan buruh sebagai fondasi ekonomi Pancasila; mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kecintaan terhadap produk dalam negeri; menjaga stabilitas harga pangan, energi dan pendidikan; serta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke desa, wilayah 3T dan Indonesia Timur.
“Jangan sampai di negeri kaya ini rakyat masih sulit kerja dan harga kebutuhan pokok mahal. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Sugiharto.
LPKAN Ajak Jajaran di Daerah Kawal Pemerintahan
Dalam momentum HUT ke-81 RI, DPP LPKAN Indonesia juga mengajak seluruh jajaran DPD dan DPC LPKAN di berbagai daerah untuk memperkuat pengawasan sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah daerah.
R. Mohammad Ali menyerukan agar seluruh jajaran LPKAN bekerja secara maksimal dengan tetap mengedepankan integritas dan kepentingan masyarakat.
“Mari kita jaga persatuan, bekerja all out dengan tulus. Tegakkan integritas. Kawal agar pemerintahan bersih, sehat, dan benar-benar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” serunya.
Diskusi kemerdekaan di NK Kafe Malang sekaligus penyerahan buku Ekonomi Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan belum selesai.
Kemerdekaan harus terus diisi dengan kebijakan yang menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pemerataan pembangunan.
Sebab, kemerdekaan bukan hanya tentang bendera yang berkibar, tetapi tentang ketika rakyat benar-benar merasakan keadilan, kesejahteraan, persatuan dan kedaulatan di tanah airnya sendiri.Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
