Langsung ke konten
Kamis, 20 Agustus 2026
Headline KAI Daop 7 Madiun Tambah Kapasitas Rangkaian, Akomodir Lonjakan Penumpang Libur Panjang HUT ke-81 RI
Nasional

Digitalisasi SIMRS hingga Dana Cukai untuk Perbaiki Layanan :RSUD Bangil Didorong Naik Kelas

Evaluasi akreditasi RSUD Bangil oleh tim surveyor KARS di Kabupaten Pasuruan

Digitalisasi SIMRS hingga Dana Cukai untuk Perbaiki Layanan :RSUD Bangil Didorong Naik Kelas

PASURUAN | JATIMSATUNEWS. COM : Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengikuti evaluasi akreditasi RSUD Bangil yang dilakukan tim surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya mengukur kepatuhan rumah sakit terhadap standar pelayanan kesehatan, tata kelola, serta keselamatan pasien.

Baca juga: Podcast JAWARA: Solusi Atasi PHK di Pasuruan dari Komisi IV DPRD

Dalam pemaparannya, Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo menjelaskan bahwa pengembangan fasilitas RSUD Bangil tidak hanya diarahkan pada peningkatan layanan di dalam rumah sakit. Sistem tersebut juga dirancang terhubung dengan jaringan pelayanan kesehatan dasar di tingkat kecamatan.

Langkah itu ditujukan untuk memperkuat pelayanan Puskesmas 24 jam yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan sekaligus memperjelas alur rujukan pasien.

SIMRS RSUD Bangil Terhubung dengan Command Center

Salah satu pembenahan yang dilakukan adalah mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Bangil dengan Command Center Layanan Pasuruan Satu Data.

Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat memantau ketersediaan tempat tidur atau bed secara real-time, melihat perkembangan tren penyakit harian, serta memantau pergerakan ambulans darurat melalui GPS.Informasi ketersediaan tempat tidur menjadi penting dalam proses rujukan.

Data yang diperbarui secara langsung dapat membantu petugas mengetahui kondisi rumah sakit sebelum pasien dikirim ke fasilitas rujukan.Di bagian farmasi, RSUD Bangil juga menerapkan otomatisasi resep atau auto-pilot. Sistem ini ditujukan untuk mengurangi kesalahan dalam proses input resep sekaligus mempercepat proses penyiapan dan penyerahan obat kepada pasien.Digitalisasi tersebut diharapkan tidak hanya membuat pengelolaan data lebih cepat, tetapi juga membantu petugas mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih terintegrasi.

Rekrutmen Tenaga Medis Menggunakan CAT

Pembenahan juga dilakukan dari sisi tata kelola sumber daya manusia.Mulai tahun anggaran 2026, Pemkab Pasuruan mengubah mekanisme penerimaan tenaga medis dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).Sistem tersebut memungkinkan proses seleksi dilakukan secara lebih terukur dan hasil tes dapat diketahui secara transparan.Pemkab Pasuruan menyebut penerapan CAT menjadi salah satu langkah untuk memperkuat tata kelola yang transparan, sekaligus mendukung upaya menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dengan sistem seleksi berbasis komputer, proses penerimaan tenaga medis diharapkan memiliki standar penilaian yang lebih jelas serta mengurangi ruang terjadinya praktik tidak resmi dalam proses rekrutmen.

Dana Cukai untuk Sarana dan Layanan Kesehatan

Dari sisi pembiayaan, pengembangan sarana dan alat kesehatan RSUD Bangil bersumber dari anggaran daerah, termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sesuai ketentuan penggunaan DBHCHT, sebagian alokasi dana tersebut digunakan untuk mendukung sektor kesehatan.Di Kabupaten Pasuruan, pemanfaatannya antara lain diarahkan untuk pembenahan infrastruktur dan fasilitas kesehatan serta mendukung layanan bagi masyarakat.Program yang turut mendapat dukungan tersebut antara lain fasilitas pengantar pasien Si Muter dan layanan ambulans gratis Jelita Siaga.Penggunaan dana cukai untuk sektor kesehatan menjadi penting karena manfaatnya tidak hanya dirasakan di dalam rumah sakit, tetapi juga pada akses masyarakat menuju fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagi warga yang tinggal jauh dari pusat layanan, persoalan transportasi dapat menjadi salah satu hambatan ketika membutuhkan pelayanan medis.

Bukan Hanya Membangun Rumah Sakit

Jika seluruh sistem tersebut berjalan sebagaimana direncanakan, pembenahan RSUD Bangil tidak hanya berbicara mengenai pembangunan gedung atau penambahan alat kesehatan.

Ada tiga bagian yang sedang diperkuat sekaligus, yakni sistem pelayanan, sumber daya manusia, dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.Integrasi Puskesmas 24 jam dengan RSUD Bangil dapat membantu memperjelas pembagian pelayanan berdasarkan tingkat kebutuhan pasien. Kasus yang dapat ditangani di tingkat pelayanan dasar diharapkan tidak seluruhnya menumpuk di rumah sakit rujukan.

Sementara itu, informasi ketersediaan tempat tidur secara real-time dapat membantu petugas dalam menentukan fasilitas rujukan berdasarkan kondisi yang tersedia.Pelacakan ambulans melalui GPS juga memungkinkan posisi kendaraan dipantau ketika menjalankan layanan darurat.Di bagian farmasi, otomatisasi resep diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan sekaligus mengurangi risiko kesalahan akibat input data secara manual.

Namun, efektivitas seluruh sistem tersebut pada akhirnya tetap bergantung pada kualitas penerapan di lapangan, kesiapan petugas, keakuratan data, serta konsistensi pemeliharaan sistem.

Ujungnya Tetap pada Masyarakat

Bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan, keberhasilan pembenahan RSUD Bangil bukan semata-mata diukur dari seberapa canggih sistem yang digunakan.

Yang lebih penting adalah apakah perubahan tersebut membuat pasien lebih cepat mendapatkan pelayanan, lebih mudah mendapatkan rujukan, lebih jelas memperoleh informasi, dan lebih ringan ketika membutuhkan transportasi kesehatan.Begitu pula dengan rekrutmen tenaga medis. Sistem CAT akan memiliki arti bagi masyarakat apabila proses seleksi benar-benar dilaksanakan secara transparan dan menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten.

Sementara penggunaan DBHCHT juga perlu terus dikawal agar manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat, terutama dalam bentuk peningkatan fasilitas dan akses pelayanan kesehatan.Evaluasi akreditasi RSUD Bangil dengan demikian bukan hanya soal mendapatkan predikat tertentu.Lebih jauh, evaluasi tersebut menjadi momentum untuk melihat apakah berbagai investasi pemerintah—mulai dari digitalisasi SIMRS, peningkatan fasilitas, pembenahan tata kelola hingga pemanfaatan dana cukai—benar-benar menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat Kabupaten Pasuruan. (Ari)

Komentar Pembaca

Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.

Tinggalkan Komentar

Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.