Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas, Rawan ke Samping
Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum.
Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat
Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia
SURABAYA, 20 November 2026 — Pada Kamis, 19 November 2026, DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah 18 tahun tertunda. Naskah final memuat 74 pasal setelah melalui pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kami di LKHAI mengapresiasi pengesahan tersebut. Ini merupakan sebuah kemajuan.
Namun, harus diakui bahwa UU ini masih memiliki sejumlah kelemahan dan rawan disalahgunakan. Setidaknya terdapat empat celah besar yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, pengaturan illicit enrichment/unexplained wealth dihapus. Ketentuan yang dihapus adalah Pasal 5 ayat (2) dalam draf pemerintah tahun 2023, yang mengatur bahwa ketidakseimbangan aset dapat dilihat melalui LHKPN, laporan pajak, dan SPT.
Kedua, Pasal 72 menetapkan asas nonretroaktif. Artinya, UU ini tidak dapat digunakan untuk merampas hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi yang terjadi pada masa lalu.
Ketiga, Pasal 74 menunda pemberlakuan UU selama 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Badan Pengelola sebagaimana diatur dalam Pasal 53 serta Badan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 61 terbentuk. Sementara itu, Pasal 73 mewajibkan penerbitan PP pelaksana paling lama 12 bulan. Artinya, UU ini belum dapat langsung digunakan.
Keempat, Pasal 46 membatasi upaya hukum hanya sampai kasasi tanpa banding. Pasal 30 ayat (5) melarang pengajuan keberatan bagi buronan atau perkara in absentia. Sementara itu, Pasal 54, 57, dan 58 memungkinkan aset sitaan dikelola atau dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Ini merupakan celah perampasan berkedok hukum.
Bagaimana mungkin kita berbicara tentang merampas aset koruptor, tetapi harta pejabat yang tiba-tiba melonjak secara tidak wajar, tidak sebanding dengan gajinya, dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya justru tidak bisa dirampas?
Padahal, instrumen untuk menelusurinya sudah tersedia: LHKPN untuk pejabat dan Beneficial Owner untuk konglomerat.
SIKAP RESMI LKHAI: 10 TUNTUTAN
1. Apresiasi Pengesahan, tetapi Kawal Pelaksanaan
Pasal 2 mengatur asas keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan HAM. Pasal 3 mengatur dua jalur perampasan aset, yakni berdasarkan putusan pidana dan tanpa putusan pidana (non-conviction based/NCB).
Pasal 4 mengatur cakupan tujuh tindak pidana, yaitu korupsi; narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.
Pasal 6 mengatur bahwa mekanisme NCB hanya dapat diterapkan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui. Ambang batas NCB ditetapkan minimal Rp1 miliar, meningkat dari Rp100 juta dalam draf tahun 2023.
Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
2. Desak Revisi atau Perppu untuk Memasukkan Illicit Enrichment
LKHAI mendesak Presiden dan DPR RI segera melakukan revisi atau menerbitkan Perppu untuk mengatur unexplained wealth secara tegas. Perampasan aset bukanlah pemidanaan terhadap seseorang, melainkan tindakan hukum terhadap harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah.
3. Pejabat Dijerat Lewat LHKPN
Rumusnya:
LHKPN + SPT Pajak + Penghasilan Sah = Profil Harta Wajar Pejabat. Jika Harta Nyata Jauh Lebih Besar, Wajib Diperiksa dan Dibuktikan Asal-Usulnya.
LKHAI mendorong penerapan pembuktian terbalik secara terbatas. Negara terlebih dahulu harus membuktikan adanya indikasi awal yang kuat. Pasal 36 UU Perampasan Aset mewajibkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) membuktikan bahwa aset tersebut merupakan aset hasil tindak pidana. Selanjutnya, pejabat wajib membuktikan asal-usul hartanya secara sah di hadapan pengadilan.
Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 38B dan Pasal 38C UU Tipikor.
4. Audit Forensik LHKPN Secara Berkala dan Terbuka
LKHAI menuntut KPK, PPATK, dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan audit forensik bersama terhadap LHKPN pejabat yang menduduki jabatan rawan penyimpangan, seperti sektor perizinan, perpajakan, bea cukai, pengadaan barang dan jasa, penegak hukum, serta kepala daerah.
Hasil pemeriksaan yang menemukan lonjakan kekayaan tidak wajar harus diumumkan kepada publik.
5. Konglomerat dan Korporasi Dijerat Lewat Jalur Korporasi, Bukan LHKPN
Konglomerat tidak memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN. Karena itu, mekanisme penelusuran kekayaannya harus menggunakan instrumen hukum korporasi.
UU Tipikor Pasal 20 ayat (1): Mengatur dual liability atau pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya. Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai d mengatur perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan maksimal satu tahun, serta pencabutan hak atau keuntungan yang diberikan pemerintah. Pasal 19 mengatur bahwa perampasan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.
UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 6: Mengatur bahwa pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi. Pasal 7 ayat (1) mengatur denda pokok korporasi maksimal Rp100 miliar. Pasal 7 ayat (2) mengatur pidana tambahan berupa pengumuman putusan, pembekuan usaha, pencabutan izin, pembubaran atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, serta pengambilalihan korporasi oleh negara.
Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Beneficial Owner: Mengatur Pemilik Manfaat, yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, mengendalikan korporasi, menerima manfaat langsung maupun tidak langsung, serta merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham. Instrumen ini perlu dilengkapi dengan SPT badan, laporan keuangan yang telah diaudit, dan data AHU.
Rumus penelusuran kekayaan konglomerat:
Beneficial Owner + SPT Badan + Laporan Keuangan + Aliran Dana PPATK = Profil Harta Wajar Korporasi.
6. Harmonisasi UU Perampasan Aset dengan UU Tipikor dan UU TPPU, Jangan Sampai Bertabrakan
Secara normatif, ketiga undang-undang tersebut tidak bertabrakan karena memiliki sasaran berbeda. UU Tipikor menghukum pelakunya (in personam), sedangkan UU Perampasan Aset mengambil harta kekayaannya (in rem).
Pasal 7 UU Perampasan Aset menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, mekanisme ini bukan merupakan ne bis in idem.
Potensi persoalan justru terletak pada aspek prosedural. Karena itu, LKHAI menuntut agar PP pelaksana mengatur secara tegas beberapa hal berikut:
Satu kerugian negara hanya boleh dipulihkan satu kali.
Pembagian kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Polri harus jelas.
Ketentuan Pasal 32, 33, dan 34 UU Tipikor mengenai gugatan perdata tetap berlaku.
7. Lindungi Rakyat, Jangan Jadikan UU sebagai Alat Kekuasaan
Pembuktian terbalik HANYA boleh diterapkan terhadap pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dan korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana asal. Mekanisme ini tidak boleh menyasar rakyat kecil yang memiliki harta dari warisan, hibah, atau usaha kecil dengan administrasi yang belum sempurna.
Setiap perampasan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
LKHAI menolak Pasal 46 yang hanya memberikan upaya hukum kasasi tanpa banding, serta Pasal 30 ayat (5) yang melarang pengajuan keberatan bagi DPO atau perkara in absentia.
UU ini TIDAK BOLEH digunakan untuk menyasar perkara pencemaran nama baik, ujaran kebencian, makar yang belum terbukti, maupun mengambil dana kampanye yang sah, dana yayasan sosial, dan harta hasil usaha yang telah membayar pajak serta dilaporkan dalam SPT.
8. Kunci agar UU Tidak Menjadi Alat Politik dan Mainan APH
a. Pemblokiran dan Penyitaan Harus Mendapatkan Izin Pengadilan dan Dibatasi.
Pasal 18 dan 19 UU Perampasan Aset telah mewajibkan persetujuan pengadilan sebelum pemblokiran atau penyitaan dilakukan.
LKHAI menuntut pengaturan yang lebih ketat, yakni penetapan pengadilan maksimal 1 x 24 jam, masa pemblokiran maksimal 30 hari, serta perpanjangan satu kali selama 30 hari berdasarkan izin pengadilan. Jika melewati batas tersebut, pemblokiran harus batal demi hukum.
b. APH yang Bermain, Hartanya Juga Dirampas.
Penyidik, jaksa, hakim, KPK, PPATK, dan pengelola aset merupakan penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN.
Jika terbukti melakukan jual beli perkara, menerima suap agar tidak merampas aset, atau menggunakan kewenangan perampasan untuk pemerasan, mereka wajib diproses secara pidana dan harta hasil tindak pidananya turut dirampas melalui mekanisme hukum yang sama.
c. Semua Permohonan Wajib Diumumkan.
Seluruh permohonan perampasan aset harus diumumkan maksimal tujuh hari setelah diajukan melalui situs resmi Mahkamah Agung dan Kejaksaan.
d. Aset Rampasan Dilarang Digunakan APH atau Pejabat.
Aset harus diserahkan kepada Badan Pengelola, dilelang secara terbuka, dan hasilnya dimasukkan ke kas negara.
LKHAI menolak penerapan Pasal 54, 57, dan 58 yang memungkinkan aset dikelola atau dijual sebelum berkekuatan hukum tetap (inkracht) tanpa kontrol ketat dari pengadilan.
e. Ganti Rugi dan Rehabilitasi Jika Terjadi Salah Rampas.
Negara wajib mengembalikan aset dalam keadaan semula, memberikan ganti kerugian, serta memulihkan nama baik pihak yang dirugikan.
f. Audit Tahunan oleh BPK dan Audit Publik.
g. Saksi dan Pelapor Wajib Dilindungi.
Pelapor dan whistleblower wajib mendapatkan perlindungan berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban melalui LPSK.
9. Satu Pintu Perampasan Aset, Bukan Rebutan APH
a. Satu Pintu Pemohon: Hanya Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 13 UU Perampasan Aset. Pasal 36 mewajibkan JPN membuktikan bahwa aset tersebut merupakan aset hasil tindak pidana.
b. Wajib Ada Forum Koordinasi Perampasan Aset Nasional.
Forum ini dibentuk melalui PP dan beranggotakan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, BPK, OJK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pengelola. Forum wajib mengadakan rapat setiap tiga bulan dan memiliki keputusan yang mengikat.
c. Satu Database Aset Sitaan Nasional (Single Registry).
d. Satu Aset, Satu Sitaan, Satu Pengelola.
Jika terjadi sengketa kewenangan, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Ketua Mahkamah Agung.
e. Larangan Saling Mengkriminalisasi Antar-APH.
f. Korban Didahulukan, Negara Belakangan.
10. Pengawasan 360 Derajat, Empat Lapis Aturan Pelaksana, dan Bahaya Pengulur-uluran Regulasi
A. Pengawasan 360 Derajat — PPATK Wajib Masuk
Badan Pengawas Independen, BPK, dan Komnas HAM saja tidak cukup. LKHAI menuntut adanya tujuh pilar pengawasan:
Badan Pengawas Independen. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) sampai (3) dan Pasal 63, badan ini terdiri atas lima anggota dengan masa jabatan lima tahun. Komposisinya meliputi satu orang dari MA, satu dari KPK, satu dari PPATK, satu akademisi hukum, dan satu unsur masyarakat sipil. Anggota dipilih melalui uji kelayakan terbuka di DPR, bukan ditunjuk Presiden.
PPATK — Otak Pelacakan Uang. Berdasarkan Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU, PPATK memiliki kewenangan meminta penghentian sementara transaksi. Hasil analisis PPATK wajib ditindaklanjuti APH dalam waktu 30 hari.
BPK — Audit Forensik.
Komnas HAM dan LPSK.
OJK, Direktorat Jenderal Pajak, dan AHU Kemenkumham.
Mahkamah Agung.
Masyarakat Sipil dan Akademisi.
B. BAHAYA PENGULUR-ULURAN REGULASI: Ketok Palu Bukan Garis Akhir
Pengesahan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI pada 19 November 2026, setelah pembicaraan tingkat I di Komisi III pada 18 November 2026 dan pembahasan 397 DIM, mengakhiri penantian selama 18 tahun sejak 2008.
Namun, ketok palu bukanlah garis akhir.
Titik paling rawan yang dapat melumpuhkan pelaksanaan UU justru kerap terjadi pada tahap pengundangan dan perumusan peraturan pelaksana.
Sepanjang 2026, telah muncul sejumlah persoalan penting terkait penyelesaian aturan pelaksana serta penataan organisasi dan tata kerja kelembagaan yang menjadi titik rawan tertundanya pelaksanaan UU strategis.
Ada UU yang proses pengundangannya saja membutuhkan waktu lama, apalagi penyelesaian peraturan turunannya. Padahal, efektivitas pelaksanaan UU di lapangan sangat bergantung pada penyelesaian aturan turunan.
LKHAI menegaskan: Jangan sampai UU Perampasan Aset diulur-ulur melalui penyusunan aturan turunannya hingga lumpuh secara diam-diam.
Kami tidak menuduh siapa-siapa, tetapi jika prosesnya terlalu lama, tentu harus ada yang mengawasi agar tidak terjadi penguluran.
Hashtag yang diusung: #AturanTurunanJanganDiulur
C. Empat Lapis Aturan Pelaksana — Perpres Saja Tidak Cukup
Berdasarkan hierarki dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, urutan peraturan perundang-undangan meliputi UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.
PP memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Perpres. Pembagian materi pengaturan harus mengikuti ketentuan pendelegasian dalam naskah final UU Perampasan Aset.
Lapis 1: PP — Untuk Harmonisasi UU Tipikor dan UU Perampasan Aset.
Pasal 73 UU Perampasan Aset memerintahkan penerbitan PP pelaksana maksimal 12 bulan.
Materi PP meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, hingga pelelangan aset rampasan; pengembalian hak korban dan pemanfaatan aset untuk kepentingan publik; perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik; serta kerja sama internasional dan mekanisme bagi hasil aset (asset sharing).
Lapis 2: Perpres — Khusus untuk Badan Pengelola dan Badan Pengawas.
Ketentuan ini merujuk pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 61 ayat (1), serta Pasal 67.
Materi Perpres meliputi pembentukan struktur organisasi, tugas dan wewenang Badan Pengelola Aset, serta mekanisme pengawasan independen.
Perpres harus mengikuti ruang lingkup yang didelegasikan dalam UU dan tidak boleh mengatur materi pidana ataupun harmonisasi antarundang-undang.
Lapis 3: SKB Lintas APH — Untuk Operasional Sehari-hari.
SKB melibatkan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, BPK, OJK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pengelola.
Materinya mencakup format pertukaran data, tenggat waktu penyampaian hasil analisis PPATK maksimal 14 hari, kewajiban APH memberikan jawaban maksimal 30 hari, penentuan lead investigator, serta mekanisme gelar perkara bersama.
SKB diperbarui setiap dua tahun dan diumumkan kepada publik.
Lapis 4: PerMA — Untuk Prosedur di Pengadilan.
PerMA mengatur tata cara persidangan NCB, standar minimal pembuktian, mekanisme pengajuan keberatan oleh pihak ketiga, serta larangan menjual aset sitaan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali terhadap aset yang mudah rusak dan harus mendapatkan izin pengadilan.
LKHAI menuntut transparansi kalender pelaksanaan. Pemerintah wajib mengumumkan kepada publik timeline pengundangan, jadwal pembukaan draf PP dan Perpres untuk partisipasi publik yang bermakna, serta target penyelesaian seluruh aturan pelaksana.
Tanpa kalender yang terbuka, publik tidak dapat mengawal proses tersebut dan pengulur-uluran berpotensi terjadi secara diam-diam.
PENUTUP
“UU Perampasan Aset tanpa kunci pengaman adalah pisau bermata dua. Di tangan penegak hukum yang bersih, ia akan memiskinkan koruptor. Di tangan penegak hukum yang bermain dan kekuasaan yang haus balas dendam, ia akan memiskinkan lawan politik dan memiskinkan rakyat yang tidak bersalah.
Dan UU Perampasan Aset yang diulur-ulur aturan turunannya adalah UU yang dilumpuhkan tanpa perlu dibatalkan.
LKHAI tidak akan membiarkan UU ini berubah dari alat pemberantasan korupsi menjadi alat pemberantasan lawan politik, atau sekadar menjadi pajangan yang diketok tetapi tidak pernah dijalankan.”
Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum.
Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat
Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI)


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.