PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus meningkat di berbagai daerah menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan. Membahas solusi PHK di Pasuruan, tiga anggota komisi yang membidangi ketenagakerjaan, Helmi Sudiono Fauzan, S.Pd., M.Pd., Najib Setyawan, S.H., dan Zakaria, S.E., hadir dalam episode terbaru Podcast JAWARA (Jagongan Wakil Rakyat) bertajuk “Gelombang PHK Meningkat, Harapan Jangan Ikut Rungkat”.
Podcast yang dipandu host Anis Hidayatie ini direkam di Kafe Temu Kamu, Taman Dayu, Pandaan, pada Selasa (16/6/2026). Diskusi membahas persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh, mulai dari penyebab meningkatnya PHK, perlindungan hak pekerja, efektivitas program pelatihan kerja, hingga strategi menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Simak perbincangan lengkapnya dalam video podcast berikut:
Tentang Podcast JAWARA Episode Ini
Dalam pengantarnya, Anis Hidayatie menegaskan bahwa PHK bukan sekadar angka statistik. “Di balik satu pekerja yang kehilangan pekerjaan, ada keluarga yang harus tetap makan, anak yang harus tetap sekolah, dan berbagai kebutuhan hidup yang terus berjalan. Karena itu, persoalan ketenagakerjaan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya membuka diskusi.
Tema ini dipilih karena isu PHK dinilai sangat dekat dengan kondisi masyarakat Pasuruan saat ini, mengingat daerah tersebut dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Timur. Isu ketenagakerjaan ini juga sejalan dengan langkah pemerintah pusat yang sebelumnya membentuk Satgas Mitigasi PHK untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi dan menjaga stabilitas dunia industri.
Podcast JAWARA sendiri, singkatan dari Jagongan Wakil Rakyat, digagas sebagai ruang dialog santai namun substantif antara anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dengan masyarakat. Format ngobrol lintas narasumber ini dipilih agar berbagai perspektif, mulai dari sisi pengawasan legislatif, perlindungan hukum pekerja, hingga pengembangan kompetensi tenaga kerja, bisa dibahas secara utuh dalam satu forum, bukan terpisah-pisah.
Pembahasan Utama Podcast PHK di Pasuruan
Kondisi Industri dan Penyebab Meningkatnya PHK
Helmi Sudiono Fauzan menjelaskan bahwa Kabupaten Pasuruan selama ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar berkat statusnya sebagai kawasan industri. Namun, perubahan ekonomi global, efisiensi perusahaan, fluktuasi pasar, hingga perkembangan teknologi menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama.
Ia menyebutkan DPRD terus memantau perkembangan sektor industri yang berpotensi mengalami perlambatan produksi maupun penyesuaian tenaga kerja, sekaligus menerima berbagai aspirasi dari pekerja terkait kepastian kerja dan perlindungan hak-hak mereka. “Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah, perusahaan, dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga stabilitas ketenagakerjaan sehingga ancaman PHK tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar,” ungkapnya.
Perlindungan Hak Pekerja Terdampak PHK
Najib Setyawan menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya PHK massal. Menurutnya, koordinasi antara DPRD, Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan harus terus diperkuat agar pekerja yang terdampak tetap memperoleh hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan bahwa pekerja yang terkena PHK tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi tersebut sendirian. Pemerintah harus memastikan tersedianya jaring pengaman sosial, pendampingan hukum, akses informasi ketenagakerjaan, hingga peluang pelatihan kerja ulang. “Yang terpenting adalah memastikan setiap pekerja memahami haknya ketika terjadi PHK dan memperoleh akses terhadap program-program pemerintah yang tersedia,” katanya. Ia juga menilai pentingnya integrasi data pekerja terdampak agar bantuan dan program pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Efektivitas Balai Latihan Kerja (BLK)
Zakaria menyoroti pentingnya peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan program pelatihan keterampilan. Menurutnya, pelatihan kerja tidak boleh berhenti pada pemberian sertifikat semata, tetapi harus mampu menghubungkan peserta dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri. “Link and match antara dunia pendidikan, pelatihan, dan industri harus benar-benar diwujudkan agar lulusan pelatihan memiliki peluang kerja yang lebih besar,” jelasnya.
Zakaria menyebutkan bahwa kompetensi di bidang teknologi, manufaktur modern, digital marketing, kewirausahaan, serta berbagai keterampilan berbasis industri saat ini semakin dibutuhkan. Ia juga melihat peluang besar bagi lulusan SMA, SMK, maupun pesantren untuk masuk ke dunia kerja apabila dibekali kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Strategi Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Dalam sesi diskusi bersama, ketiga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan sepakat bahwa solusi ketenagakerjaan tidak bisa hanya bergantung pada industri besar. Mereka menilai sektor UMKM, ekonomi kreatif, industri berbasis digital, hingga pengembangan wirausaha muda harus terus diperkuat sebagai sumber penciptaan lapangan kerja baru.
Pasuruan dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, termasuk sektor kuliner, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif berbasis teknologi digital. Selain itu, investasi yang masuk ke Kabupaten Pasuruan juga perlu diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal.
Ketiga narasumber juga menekankan bahwa peran generasi muda tidak bisa diabaikan dalam upaya menciptakan lapangan kerja baru. Semangat kewirausahaan di kalangan anak muda Pasuruan, jika diberi pendampingan dan akses permodalan yang memadai, berpotensi menjadi salah satu penopang ekonomi daerah di tengah ketidakpastian sektor industri konvensional. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci agar potensi ini benar-benar terwujud, bukan sekadar wacana dalam forum diskusi.
Poin-Poin Penting Pembahasan
- Kabupaten Pasuruan dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Jawa Timur, namun rentan terhadap tantangan ekonomi global, efisiensi perusahaan, dan perkembangan teknologi.
- DPRD terus memantau sektor industri yang berpotensi mengalami perlambatan produksi dan menampung aspirasi pekerja soal kepastian kerja.
- Koordinasi DPRD, Dinas Tenaga Kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan perlu diperkuat agar pekerja terdampak PHK tetap mendapat hak sesuai aturan.
- Pemerintah harus menyediakan jaring pengaman sosial, pendampingan hukum, akses informasi, dan pelatihan kerja ulang bagi korban PHK.
- Kualitas BLK dan pelatihan kerja harus link and match dengan kebutuhan nyata industri, bukan sekadar pemberian sertifikat.
- Kompetensi teknologi, manufaktur modern, digital marketing, dan kewirausahaan dinilai semakin dibutuhkan pasar kerja.
- UMKM, ekonomi kreatif, dan wirausaha muda dinilai jadi sumber penciptaan lapangan kerja baru di luar industri besar.
- Investasi yang masuk ke Pasuruan perlu diarahkan agar mampu menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal.
Kutipan Narasumber
“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia, termasuk Kabupaten Pasuruan, harus menjadi peluang pembangunan. Jangan sampai justru berubah menjadi beban sosial akibat tingginya angka pengangguran,” tegas ketiga narasumber dalam sesi diskusi bersama.
Kesimpulan
Menutup diskusi, Anis Hidayatie menyampaikan bahwa persoalan ketenagakerjaan bukan semata tanggung jawab pekerja maupun perusahaan. “Di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah, harapan harus tetap dijaga dan peluang harus terus diciptakan. Karena masa depan pekerja Pasuruan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Podcast JAWARA episode ini mengusung tagline “PHK Meningkat, Harapan Jangan Ikut Rungkat. Bersama Kita Cari Solusi untuk Masa Depan Pekerja Pasuruan,” mengajak seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk bersama-sama menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan membuka peluang kerja baru di Kabupaten Pasuruan.
Baca juga:
