Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa–Bali: Mendorong Pemerintah Daerah Terus Berinovasi dan Memperluas Praktik Baik

BALI | JATIMSATUNEWS.COM: Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) sukses menyelenggarakan penganugerahan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Jawa dan Bali. Acara puncak penganugerahan tersebut berlangsung pada Jumat malam, 28 Agustus 2026, di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, guna memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas capaian kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan ini dikawal langsung oleh jajaran BSKDN Kemendagri, dengan pengawasan dan supervisi dari Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., serta didukung penuh oleh tim komite dan protokol BSKDN Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa ajang ini dirancang sebagai bentuk apresiasi nyata sekaligus pendorong motivasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja. Penyelenggaraan acara ini membuktikan banyaknya kepala daerah yang memiliki kecerdasan, inovasi, dan komitmen tinggi dalam merealisasikan program-program prioritas nasional di daerahnya.

Empat Kategori Utama dan Bentuk Apresiasi

Penghargaan pada Batch II Regional Jawa-Bali ini difokuskan pada empat sektor pelayanan publik mendasar:

• Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah: Berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kategori ini menilai komitmen pemda dalam penyediaan hunian layak, percepatan pembangunan perumahan, tata kelola permukiman berkelanjutan, serta inovasi daerah. Para pemenang memperoleh insentif berupa tambahan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah senilai Rp20 juta per unit, dengan alokasi 300 unit untuk Terbaik I, 250 unit untuk Terbaik II, dan 200 unit untuk Terbaik III.
• Kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan: Penilaian mengukur pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembenahan fasilitas puskesmas dan rumah sakit, serta dukungan terhadap program pemeriksaan kesehatan gratis. Upaya ini ditujukan agar penyakit masyarakat dapat diidentifikasi sejak dini sehingga strategi penanganan dapat dilakukan secara tepat.
• Kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan: Kategori ini menilai kehadiran negara dalam penyediaan akses pendidikan berkualitas sebagai kebutuhan dasar yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.
• Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri: Kategori ini menilai strategi pemda dalam mengatasi masalah sampah secara terpadu, mulai dari pengurangan sampah di hulu/rumah tangga hingga pengolahan di hilir (termasuk pemanfaatan insinerator menjadi energi listrik) guna menciptakan nilai ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan.

Para pemenang pada Kategori Layanan Kesehatan, Layanan Pendidikan, serta Pengelolaan Sampah berhak menerima insentif fiskal sebesar Rp2 miliar untuk Terbaik I, Rp1,5 miliar untuk Terbaik II, dan Rp1 miliar untuk Terbaik III. Penyesuaian nilai insentif fiskal pada batch ini disesuaikan dengan skema efisiensi dari Kementerian Keuangan.

Selain mendorong pencapaian prestasi, Mendagri Tito Karnavian menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun kepedulian sosial dan solidaritas antardaerah. Dalam menghadapi situasi bencana alam yang berpotensi terjadi kapan saja di berbagai kawasan Indonesia, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengejar skor penilaian kinerja, melainkan juga mengedepankan semangat gotong royong untuk membantu daerah tetangga yang terdampak musibah.

Mendagri mengapresiasi kebersamaan daerah yang saling bahu-membahu menyalurkan dukungan anggaran dan logistik saat bencana terjadi, seperti pada penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melibatkan kepedulian daerah lain seperti Bali, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Kalimantan Timur. Bantuan silang ini sangat vital mengingat belum seluruh pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai saat menghadapi lonjakan kebutuhan penanganan darurat.

Di tengah berbagai tantangan daerah seperti pemulihan pascabencana, kebakaran hutan dan lahan, musibah kebakaran kawasan adat, hingga krisis air bersih, pemerintah daerah dituntut hadir dan sigap mengambil keputusan. Praktik baik dan keberhasilan tata kelola yang dicapai oleh pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Bali melalui penganugerahan ini diharapkan dapat dikenal lebih luas serta menjadi rujukan inspiratif bagi daerah-daerah lain di tanah air.