Jakarta | JatimSatuNews.Com. Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso setelah menjalani sidang Kode Etik di Gedung Propam Polri Jakarta pada Selasa, 17 November 2026. Putusan terhadap Eko sekaligus menandai berlanjutnya proses penindakan internal terhadap sejumlah perwira tinggi dalam pusaran perkara dugaan penyadapan ilegal.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa berdasarkan hasil sidang etik, terdapat dua jenis sanksi yang dijatuhkan kepada Eko, dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela dan pemberhentian tidak dengan hormat dari Polri. Eko dinilai menyalahgunakan wewenang, tidak profesional, tidak prosedural, serta dugaan permufakatan dalam akses ilegal (dw.com).
Pada tempat lain, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Polri menjadwalkan sidang Kode Etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan (bbc.com). Namun belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan persidangan tersebut.
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (LSP), itu dijadwalkan minggu depan. Ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” kata Johnny.
Penjatuhan sanksi terhadap Eko dan agenda sidang etik Listyo menjadi dua perkembangan penting dalam penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Selain proses etik, penyidikan pidana atas dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik masih menjadi perhatian.
Sidang Etik Listyo Dijadwalkan Minggu Depan
Agenda sidang terhadap Listyo menjadi perhatian karena ia merupakan salah satu dari empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Tiga nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Sebelumnya, Ahrie telah menjalani sidang KKEP pada 10 November 2026 dan dijatuhi sanksi PTDH. Ahrie menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut. Selanjutnya, Eko menjalani persidangan pada 17 November 2026. Sidang yang berlangsung sekitar sembilan jam itu menghadirkan sembilan saksi, termasuk saksi yang memberikan keterangan meringankan. Majelis menjatuhkan sanksi pernyataan perbuatan tercela dan PTDH, yang juga akan ditempuh melalui mekanisme banding oleh Eko.
Sementara itu, sidang etik terhadap Slamet Uliandi belum dijadwalkan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan medis. Polri menyatakan menghormati kondisi kesehatan personel tersebut.
Rangkaian pemeriksaan ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik berlangsung secara bertahap. Namun, setiap putusan harus didasarkan pada pemeriksaan individual dan bukti mengenai dugaan pelanggaran masing-masing. Sanksi etik terhadap Ahrie dan Eko juga tidak menggantikan proses pidana yang berjalan secara terpisah.
Perkembangan Penyidikan Dugaan Penyadapan Ilegal
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri memaparkan perkembangan penyidikan perkara tersebut. Penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Para saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga orang dari operator telekomunikasi Indosat, XLSmart, dan Telkomsel, serta satu orang dari pihak vendor. Adapun enam ahli meliputi dua ahli teknologi informasi dan transaksi elektronik serta empat ahli hukum pidana.
Barang bukti yang dikumpulkan mencakup 15 telepon genggam, tujuh flash drive, dua iPad, empat CPU, komputer, laptop, modem, dokumen, serta log aktivitas penyadapan. Barang bukti tersebut diperlukan untuk menelusuri penggunaan sistem, akses terhadap perangkat komunikasi, dan pengelolaan data elektronik.
Dugaan sasaran penyadapan disebut mencakup sejumlah pihak, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, aparat penegak hukum, hingga kalangan pers, organisasi masyarakat, aktivis, dan mahasiswa. Luasnya dugaan sasaran membuat penyidik perlu memastikan siapa yang menentukan target, bagaimana akses dilakukan, serta untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.

Kapolri senyum saat di Puji oleh Presiden (Tangkapan Layar YouTube Setneg).
Penyidik juga perlu mendalami dugaan penghapusan data pada sistem yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan. Pemeriksaan forensik digital diperlukan untuk mengidentifikasi data yang dihapus, waktu penghapusan, perangkat yang digunakan, dan pihak yang memiliki akses. Seluruh temuan tersebut harus diuji melalui prosedur pembuktian yang sah.
Membongkar Rantai Komando dan Celah Pengawasan
Persoalan mendasar dalam perkara ini bukan semata-mata penggunaan perangkat penyadapan, melainkan kemungkinan penyimpangan kewenangan dalam pengoperasiannya. Teknologi yang digunakan untuk kepentingan penegakan hukum harus tunduk pada dasar hukum, prosedur, otorisasi, dan pengawasan yang ketat.
Karena itu, penyidikan perlu mengurai rantai komando secara menyeluruh. Pemeriksaan harus menjawab siapa yang menentukan sasaran, memberikan perintah, memfasilitasi akses, mengoperasikan sistem, hingga menerima hasil penyadapan. Penelusuran tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis, tetapi harus menguji peran setiap pihak berdasarkan alat bukti.
Dugaan penghapusan data juga perlu ditelusuri untuk memastikan apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari prosedur pengelolaan sistem atau justru dimaksudkan menghilangkan jejak aktivitas. Catatan akses, komunikasi elektronik, dokumen penugasan, dan hasil pemeriksaan forensik dapat membantu menjelaskan hubungan antara perintah, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil.
Jika ditemukan kelemahan dalam verifikasi akses, pencatatan aktivitas, atau pengawasan penggunaan sistem, persoalan ini dapat menunjukkan adanya celah pengendalian internal. Dengan demikian, evaluasi kelembagaan menjadi bagian penting dari penyelesaian perkara.
Pertanggungjawaban Etik dan Pidana, Titik Uji Akuntabilitas Polri
Penanganan perkara ini harus membedakan dua jalur pertanggungjawaban, yakni etik dan pidana. Sidang KKEP menilai kepatuhan anggota terhadap standar profesi, sedangkan proses pidana bertujuan membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.
Karena itu, putusan PTDH terhadap Ahrie dan Eko tidak otomatis menggantikan pembuktian pidana. Demikian pula, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa kesalahannya telah terbukti. Pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan peran, keterlibatan, dan bukti hukum, bukan semata-mata jabatan dalam struktur organisasi.
Pengawasan Komisi III DPR RI diperlukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, tanpa mengambil alih kewenangan penyidik maupun mendahului proses peradilan. Perkara ini sekaligus menuntut pembenahan tata kelola teknologi penyadapan melalui pembatasan akses, otorisasi berjenjang, pencatatan digital, dan audit berkala.
Penutupan dan Harapan
Pengungkapan perkara ini harus mampu menelusuri rantai komando secara utuh, mulai dari pihak yang memberikan perintah, menentukan sasaran, mengoperasikan sistem, hingga menerima hasil penyadapan. Penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis, tetapi harus mengungkap setiap pihak yang diduga memiliki peran berdasarkan bukti hukum.
Pertanggungjawaban juga harus berjalan melalui dua jalur, yakni etik dan pidana. Sanksi PTDH maupun sidang etik tidak menggantikan proses pidana untuk membuktikan keterlibatan masing-masing pihak. Keduanya harus berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum, dengan pengawasan yang transparan dan akuntabel.
Perkara ini semestinya menjadi momentum pembenahan institusi Polri, terutama dalam pengawasan penggunaan teknologi penyadapan dan pengendalian kewenangan. Pada akhirnya, kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan melalui penegakan hukum yang berani, adil, dan tidak pandang bulu.
Baca Juga:
- Pujian Presiden kepada Kapolri, Menakar Harapan Nyata Konsep ‘Polisi Bersama Masyarakat’
- Meneroka Sejarah Bhayangkara Majapahit, Membaca Transformasi Polri dalam Kepemimpinan Suyudi
- Gonjang Ganjing Mabes Polri : Kasus Penyadapan Ilegal Masuki Babak Serius, Tiga Jenderal Jadi Tersangka, Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Jadi Sorotan
- Luar Biasa Satsetsat! Polri Tetapkan Tiga Anggota sebagai Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Inisial LSP Jadi Sorotan
- Menggemparkan! Beredar Kabar Sejumlah Jenderal Polri Diamankan, Mabes Polri Masih Lakukan Pengecekan





Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.