Ketua dan Anggota Panwascam Bugul Kidul Berserta Kepala Kesekretariatan saat pembukaan acara Sosialisasi Pengawasan.
PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM
Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bugul Kidul menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif. Kegiatan tersebut untuk menyambut pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan yang bertajuk “Sosialisasi Pengawasan dengan Kelompok Masyarakat dan Petani Tambak Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024” ini berlangsung di Aula Hotel Transit Gadingrejo Kota Pasuruan pada Rabu, (30/10/2024).
Acara ini dihadiri oleh seluruh Komisioner Panwascam Bugul Kidul Fisona, Iftakhul Jannah, dan Shandy Capri Pradana. Hadir pula Kepala kesekretariatan Novi Andriyani dan semua staf Panwascam Bugul Kidul. Selain itu, tamu undangan adalah perwakilan dari kelompok masyarakat dan para petani tambak se-Kecamatan Bugul Kidul.
Sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pendidikan politik yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Panwascam sesuai amanat Undang-Undang. Dengan adanya sosialisasi ini memberikan edukasi terkait keberadaan Bawaslu di semua tingkatan khususnya di tingkat kecamatan yaitu Panwascam Bugul Kidul sebagai lembaga pengawas penyelenggara tahapan Pilkada serentak tahun 2024.
Acara yang dimulai pukul 09.15 WIB dibuka oleh Anggota Panwascam Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Iftakhul Jannah selanjutnya laporan Kepala kesekretariatan Novi andriyani. Dilanjutkan sambutan Ketua Panwascam Bugul Kidul Fisona, menurutnya kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama dengan seluruh jajaran Panwascam Bugul Kidul untuk menjadi pengawas di lingkungan wilayahnya pada tahapan yg diselenggarakan oleh KPU. Kelompok masyarakat yang hadir juga bisa mensosialisasikan kepada sanak saudara, tetangga atau masyarakat sekitarnya supaya pada tanggal 27 November 2024 datang ke TPS dan jangan sampai Golput.
Saat disinggung undangan peserta sosialisasi dari kalangan petani tambak Fisona mengatakan “Sebagai kelompok petani tambak yang kerap diremehkan, penting kiranya menggandeng Kelompok Petani Tambak menjadi bagian dari tujuan sosialisasi agar bisa ikut serta menjadi bagian pengawas di lingkungannya. Karena segala tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak ini tidak memandang status golongan atau kelompok.”
Saat jeda sesi sebelum narasumber memberikan materi, Anggota Panwascam Bugul Kidul Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Shandy Capri Pradana memberikan beberapa uraian terkait pendidikan politik kepada para peserta. Beliau menjelaskan beberapa tugas Bawaslu di berbagai tingkatan. “Pengawasan adalah bentuk tugas yang diatur oleh Undang-undang. Bawaslu tugasnya bukan hanya membersihkan banner saja tapi juga mengawasi seluruh kegiatan tahapan yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan Pilkada.” terangnya.
Shandy juga menjelaskan beberapa kategori pemilih seperti DPT, DPTb dan DPK. untuk DPT sudah ditetapkan di Bugul Kidul berjumlah 23.490 tersebar di 43 TPS yaitu Tapaan 5 TPS, Kepel 6 TPS, Blandongan 7 TPS, Bakalan 9 TPS, Krampyangan 4 TPS, Bugul Kidul 12 TPS. “Misalkan ada tetangga atau warganya yang belum masuk ke DPT bisa menghubungi pengawas atau langsung ke kecamatan. Harapan kami para petani tambak ikut berperan aktif menjadi pengawas untuk masyarakat disekitarnya, petani tambak jangan apatis datanglah ke TPS dan tentukan pilihan”. Tegasnya.
Bertindak narasumber pertama Kompol Masykur, SH. MH. Kapolsek Bugul Kidul memberikan informasi terkait beberapa tugas Polisi dan Bhabinkamtibmas untuk menjaga keamanan khususnya menjelang Pilkada 2024. “Arahan dari pimpinan kita harus menjaga netralitas anggota Kepolisian dan juga turut aktif mensosialisasikan kepada masyarakat untuk antusias datang ke TPS. Untuk pengamanan saat Pilkada kami harus siap 24 jam dibantu juga beberapa CCTV untuk mencegah dan menjadi bukti tindak kejahatan, terkait plotting dan jumlah personil pengamanan ditentukan dari Polresta, pada dasarnya kami mengikuti sprint dari Kapolresta.” ujarnya.
Saat ditemui media JSN (Jatim Satu News) Masykur mengatakan tentang tugas bersama menjaga kondusifitas masyarakat dari beberapa pelanggaran Pilkada. Juga beberapa indikasi titik rawan saat Pilkada di wilayah Bugul Kidul. “Untuk mencegah dan menindak hate speech, isu sara ujung tombaknya ada di Bhabinkamtibmas dan intel untuk mendeteksi dini agar segera di tindak. Terkait tentang pelanggaran "money politic" Polsek Bugul Kidul siap melaporkan secara berjenjang ke Sentra Gakkumdu.
Untuk titik rawan pada Pilkada mendasari info intel ada di kelurahan Tapaan dan Bugul Kidul ada TPS yang menjadi perhatian. Mari kita ciptakan kondisi yang aman kondusif dengan sinergitas berbagai pihak sehingga pelaksanaan pilkada aman dan nyaman.” pungkas polisi yang bertugas di Bugul Kidul sejak September 2023.
Narasumber kedua adalah Tuji Hartono ex. Panwaslu Kota Pasuruan tahun 2015. Menurutnya Pemilu adalah ajang pertarungan yang sah untuk memperebutkan posisi pimpinan di suatu wilayah yang dibiayai oleh Negara. Dan tugas utama penyelenggara dan pengawas adalah menjaga hak politik masyarakat. Beliau juga menjelaskan beberapa pelanggaran yang dilakukan penyelenggara sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi.
Kepada media JSN beliau menyampaikan harapannya menjadi Narasumber pada kegiatan sosialisasi ini beliau bisa mendorong partisipasi aktif masyarakat, tidak cukup dengan hanya duduk diam dan menunggu tapi beliau ingin membangun keaktifan masyarakat dalam proses pengawasan di setiap tahapan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Kesuksesan pemilu salah satunya dilihat dari tingkat partisipasi aktif masyarakat, maka saya ingin mendorong masyarakat menjadi pengawas dimana sebagai informasi awal ditemukannya pelanggaran atau hal yang tidak sesuai peraturan. Sebagai contoh: Kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan, penempatan baliho yang tidak sesuai dengan peraturan dan lain-lainya.” Ujar pria yang juga Sekretaris PWI Pasuruan.
Seperti biasanya untuk menambah kebahagiaan peserta, kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan pembagian hadiah untuk para peserta yang dinilai proaktif bertanya dan berinteraksi dengan pemateri.
Kegiatan ini mendapat antusiasme berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat dan para petani tambak yang hadir. Dengan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, muncul optimisme bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dapat berjalan dengan bermartabat, transparan, dan bebas dari praktik politik uang yang dapat menghambat demokrasi. (Miftah)
