JOMBANG | JATIMSATUNEWS.COM: Di tengah dinamika Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, sebuah buku yang mengajak warga Nahdliyin melihat masa depan organisasi dari perspektif berbeda resmi diluncurkan.
Buku berjudul “Imaji NU Masa Depan” tersebut diluncurkan Ikatan Kecendekiawanan NU bersama ASDANU di Pondok Pesantren An-Najiyah Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026).
Buku ini tidak sekadar menjadi dokumentasi pemikiran, tetapi menawarkan gagasan mengenai bagaimana NU membangun pola khidmah baru di tengah perubahan zaman, terutama dalam menempatkan hubungan organisasi dengan negara.
Baca juga: Teropong Muktamar NU ke 35 Jombang Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, Membangun Peradaban
Salah satu penulis buku, Khoiron As-Saidany, akademisi sekaligus dosen Universitas Islam Malang (UNISMA), menjelaskan bahwa gagasan utama buku tersebut adalah mendorong NU menjadi organisasi yang kuat dan memiliki daya tawar, baik di hadapan kekuasaan maupun ketika berhadapan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, NU harus mampu menjalankan peran sebagai pengayom masyarakat sekaligus tetap memiliki keberanian untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik.
“NU boleh bermitra dengan negara sepanjang itu baik untuk kepentingan masyarakat, tapi NU juga harus bersikap kritis terhadap kebijakan negara yang merugikan masyarakat banyak, utamanya warga Nahdliyin,” ujar Khoiron.
Menawarkan Jalan “Konvergensi”
Khoiron menyebut konsep yang ditawarkan dalam buku tersebut sebagai jalan konvergensi. Dalam konsep ini, NU tidak harus selalu berhadap-hadapan dengan pemerintah, tetapi juga tidak boleh kehilangan independensi ketika menjalin kemitraan dengan negara.
NU, kata dia, dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Namun, pada saat yang sama, NU tetap memiliki ruang untuk mengoreksi dan mengkritisi kebijakan negara apabila dinilai merugikan masyarakat.
Gagasan tersebut sekaligus menjadi respons atas dinamika perjalanan NU yang dalam beberapa dekade terakhir semakin dekat dengan ruang-ruang pemerintahan dan pengambilan kebijakan.
Khoiron menegaskan, buku tersebut bukan bagian dari kampanye atau dukungan terhadap kandidat tertentu dalam Muktamar ke-35 NU.
“Ini murni pemikiran kita bersama. Teman-teman penulis mengkaji ulang berbagai macam kebijakan negara. Di saat yang sama kami adalah warga Nahdliyin yang mencintai dan mengikuti hati ulama,” jelasnya.
Ia berharap gagasan dalam buku tersebut dapat menjadi alternatif pemikiran bagi pengurus NU di berbagai tingkatan, mulai dari ranting hingga PBNU.
Terinspirasi Pemikiran Gus Dur
Khoiron menyebut gagasan mengenai pentingnya NU tetap kritis terhadap negara juga terinspirasi dari pemikiran KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Menurutnya, sikap kritis terhadap negara harus tetap dijaga, termasuk ketika pemerintahan dipimpin oleh tokoh yang memiliki kedekatan dengan NU.
“Gus Dur waktu di Lirboyo pada tahun 1999 mengatakan bahwa NU harus tetap kritis kepada negara, meskipun yang menjadi presiden adalah orang NU,” ungkapnya.
Karena itu, menurut Khoiron, sikap kritis sekaligus kemitraan dengan pemerintah merupakan jalan yang dianggap relevan untuk menjaga masa depan NU.
“Jadi titik take-off kita sebetulnya terinspirasi dari Gus Dur,” tegasnya.
Harapan Akademisi NU untuk Masa Depan Organisasi
Wakil Rektor Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (UNWAHA), Dr Muhammad Wafiul Ahdi, menyambut peluncuran buku tersebut sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan harapan warga Nahdliyin terhadap masa depan NU.
Menurut Wafi gagasan yang dituangkan dalam buku tersebut merupakan pemikiran para pecinta NU yang ingin melihat organisasi tersebut berkembang sesuai tantangan zaman.
Ia berharap buku itu dibaca oleh para pengurus NU sehingga aspirasi dan kegelisahan warga Nahdliyin dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah organisasi.
“Mereka berharap NU nantinya seperti harapannya. Maka ini perlu didokumentasikan dan bila perlu buku ini dibaca oleh para pengurus-pengurus NU agar mereka memahami apa keinginan Nahdliyin terhadap kelangsungan Nahdlatul Ulama untuk masa depan,” katanya.
Wafi menilai salah satu isu penting yang direfleksikan dalam buku tersebut adalah bagaimana NU menempatkan diri dalam relasinya dengan pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan NU dalam pemerintahan tidak harus dimaknai sebagai hilangnya independensi organisasi.
Sebaliknya, NU dapat mengambil peran di dalam pemerintahan untuk membantu menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sementara elemen NU lainnya tetap berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi kontrol.
“Saya kira juga kurang efektif, maka harus imbang. Ada yang di dalam untuk ikut membantu mengeksekusi program-program pemerintah, ada juga di luar yang menjadi penyeimbang agar balance,” ujarnya.
NU Tetap Mandiri sebagai Civil Society
Meski mendorong keterlibatan NU dalam berbagai ruang kebijakan publik, Wafiul mengingatkan agar NU tidak kehilangan jati dirinya sebagai organisasi masyarakat sipil.
Menurut dia, kedekatan dengan pemerintah tidak boleh menjadikan NU sebagai subordinat kekuasaan.
“Saya kira NU harus posisinya tidak menjadi subordinat dari pemerintah, tapi NU tetap mandiri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, sebagai bagian dari civil society,” tegasnya.
Buku “Imaji NU Masa Depan” pada akhirnya hadir bukan untuk menawarkan satu jawaban tunggal mengenai masa depan NU. Buku tersebut justru membuka ruang diskusi mengenai bagaimana organisasi yang telah memiliki perjalanan panjang itu menghadapi tantangan baru.
Di tengah Muktamar ke-35 NU, gagasan tentang hubungan NU dengan negara, kemandirian organisasi, keberpihakan kepada masyarakat, serta pentingnya menjaga tradisi kritis menjadi bagian dari percakapan mengenai arah perjalanan NU ke depan.
Bagi para penulisnya, masa depan NU tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin organisasi, tetapi juga oleh gagasan, keberanian bersikap, serta kemampuan menjaga khidmah agar tetap berpihak kepada masyarakat dan tidak kehilangan kemandirian.
Buku tersebut pun diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi kepengurusan PBNU mendatang dalam membaca aspirasi warga Nahdliyin dan merumuskan arah organisasi di masa depan.
Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.