Fatima al-Fihriya dan Konferensi Perempuan Dunia: Merayakan Sejarah atau Membuka Pintu Peradaban?

OPINI | JATIMSATUNEWS.COM: Fatima al-Fihriya dan Konferensi Perempuan Dunia: Merayakan Sejarah atau Membuka Pintu Peradaban? oleh Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag,.M.H.

Guru Besar Hukum Keluarga Islam, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Ketua Pelaksana The 1st International Women’s Conference 2026.

Jauh sebelum kesetaraan perempuan menjadi perbincangan dalam forum-forum dunia, sejarah Islam telah mencatat kiprah seorang perempuan yang meletakkan fondasi peradaban ilmu pengetahuan.

Fatima binti Muhammad al-Fihriyah al-Qurashiyah, yang dikenal sebagai Fatima al-Fihriya dan dijuluki Ummu al-Banin (Ibu dari Anak-anak), diperkirakan lahir pada 800 M di Kairouan, wilayah yang kini menjadi bagian Tunisia.

Dalam tradisi sejarah Islam, ia dikaitkan dengan pendirian Masjid al-Qarawiyyin di Fez, Kerajaan Maroko, pada 859 M, yang kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan, madrasah, hingga Universitas al-Qarawiyyin, yang kerap disebut sebagai universitas pertama di dunia.

Baca juga: Jelang 3 Dekade Fakultas Syariah UIN Maliki Malang: Dari Ahli Hukum Islam ke Arsitek Hukum Masa Depan

Fatima al-Fihriya

Latar Belakang dan Fatima al-Fihriya Award

Dikisahkan bahwa Fatima al-Fihriya mengabdikan warisan keluarganya untuk membangun tempat yang kelak menjadi simpul perjumpaan para pencari ilmu.

Pilihan tersebut mengandung pelajaran yang tidak selesai dibaca sebagai romantisme sejarah. Harta dapat diwariskan kepada satu generasi, tetapi ilmu yang diberi ruang untuk tumbuh sanggup melampaui generasi.

Lebih dari sebelas abad kemudian, ketika namanya kembali diabadikan melalui penghargaan internasional, muncul pertanyaan yang patut direnungkan.

Apabila perempuan sejak dahulu turut membuka pintu peradaban, mengapa hingga kini mereka masih harus memperjuangkan ruang yang setara untuk menentukan arahnya?

Barangkali pertanyaan itulah yang membuat nama Fatima al-Fihriya terus diabadikan melalui penghargaan internasional.

Fatima al-Fihriya Award menjadi simbol penghormatan terhadap kontribusi perempuan dalam pendidikan, kepemimpinan, dan pengabdian kemanusiaan.

Penganugerahan 2026 merupakan penyelenggaraan keenam, setelah sebelumnya berlangsung pada 2017, 2018, 2019, 2023, dan 2024.

Pada 2018, penghargaan serupa diberikan secara anumerta kepada Fatema Mernissi, pemikir perempuan asal Maroko yang karya-karyanya banyak dibaca, termasuk di Indonesia.

Pada Desember 2024, misalnya, Prof. Amany Lubis dari Indonesia menerima penghargaan tersebut untuk bidang akademik dan sosial di Kota Fez, Maroko, bersama empat tokoh perempuan lainnya dari Maroko, Bulgaria, dan Tunisia, dalam penyelenggaraan Forum Azzahra for Moroccan Women.

Pengakuan demikian tentu patut diapresiasi. Akan tetapi, penghormatan terhadap perempuan tidak cukup berhenti pada piagam dan panggung penghargaan, sebab yang lebih mendasar adalah apakah dunia juga bersedia membuka ruang bagi gagasan dan kewenangan mereka.

Dalam semangat itulah The 1st International Women’s Conference akan diselenggarakan pada 6–8 November 2026 melalui kolaborasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Asosiasi Profesor Muslimat Nahdlatul Ulama.

Baca juga: 65 Tahun UIN Malang: Memperkuat Akar, Meneguhkan Batang, dan Memperluas Cakrawala Keilmuan

The 1st International Women’s Conference

Mengusung tema Women’s Faith, Knowledge, Leadership, and Global Transformation, konferensi ini dirancang mempertemukan akademisi, pembuat kebijakan, dan penggerak sosial lintas negara.

Rangkaian penganugerahan direncanakan berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, sedangkan konferensi dilanjutkan di Kampus I UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pertemuan internasional bukan sekadar menghadirkan banyak negara dalam satu ruangan, melainkan mempertemukan pengalaman untuk merumuskan jalan keluar atas persoalan bersama.

Di sinilah konferensi perempuan menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Pada satu sisi, ia menyediakan ruang bagi pengalaman perempuan yang sering terpinggirkan dari percakapan publik.

Di sisi lain, konferensi dapat kehilangan daya ubah apabila hanya menjadi perayaan ketokohan tanpa menyentuh persoalan struktural. Menampilkan perempuan yang berhasil melampaui hambatan tentu penting, tetapi memahami mengapa hambatan serupa masih membatasi perempuan lainnya jauh lebih menentukan.

Rencana penganugerahan kepada sejumlah tokoh dunia menghadirkan cermin yang menarik.

Halimah Yacob, Presiden perempuan pertama Singapura periode 2017–2023, mempunyai pengalaman panjang memperjuangkan kepentingan pekerja dan kelompok rentan. Atas kiprahnya tersebut, ia akan menerima penghargaan kategori Women’s Leadership, Social Justice, and Governance.

Dari Tunisia, Neziha Labidi pernah mengemban tanggung jawab sebagai menteri yang menangani urusan perempuan, keluarga, dan anak, dan akan dianugerahi kategori Women’s and Children’s Rights and Family Development.

Sementara itu, Bassima Hakkaoui dari Maroko memiliki pengalaman memimpin kementerian yang membidangi solidaritas, perempuan, keluarga, dan pembangunan sosial, sehingga memperoleh penghargaan kategori Women’s Empowerment and Social Policy.

Ketiganya mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan semata persoalan menduduki kekuasaan, melainkan bagaimana kewenangan digunakan untuk memperluas kemaslahatan.

Dari Indonesia, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak selalu membutuhkan kursi kekuasaan formal.

Melalui dialog lintas iman dan pembelaan terhadap kelompok rentan, ia merawat persaudaraan di tengah masyarakat yang mudah dipisahkan oleh perbedaan. Kiprahnya akan memperoleh penghargaan kategori Humanitarian Advocacy and Gender Equality.

Adapun Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, menghadirkan pengalaman kepemimpinan pemerintahan dan organisasi perempuan, sehingga akan menerima penghargaan kategori Women’s Leadership and Social Empowerment.

Kelima figur tersebut tentu memiliki perjalanan dan pandangan yang tidak selalu seragam. Justru keberagaman itu menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak lahir dari satu jalan, apalagi dapat disederhanakan menjadi satu ukuran keberhasilan.

Baca juga: Generasi Z dan Jebakan Social Comparison: Ketika Hidup Menjadi Ajang Perbandingan

Tanggung Jawab Intelektual dan Sosial

Bagi penyelenggara, mempertemukan pengalaman tersebut merupakan tanggung jawab intelektual sekaligus sosial.

Kehadiran tokoh dunia seyogianya tidak hanya menghasilkan kekaguman, tetapi juga mengundang pertanyaan: apakah keberhasilan sejumlah perempuan telah mencerminkan terbukanya kesempatan bagi perempuan secara lebih luas?

Sebab, satu perempuan yang berhasil menembus batas belum tentu menandakan bahwa batas tersebut telah hilang bagi perempuan lainnya.

Oleh karena itu, konferensi ini diharapkan menghasilkan lebih dari sekadar pertukaran gagasan. Rencana penyusunan International Women’s Declaration, rekomendasi kebijakan, publikasi ilmiah, dan jejaring riset internasional perlu diterjemahkan menjadi kerja sama yang berkelanjutan.

Persoalan akses pendidikan, kekerasan terhadap perempuan, literasi digital, perubahan iklim, hingga keterlibatan perempuan dalam perdamaian membutuhkan tindakan yang dapat dievaluasi.

Deklarasi yang baik bukan hanya yang indah dibacakan, melainkan yang mampu menggerakkan perubahan setelah ruang konferensi ditinggalkan.

Bagi perguruan tinggi Islam, pesan tersebut mempunyai relevansi tersendiri. Pendidikan tidak cukup mengajarkan bahwa Islam menghargai ilmu dan martabat perempuan apabila praktik kelembagaan belum menyediakan kesempatan yang sepadan untuk meneliti, memimpin, dan menentukan kebijakan.

Keimanan dan pengetahuan seharusnya bertemu dalam tanggung jawab menghadirkan keadilan. Sebab, menghormati jejak kepemimpinan perempuan tidak cukup dengan mengenang siapa yang telah sampai, tetapi juga dengan membuka jalan bagi mereka yang sedang berusaha melangkah.

Alasan Fatima al-Fihriya Diabadikan

Fatima al-Fihriya dikenang bukan karena penghargaan memakai namanya, melainkan karena warisan keilmuan yang terus hidup melampaui zamannya.

Fatema Mernissi, melalui The Forgotten Queens of Islam (1993), mengungkap ironi historiografi Islam bahwa persoalannya bukan semata ketiadaan perempuan dalam sejarah kepemimpinan, melainkan bagaimana kiprah mereka kerap rubbed out of official history, terhapus dari sejarah resmi.

Kini, ketika nama Fatima al-Fihriyah kembali dihadirkan dalam perjumpaan perempuan lintas negara di Jawa Timur, penghormatan tersebut seyogianya tidak berhenti pada pengakuan terhadap mereka yang telah mengukir sejarah.

Sebab, sejarah tidak hanya dibentuk oleh siapa yang berhasil memimpin, tetapi juga oleh siapa yang diberi kesempatan untuk memimpin.

Pada akhirnya, penghormatan terbaik terhadap warisan Fatima al-Fihriya bukan sekadar membuka panggung bagi perempuan yang telah berhasil, melainkan membuka pintu bagi generasi berikutnya agar tidak lagi menjadi bagian yang terlupakan dalam sejarah kepemimpinan.***

Editor: YAN