SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Di tengah dinamika perekonomian global yang rentan menekan daya beli masyarakat, konsep Trisakti Bung Karno—khususnya prinsip berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi—dinilai sebagai formula paling relevan untuk membentengi ketahanan ekonomi daerah. Gerakan koperasi pun dituntut bertransformasi dari sekadar unit simpan pinjam konvensional menjadi agregator utama kemandirian ekonomi rakyat di Jawa Timur.

Koperasi sebagai Instrumen Otentik Ekonomi Kerakyatan
Penegasan tersebut disampaikan tokoh penggerak koperasi Jawa Timur sekaligus Ketua Umum Koperasi Konsumen Setia Budi Wanita (SBW) Malang, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. Menurutnya, gagasan ekonomi kerakyatan warisan The Founding Father bukan sekadar jargon politik masa lalu, melainkan fondasi konkret agar masyarakat tidak terus-menerus terjebak dalam ketergantungan modal kapitalis maupun pembiayaan ilegal.
“Bung Karno meletakkan dasar bahwa kemerdekaan sejati baru tercapai jika bangsa ini berdikari dalam bidang ekonomi. Koperasi merupakan instrumen paling otentik untuk membumikan ajaran tersebut, karena modal dan keputusannya bertumpu pada kekuatan kolektif anggota, bukan dominasi segelintir pemilik modal,” tegas Sri Untari saat memberikan pandangannya terkait penguatan kelembagaan koperasi.
Baca juga: Inovasi AI-Driven Economics Learning UM Dorong Transformasi Pembelajaran Ekonomi di Jawa Timur

Transformasi Tata Kelola Menuju Koperasi Modern
Politisi yang juga menjabat sebagai pimpinan Komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur ini memaparkan, spirit berdikari harus diartikulasikan ke dalam tata kelola koperasi modern. Hal ini mencakup penguatan rantai pasok lokal, digitalisasi layanan, hingga diversifikasi usaha produktif yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian masyarakat.
Ia mencontohkan, keberhasilan koperasi bertahan melintasi berbagai krisis ekonomi membuktikan bahwa model usaha berbasis gotong royong memiliki daya tahan (resilience) yang jauh lebih kokoh dibandingkan entitas bisnis murni profit-oriented.
“Koperasi tidak boleh lagi dipandang sebelah mata sebagai usaha kelas dua. Bila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, koperasi justru menjadi benteng utama dalam mengentaskan kemiskinan dan memutus jeratan rentenir maupun pinjaman online ilegal yang meresahkan warga,” imbuhnya.
Dorong Ruang Afirmasi Pemerintah Daerah

Lebih lanjut, Untari mendorong pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk memberikan ruang afirmasi yang nyata, mulai dari kemudahan fasilitasi legalitas, pelatihan manajerial, hingga membuka akses kemitraan strategis bagi koperasi sektor riil.
“Jika kita ingin Jawa Timur berdaulat secara ekonomi, maka kuncinya ada pada revitalisasi gerakan koperasi yang memegang teguh semangat kemandirian dan kebersamaan,” pungkasnya. (Ans)


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.