Pasaman Barat | JatimSatuNews.Com. Pergantian kepemimpinan di tingkat nagari semestinya menjadi momentum pembenahan pemerintahan, bukan membuka panggung baru bagi pertarungan kepentingan politik. Sebab, setelah kontestasi usai, yang harus dikedepankan bukan lagi siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan bagaimana pemerintahan tetap berjalan, pelayanan masyarakat tidak tersendat, dan kepercayaan publik tidak terkikis oleh keputusan yang kehilangan pijakan hukum.
Peringatan tersebut disampaikan Direktur Law Firm Dewa Keadilan Indonesia (DKI), Syafri Yunaldi, S.H., ketika ditemui di ruang kerjanya pada Senin, 17 November 2026. Ia mengingatkan seluruh Wali Nagari di Kabupaten Pasaman Barat agar tidak melakukan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat nagari secara sewenang-wenang.
Menurut Syafri, jabatan Wali Nagari bukan tiket untuk menjalankan kekuasaan tanpa batas. Setiap tindakan pemerintahan harus berpijak pada kewenangan, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Saya tegaskan, jangan jadikan kantor Wali Nagari sebagai tempat membalas jasa politik atau membalas perbedaan pilihan. Perangkat nagari bukan milik pribadi Wali Nagari. Mereka merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Jika ingin melakukan pembenahan, lakukan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan suka atau tidak suka,” tegas Syafri.
Padahal Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, sebelumnya telah mengingatkan para Wali Nagari di Pasaman Barat agar memahami dan mematuhi seluruh regulasi pemerintahan. Pesan itu disampaikan saat pelantikan 87 Wali Nagari di Pasaman Barat Senin 9 November 2026 (sumbarprov.go.id).
Kekuasaan Pemerintah Nagari Bukan Kekuasaan Tanpa Batas
Peringatan Syafri berkelindan dengan konsepsi negara hukum (rechtsstaat) yang menempatkan hukum sebagai fondasi sekaligus pembatas kekuasaan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, tidak ada pejabat pemerintahan yang dapat menempatkan kehendak pribadinya di atas ketentuan hukum.
Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan bukanlah cek kosong untuk bertindak sesuka hati. Pemikiran mengenai perlindungan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menegaskan pentingnya pengendalian tindakan pemerintah agar tidak merugikan hak-hak masyarakat.
Prinsip tersebut juga berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Wali Nagari memang memiliki kewenangan mengelola pemerintahan dan melakukan pembinaan terhadap perangkatnya. Namun, kewenangan itu harus dijalankan berdasarkan tujuan pemberiannya, bukan untuk melayani kepentingan pribadi maupun kelompok politik.
Di sinilah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menemukan relevansinya. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat delapan asas, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.
Kedelapan asas tersebut bukan sekadar perbendaharaan istilah hukum administratif, melainkan pagar normatif agar setiap keputusan pemerintahan tetap berpihak pada kepentingan umum.
“Jangan sampai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika seorang pejabat menggunakan kewenangannya di luar tujuan yang dibenarkan hukum, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan penyalahgunaan wewenang yang harus diuji berdasarkan ketentuan hukum,” ujarnya.
Perbedaan Politik Bukan Jadi Alasan Pemberhentian
Syafri yang juga Ketua Divisi Hukum DPP Rampas 08 (Rumah Juang Prabowo Subianto), secara khusus menyoroti kemungkinan pemberhentian perangkat nagari setelah pergantian Wali Nagari, terutama apabila keputusan tersebut diduga berkaitan dengan perbedaan pilihan politik dalam kontestasi pemilihan.
Menurutnya, demokrasi tidak boleh berhenti pada penghitungan suara. Setelah kontestasi berakhir, seluruh elemen masyarakat harus kembali berada dalam ruang pengabdian yang sama. Perbedaan pilihan merupakan bagian dari dinamika demokrasi, bukan alasan untuk melakukan diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau ada perangkat yang diberhentikan hanya karena tidak mendukung saat pemilihan, lalu diganti dengan orang-orang yang dianggap berjasa secara politik, ini harus dipertanyakan dasar hukumnya. Pemerintahan nagari bukan organisasi pemenangan politik. Jangan korbankan profesionalitas dan pelayanan masyarakat demi kepentingan kelompok,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap perangkat nagari tentu merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan. Namun, evaluasi harus didasarkan pada fakta, kinerja, dan mekanisme hukum, bukan prasangka ataupun residu persaingan politik.
Birokrasi yang sehat tidak dibangun dengan menimbang siapa yang pernah berdiri di belakang seorang pemimpin, melainkan dengan mengukur siapa yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Pemberhentian Harus Memiliki Dasar Hukum
Dalam konteks pemerintahan nagari di Pasaman Barat, Syafri mengingatkan pentingnya memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari beserta ketentuan pelaksana dan peraturan perundang-undangan terkait.
Ia juga menyinggung Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang relevan dibaca bersama ketentuan daerah dan perkembangan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, pemberhentian perangkat nagari tidak cukup hanya dengan menerbitkan surat keputusan Wali Nagari. Harus dipastikan bahwa alasan pemberhentian memenuhi ketentuan, pejabat yang mengambil keputusan memiliki kewenangan, dan prosedur yang diwajibkan telah dilaksanakan, termasuk konsultasi maupun rekomendasi Camat apabila dipersyaratkan.
“Jangan menganggap setelah SK pemberhentian ditandatangani, persoalan otomatis selesai. Keputusan pejabat pemerintahan tetap dapat dipersoalkan apabila bertentangan dengan kewenangan, prosedur, maupun substansi hukum. Administrasi pemerintahan tidak boleh dijalankan dengan prinsip kekuasaan semata,” katanya.
Sebab, keputusan pemerintahan bukan sekadar selembar dokumen yang memperoleh kekuatan melalui tanda tangan dan stempel. Di baliknya terdapat kedudukan hukum seseorang, hak-hak yang melekat, serta kesinambungan pelayanan masyarakat.
Pemerintah Daerah Harus Memperkuat Pengawasan
Syafri juga meminta Bupati Pasaman Barat melalui perangkat daerah yang membidangi pemerintahan nagari serta seluruh Camat memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh sekadar menerima usulan pergantian perangkat sebagai urusan administratif. Setiap keputusan perlu ditelaah secara objektif, terutama apabila muncul keberatan atau dugaan pemberhentian tanpa dasar hukum yang memadai.
“Jangan sampai perangkat nagari diberhentikan, kemudian pemerintah daerah hanya menerima laporan tanpa melakukan pemeriksaan objektif. Camat dan pemerintah kabupaten harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Pengawasan bukan sekadar formalitas,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, keputusan yang tidak tertib secara hukum berpotensi memicu konflik internal, mengganggu stabilitas pemerintahan, bahkan menghambat pelayanan publik. Dalam situasi demikian, masyarakatlah yang akhirnya menanggung akibat dari kebijakan yang tidak dirumuskan secara cermat.
Padahal, di balik meja-meja pelayanan nagari, ada jutaan pasang bola mata masyarakat yang menaruh harapan pada hadirnya pemerintahan yang tertib, adil, dan tidak diskriminatif.
Law Firm DKI Siap Memberikan Pendampingan Hukum
Sebagai praktisi hukum, Syafri menyatakan Law Firm Dewa Keadilan Indonesia terbuka memberikan konsultasi dan pendampingan kepada perangkat nagari yang merasa dirugikan akibat keputusan pengangkatan maupun pemberhentian yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Ia menyarankan pihak yang merasa dirugikan mengumpulkan dokumen kepegawaian, meminta salinan keputusan pemberhentian, serta memperoleh penjelasan tertulis mengenai alasan dan dasar hukum keputusan tersebut. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, upaya administratif maupun jalur peradilan dapat ditempuh sesuai karakter keputusan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan takut memperjuangkan hak melalui jalur hukum. Semua harus dilakukan dengan bukti dan prosedur yang benar. Kami ingin pemerintahan nagari berjalan profesional, transparan, dan tidak menjadikan perangkat nagari sebagai korban kepentingan politik,” tegasnya.
Pada akhirnya, pembenahan birokrasi pemerintahan nagari merupakan tanggung jawab setiap pemimpin, tetapi hukum harus tetap menjadi batas bagi setiap tindakan. Jabatan adalah amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan pelayanan masyarakat merupakan tujuan yang tidak boleh dikorbankan oleh pergantian kekuasaan.
Baca Juga :
- Penyadapan Ilegal, Ketika Kekuasaan Mengintip dan Mengancam Keamanan Privasi Warga Negara
- Kewenangan Legislasi Tumpul, DPD RI Dalam Diskursus Konstitusi UUD Tahun 1945
- Officium Nobile Menuju Kepastian, Penyelesaian Problematika Definisi Advokat di Hadapan Mahkamah Konstitusi Tahun 2026
- Ekspedisi Kebudayaan Batuta Institute Tahun 2026, Nilai Keadaban Vihara Puri Tri Agung Bangka Belitung
- Rocky Gerung Dan Paradoks Ideologi, Ketika Sosialisme Berubah Menjadi Doktrin





Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.