MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi bertema “Mahasiswa Berintegritas, Kampus Bermartabat: Berani Menolak Gratifikasi”, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid di Ruang Meeting Fakultas Syariah tersebut melibatkan pimpinan fakultas, ketua dan sekretaris program studi, pengurus organisasi mahasiswa, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai angkatan.
Kegiatan ini juga diselenggarakan bersamaan dengan agenda Coffee Morning DEMA-SEMA Fakultas Syariah bersama pimpinan fakultas.
Sorotan
Coffee Morning Fakultas Syariah UIN Malang
Sosialisasi Anti Gratifikasi
Melalui coffee morning dan sosialisasinya, fakultas berupaya memperkuat pemahaman sivitas akademika, khususnya mahasiswa, mengenai bentuk-bentuk gratifikasi, ketentuan hukumnya, serta pentingnya membangun budaya berintegritas di lingkungan perguruan tinggi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Wakil Dekan I Prof. Dr. Sudirman, M.A., Wakil Dekan III Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H.
Hadir pula seluruh ketua dan sekretaris program studi, pengurus DEMA dan SEMA beserta jajarannya, ketua HMPS Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Keluarga Islam (HKI), dan Hukum Ekonomi Syariah (HES), serta perwakilan mahasiswa. Mahasiswa lainnya mengikuti kegiatan melalui Zoom.
Sosialisasi dalam coffee morning ini dipandu langsung oleh Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H.
Adapun materi disampaikan oleh Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.H.I., Analis SDM Aparatur Ahli Muda sekaligus anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) UIN Malang.
Dalam arahannya, Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., menekankan pentingnya memperluas pemahaman tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh warga fakultas.
Menurutnya, sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga perlu diperkuat dengan penyebaran informasi secara berkelanjutan.
Ia menilai pelaksanaan sosialisasi yang bersamaan dengan Coffee Morning DEMA-SEMA menjadi momentum yang tepat untuk membangun kesadaran bersama antara pimpinan fakultas dan mahasiswa.
“Saya berharap mahasiswa yang mengikuti sosialisasi, baik yang hadir di Ruang Meeting maupun melalui Zoom, dapat menyampaikan kembali informasi ini kepada mahasiswa lainnya,” ujarnya.
Umi menjelaskan, Fakultas Syariah juga telah melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi melalui pemasangan poster dan flyer di sejumlah lokasi strategis, yakni Gedung D dan Gedung Megawati Fakultas Syariah, mulai lantai satu hingga lantai tiga.
Melalui media informasi tersebut diharapkan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
Menurutnya, penyampaian informasi melalui berbagai saluran tersebut penting untuk membangun kesamaan persepsi mengenai gratifikasi.
Dengan pemahaman yang sama, seluruh sivitas akademika diharapkan mampu mengenali, menghindari, dan mengendalikan perilaku yang berpotensi mengarah pada tindakan koruptif.
Pemberi Gratifikasi Juga Harus Disorot
Pada sesi pemaparan sosialisasi, Abdul Ghofar Ahmad Chan, menjelaskan bahwa gratifikasi bukan hanya persoalan pihak yang menerima pemberian, tetapi juga berkaitan dengan pihak yang memberikan.
Karena itu, penilaian terhadap suatu pemberian harus memperhatikan tujuan, waktu, konteks, serta hubungannya dengan jabatan dan kewenangan penerima.
“Biasanya ketika mendengar kata gratifikasi, yang langsung kita pikirkan adalah orang yang menerima uang atau hadiah. Padahal, kita juga harus melihat siapa yang memberi, apa maksud pemberiannya, kapan diberikan, dan apakah berkaitan dengan kewenangan seseorang,” jelasnya.
Ia selanjutnya menerangkan bahwa praktik gratifikasi dapat melibatkan tiga pihak, yakni pemberi, penerima, dan saksi. Pemberi dapat berasal dari berbagai kalangan, misalnya mahasiswa atau orang tua mahasiswa yang memberikan hadiah kepada dosen, dosen kepada staf kampus, staf perguruan tinggi kepada asesor, hingga pejabat perguruan tinggi kepada pihak lain, termasuk vendor.
Sementara itu, penerima gratifikasi juga dapat berasal dari berbagai unsur perguruan tinggi, mulai dari rektor, dekan, dosen, hingga tenaga kependidikan.
Adapun saksi merupakan pihak yang mengetahui adanya pemberian tersebut, baik melalui pengamatan langsung, informasi dari pemberi atau penerima, maupun bukti tidak langsung seperti foto dan video.
Baca juga: Kampanye Dialogis PEMIRA Fakultas Syariah 2026, WD III Tekankan Adu Gagasan Tanpa Kebencian
Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Dalam kesempatan itu, Abdul Ghofar juga menguraikan ketentuan mengenai gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ia menjelaskan pentingnya memahami unsur-unsur gratifikasi yang dapat dianggap sebagai suap, terutama apabila pemberian diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, berkaitan dengan jabatan, serta bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
Ia juga mengingatkan adanya kewajiban pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 12C.
Lebih lanjut, Abdul Ghofar memberikan contoh praktik pemberian yang perlu dihindari mahasiswa dalam aktivitas akademik, terutama menjelang maupun setelah pelaksanaan ujian.
Salah satunya adalah memberikan uang atau bingkisan kepada dosen penguji dengan alasan sebagai ungkapan terima kasih.
“Dalam kehidupan kampus, gratifikasi terkadang tidak disampaikan secara langsung dengan menyebutnya sebagai suap. Justru sering kali dikemas menggunakan kalimat yang terdengar sopan, seperti, ‘Ini sekadar tanda terima kasih, Pak.’ Karena itu, kita harus melihat konteks pemberiannya,” ungkapnya.
Baca juga: Temu Alumni Fakultas Syariah UIN Malang 2026, Dekan Dorong Alumni Berdampak
Mahasiswa Antusias Ikuti Sosialisasi
Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak menganggap semua pemberian sebagai sesuatu yang wajar tanpa memahami potensi konflik kepentingan yang mungkin ditimbulkan.
Kesadaran untuk menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangan menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah praktik koruptif.
Antusiasme mahasiswa dalam coffee morning ini terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab setelah pemaparan materi. Begitu sesi dibuka, puluhan mahasiswa langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber.
Beragam pertanyaan disampaikan, terutama terkait praktik gratifikasi yang berpotensi terjadi dalam kehidupan akademik sehari-hari, termasuk batasan pemberian kepada dosen maupun tenaga kependidikan.
Tingginya partisipasi dalam coffee morning tersebut menunjukkan besarnya perhatian mahasiswa terhadap persoalan gratifikasi sekaligus keinginan untuk memahami lebih jauh cara mengenali dan menghindari praktik pemberian yang berpotensi melanggar ketentuan.
Melalui sosialisasi anti gratifikasi dalam coffee morning ini, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berharap terbangun kesamaan pemahaman di kalangan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mengenai pengendalian gratifikasi.
Dengan pemahaman dan komitmen bersama tersebut, seluruh sivitas akademika diharapkan memiliki keberanian untuk menolak pemberian yang berpotensi menjadi suap serta turut mewujudkan lingkungan akademik yang berintegritas, transparan, dan bebas dari perilaku koruptif.***
Kontributor: MFT
Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.