ads H Makhrus

 

Pasang iklan disini

 


Pimpinan Dewan Temui Mahasiswa Pengunjuk Rasa

Admin JSN
25 Juni 2024 | 18.04 WIB Last Updated 2024-06-25T12:33:04Z

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, bersama Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin SM, berdialog dengan mahasiswa HMI Cabang Tulungagung yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung

TULUNGAGUNG | JATIMSATUNEWS.COM – Pimpinan DPRD Tulungagung menemui puluhan mahasiswa HMI Cabang Tulungagung yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (25/6). 

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin SM, langsung hadir untuk berdialog dengan para mahasiswa.

Baca juga: Bacabup - Bacawabup ini Intens Berburu Rekom Partai Lain, PPP dan Golkar Belum Turunkan Tiket di Pilkada Sampang ! → https://www.jatimsatunews.com/2024/06/bacabup-san-bacawabup-ini-intens.html

Dalam pertemuan tersebut, Marsono menandatangani tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa ketika mereka duduk bersama di jalan depan Kantor DPRD Tulungagung. 

Usai aksi demo, Marsono menyatakan bahwa unjuk rasa yang dilakukan HMI Cabang Tulungagung adalah bagian dari demokrasi. "Ungkapan, curhatan, dan keluhan rakyat harus didengar. Namun, kami tetap patuh pada tupoksi yang kami miliki dan tidak boleh keluar dari tupoksi tersebut," ujar Marsono.

Mengenai aspirasi yang disampaikan dan ditandatangani, Marsono menyatakan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjutinya. "DPRD memiliki pekerjaan lain. Tuntutan mahasiswa sudah direspons sesuai dengan tupoksi yang dimiliki dewan," tambahnya.

Ketua Umum HMI Cabang Tulungagung, Fuad Fajrus Shobah, menyampaikan tuntutan mereka saat aksi unjuk rasa. "HMI menuntut pembatalan kebijakan Tapera, penghentian komersialisasi pendidikan, dan pembebasan aktivis HMI yang mengalami kriminalisasi oleh aparat," tegasnya.

Selain itu, HMI Cabang Tulungagung juga mengkritisi masalah lokal yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, seperti perbaikan jalan rusak, kurang berfungsinya mal pelayanan publik, dan masalah moral anak. 

“Masih banyak jalan di Tulungagung yang mengalami kerusakan. Pemkab Tulungagung kurang serius menanganinya. Kemudian kurang berfungsinya mal pelayanan publik. Masyarakat yang datang ke sana yang seharusnya selesai tetapi harus kembali ke dinas terkait. Dan untuk moral anak, kami mendapat laporan moral atau karakternya rusak. Peran pemerintah untuk memperhatian morak anak di Tulungagung juga penting,”  jelas Fuad.

Fuad juga menekankan pentingnya peran DPRD Tulungagung agar sadar tupoksinya sebagai pengawas. "Kami mengingatkan DPRD Tulungagung untuk sadar akan fungsi pengawasan mereka dalam trias politika," pungkasnya.

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Pimpinan Dewan Temui Mahasiswa Pengunjuk Rasa

Trending Now