MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang terus memperkuat implementasi kurikulum OBE melalui kegiatan review kurikulum, penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan koordinasi dosen serumpun.
Kegiatan yang berlangsung di ruang meeting Fakultas Syariah, Jumat (13/11), ini bertujuan memastikan proses pembelajaran selaras dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) serta kebutuhan dunia kerja.
Kegiatan tersebut diikuti oleh dosen Program Studi Hukum Tata Negara (HTN). Hadir dalam kegiatan tersebut Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik Prof. Dr. Sudirman, M.A., Wakil Dekan III Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H., Ketua Program Studi HTN Dr. H. Musleh Hary, M.Hum., serta Sekretaris Program Studi HTN Abdul Kadir, M.H.
Sorotan
Kurikulum OBE Fakultas Syariah UIN Malang
RPS Harus Sesuai Capaian Pembelajaran
Kegiatan dibuka oleh Dekan Fakultas Syariah, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penyusunan RPS harus berorientasi pada capaian pembelajaran yang terukur, bukan sekadar memuat materi perkuliahan.
Oleh karena itu, dosen didorong menerapkan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) sebagai salah satu pendekatan untuk mendukung implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE).
“RPS yang disusun harus berbasis proyek. Instrumen penilaian juga harus tercantum secara jelas sehingga proses evaluasi pembelajaran benar-benar mengukur capaian yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Prof. Umi juga menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) yang dikembangkan Kementerian Agama ke dalam kurikulum Fakultas Syariah. Salah satu nilai yang perlu diperkuat adalah kecintaan terhadap lingkungan melalui pendekatan ekoteologi.
Menurutnya, kajian hukum, termasuk Hukum Tata Negara, tidak hanya berorientasi pada pengaturan hubungan antarmanusia dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Melainkan harus dapat juga menumbuhkan kesadaran tentang tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Maka, nilai-nilai ekoteologi perlu diintegrasikan dalam pembelajaran secara kontekstual sesuai dengan karakteristik dan substansi masing-masing mata kuliah.
Ia mengungkapkan bahwa Fakultas Syariah telah menerbitkan buku tentang ekoteologi dan fikih lingkungan yang melibatkan tiga program studi. Capaian tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk mengembangkan karya akademik yang lebih luas dan komprehensif.
“Melalui dosen-dosen serumpun, kita bisa mengembangkan dan menerjemahkan gagasan fikih lingkungan menjadi buku yang lebih komprehensif. Ini menjadi kontribusi akademik fakultas dalam memperkuat kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Umi.
Pentingnya Komunikasi dan Koordinasi Antardosen
Sementara itu, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Dr. H. Musleh Hary, M.Hum. menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antardosen serumpun dalam proses review kurikulum dan penyusunan RPS.
Menurutnya, keselarasan materi perkuliahan diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pembahasan pada mata kuliah yang memiliki keterkaitan keilmuan.
Ia meminta seluruh dosen membuka dokumen RPS mata kuliah masing-masing yang telah dibagikan melalui grup WhatsApp fakultas untuk selanjutnya ditelaah dan disusun bersama.
“Saya meminta Bapak dan Ibu dosen membuka dokumen RPS mata kuliah masing-masing yang telah dibagikan melalui grup WhatsApp Konsorsium HTN. Selanjutnya, kita langsung melakukan penyusunan dan pencermatan bersama agar seluruh RPS dapat diselesaikan hari ini,” ujarnya.
Musleh juga mengingatkan bahwa RPS harus mengikuti template berbasis OBE dengan memperhatikan tiga aspek utama capaian pembelajaran, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Ketiga aspek tersebut harus dirumuskan secara jelas agar kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa dapat diukur melalui proses pembelajaran dan evaluasi.
Selain itu, ia mendorong integrasi nilai-nilai penguatan institusi ke dalam mata kuliah, meliputi Ulul Albab, moderasi beragama, antikorupsi, ekoteologi, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza).
Integrasi nilai-nilai tersebut perlu disesuaikan dengan substansi dan karakteristik masing-masing mata kuliah sehingga tidak terkesan dipaksakan.
“Materi perkuliahan perlu diselaraskan melalui komunikasi antardosen serumpun. Jangan sampai terjadi pengulangan materi yang tidak diperlukan. Kami juga berharap nilai ekoteologi, moderasi beragama, antikorupsi, dan Ulul Albab dapat terintegrasi dalam pembelajaran,” jelasnya.
Ia berharap melalui kegiatan ini, seluruh dosen dapat memperbarui RPS sesuai perkembangan keilmuan, dinamika zaman, dan kebutuhan dunia kerja.
Dengan demikian, kurikulum yang diterapkan mampu membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan sekaligus meningkatkan kesiapan dan daya saing lulusan.
Siapkan Mahasiswa Berdaya Saing di Dunia Kerja
Wakil Dekan I Bidang Akademik, Prof. Dr. Sudirman, M.A., turut menegaskan bahwa penyempurnaan kurikulum Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) berbasis Outcome-Based Education (OBE) merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kompetensi dan daya saing ketika memasuki dunia kerja.
“Capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan oleh program studi harus diterjemahkan secara konkret ke dalam RPS dan rubrik penilaian,” ujar Sudirman.
“Kami berharap lulusan HTN memiliki keahlian khusus yang matang dan relevan dengan kebutuhan lembaga pengguna lulusan saat ini. Dengan demikian, ikhtiar program studi dalam menyempurnakan kurikulum ini menjadi bagian penting untuk menjawab tuntutan dunia kerja yang terus berkembang,” imbuhnya.
Melalui review kurikulum dan penyusunan RPS ini, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berupaya menghadirkan proses pembelajaran yang lebih terarah, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Implementasi kurikulum OBE yang dipadukan dengan penguatan nilai-nilai keislaman diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik dan profesional, tetapi juga berkarakter Ulul Albab, memiliki integritas, kepedulian sosial, serta tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.***
Kontributor: MFT
Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.