Jakarta | JatimSatuNews; Setelah dinantikan selama kurang lebih 18 tahun, regulasi perampasan aset akhirnya memperoleh persetujuan DPR RI dan bersama Presiden telah mengesahkan UU Perampasan Aset. Peristiwa itu terjadi dalam Rapat Paripurna, Kamis, 19 November 2026.
Bagi, Divisi Hukum DPP Rampas 08, pengesahan itu bukan garis akhir pemberantasan korupsi. Justru, tantangan sesungguhnya dimulai ketika undang-undang itu diterapkan yaitu memastikan kekayaan hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara dan Masyarakat.
“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPR RI, khususnya Komisi III DPR RI, serta Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah yang telah menyelesaikan pembahasan hingga persetujuan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Ini merupakan momentum penting setelah masyarakat menantikan regulasi tersebut selama 18 tahun,” begitu pernyataan Syafri Yunaldi.
Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08 itu menilai pengesahan UU Perampasan Aset tersebut sebagai momentum penting dalam memperkuat instrumen hukum pemberantasan tindak pidana, terutama untuk menelusuri dan memulihkan kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan. Hal itu tetap harus dilakukan dengan prinsip-prinsip negara hukum.
Bukan Sekadar Menghukum, Tapi juga Mengembalikan Aset
Selama ini pemberantasan tindak pidana kerap lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku. Padahal, terdapat persoalan mendasar yang tidak kalah penting, yakni bagaimana negara dapat mengambil kembali kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana.
Syafri mensimulasikan contoh dalam perkara korupsi. Misalnya, hukuman badan terhadap pelaku tidak serta-merta menyelesaikan persoalan apabila kekayaan yang berasal dari kejahatan masih tersimpan dan terus dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain yang terlibat.
Karena itu, penelusuran dan perampasan aset menjadi bagian penting dari upaya memutus mata rantai keuntungan ekonomi yang lahir dari tindak pidana.
“Jangan sampai pelaku tindak pidana menjalani hukuman, tetapi hasil kejahatannya masih dinikmati oleh pelaku, keluarga, jaringan, ataupun pihak lain yang terlibat. Negara harus mempunyai instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri, mengamankan, dan merampas aset hasil tindak pidana berdasarkan prosedur yang sah,” jelas Syafri.
Syafri menambahkan, instrumen perampasan aset juga diharapkan mampu menjawab perkembangan kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Tidak hanya korupsi, tetapi juga penipuan investasi, penggelapan, serta berbagai tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi.

Pemberantasan Korupsi dan Kerawanan Penyalahgunaan Kewenangan
Bagi Syafri, pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan pernyataan politik ataupun komitmen di atas kertas. Diperlukan kerja lintas lembaga, keberanian penegakan hukum, dan perangkat peraturan yang memberikan kepastian dalam proses penelusuran serta pemulihan aset.
“Kami berharap UU Perampasan Aset ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, memperkuat pemberantasan korupsi, dan menyelamatkan kekayaan negara. Semangat pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya sebatas pernyataan,” ungkap Syafri.
Dengan demikian, persetujuan terhadap regulasi tersebut harus diikuti kesiapan aparat dan lembaga terkait untuk menjalankannya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab.
Divisi Hukum DPP Rampas 08 selanjutnya mengingatkan. Bahwa dalam penegakan hukum dengan menggunakan UU perampasan Aset ini, penting bagi apparat atau kelengkapan negara untuk menjaga prinsip negara hukum dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
Syafri menegaskan bahwa perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas, didukung pembuktian, serta berada dalam mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik juga harus menjadi bagian dari pelaksanaan undang-undang.
“Jangan sampai undang-undang yang dibentuk untuk memberantas kejahatan justru menjadi alat penyalahgunaan kewenangan. Aset hasil kejahatan harus ditindak secara tegas, tetapi hak masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana juga wajib dilindungi. Penegakan hukum harus tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan,” jelas Syafri dengan nada peringatan.
Hal itu menjadi penting, agar kewenangan negara dalam menelusuri, mengamankan, dan merampas aset tidak berkembang menjadi ruang tindakan yang melampaui batas hukum. Ketegasan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga negara. Perlu juga dilihat latar belakang UU Perampasan Aset tersebut dilahirkan (bphn.go.id).
Syafri juga menegaskan harapannya. Agar penerapan undang-undang tersebut dalam pelaksanaannya tidak tebang pilih. Jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa dalam penegakan hukum.
“Siapa pun yang terbukti memperoleh kekayaan dari tindak pidana harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan seseorang,” tegasnya.
Pengesahan Bukan Garis Akhir Pemberantasan Korupsi
Dengan demikian, Syafri Yunaldi disamping memberi apresiasi kepada DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto atas persetujuan terhadap regulasi perampasan aset yang telah lama dinantikan masyarakat. Lebih lanjut menekankan bahwa pekerjaan besar justru berada pada tahap berikutnya, yakni memastikan undang-undang tersebut benar-benar bekerja untuk kepentingan publik.
“Kini masyarakat menunggu implementasinya. Jangan biarkan undang-undang ini hanya menjadi dokumen hukum, tetapi harus benar-benar menjadi instrumen untuk menyelamatkan uang negara, mengembalikan kerugian rakyat, dan mewujudkan keadilan,” tutupnya.
Pernyataan Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08 itu memberikan salah satu indikator utama keberhasil pelaksanaan UU Perampasan Aset. Tidak cukup diukur dari berapa banyak pelaku yang dijatuhi hukuman, tetapi juga dari seberapa besar kekayaan hasil kejahatan dapat dipulihkan dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
Berita diolah dari sumber : Sekretariat DPP Rampas 08 (Rumah Juang Prabowo Subianto), Jakarta.
Baca juga:
- Kewenangan Legislasi Tumpul, DPD RI Dalam Diskursus Konstitusi UUD Tahun 1945
- Wakil Presiden Bukan Urusan Elite Semata, Partisipasi Rakyat Berderai dalam Penyelenggaraan Negara
- Meneroka Sejarah Bhayangkara Majapahit, Membaca Transformasi Polri dalam Kepemimpinan Suyudi
- Penyadapan Ilegal, Ketika Kekuasaan Mengintip dan Mengancam Keamanan Privasi Warga Negara
- Konstitusi Tak Cukup Berhenti di Atas Kertas, Zamzami Tanjung Tawarkan Gagasan Keadilan Sosial Teritorial





Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.