Dinilai ‘Abu-abu’ Soal Sound Horeg, Sikap Bupati Rusdi Kecewakan Ulama

PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Kebijakan jalan tengah yang diambil Bupati Pasuruan, Rusdi, terkait polemik regulasi sound horeg menuai kritik tajam dari kalangan ulama. Langkah bupati yang memilih menerbitkan Surat Edaran (SE) ketimbang Peraturan Bupati (Perbup) dinilai ambigu dan tidak tegas dalam menjaga moralitas generasi muda.

Polemik ini mencuat setelah Bupati Rusdi dihadapkan pada dua desakan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, para ulama mendorong penguatan regulasi melalui Perbup untuk membatasi sound horeg. Di sisi lain, terdapat aspirasi dari masyarakat kelas bawah yang mempertimbangkan perputaran ekonomi dari sektor hiburan tersebut.

Menanggapi situasi tersebut, Bupati Rusdi menyatakan bahwa penerbitan SE merupakan bentuk respons resmi pemerintah daerah terhadap tuntutan ulama sekaligus aspirasi masyarakat. Ia menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah memperketat pengawasan di lapangan.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Unusida Sampaikan Aspirasi Kepada DPD RI Terpilih tentang Hak Anak Yatim SIDOARJO – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) kompak menyuarakan hak anak yatim. Hal tersebut disampaikan kepada Anggota DPD RI terpilih 2024-2029, Dr. Lia Istifhama M.E.I saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Kamis (5/9/2024). Kehadiran senator dapil Jawa Timur ini menjadi magnet tersendiri ketika menyampaikan motivasi terhadap calon mahasiswa baru Unusida tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa Unusida sempat menitipkan pesan atau aspirasi untuk diperjuangkan Ning Lia sapaan akrab Lia Istifhama di kursi DPD RI yang bakalan dilantik 1 Oktober 2024 nanti. “Kepada Ibu Lia Istifhama, kami menitipkan aspirasi agar Pemerintah lebih peduli terhadap nasib pendidikan anak yatim, anak yatim piatu agar bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Seperti mendapat beasiswa khusus, potongan biaya pendidikan,” kata ketua pelaksana PKKMB Unusida 2024, Destio Wiranto. Wira bersama ratusan mahasiswa mempersembahkan sebuah puisi tentang kehidupan anak yatim yang sering tidak mendapat perhatian. Seperti terlantar di pinggir jalan dan dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk menarik perhatian masyarakat sebagai pengemis jalanan. Ia menyerukan tentang anak yatim yang kurang diperhatikan selama ini. Menurutnya, anak yatim juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan setara, tanpa diskriminasi. Pendidikan yang setara merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai deklarasi dan konvensi internasional. Menanggapi hal tersebut, Ning Lia pun tampak terharu. Ia berjanji untuk memperjuangkan aspirasi tersebut bersama Anggota DPD RI lainnya dan Anggota DPR RI di komisi pendidikan serta kementrian terkait. “Ini PR buat saya untuk kita perjuangkan di senayan. Bagaimana ada sebuah regulasi pendidikan bagi anak yatim. Hal itu nanti akan saya bahas bersama Anggota DPD RI serta Anggota DPR RI dari Komisi terkait pendidikan dan Kementrian,” kata Ning Lia. Lebih lanjut, Ning Lia menegaskan jika untuk Indonesia Emas tahun 2045, maka akses pendidikan harus merata. Bagaimana anak-anak atau yang sudah ditinggal salah satu atau kedua orang tuanya bisa meneruskan pendidikan hingga tingkat akhir. Maka harus ada peran negara dalam hal membantu mereka. “Nantinya kita akan perjuangkan, bagaimana ada beasiswa atau bantuan dana pendidikan bagi anak Yatim, Anak-anak Yatim Piatu agar mereka bisa meneruskan sekolah hingga perguruan tinggi. Kita perjuangan masalah ini di DPD dan DPR RI serta kementrian terkait. Mohon doanya dari teman-teman mahasiswa baru yang sudah menyampaikan apresiasi terkait masalah tersebut,” harapnya. Ning Lia terharu saat salah satu mahasiswa baru menyampaikan bagaimana dirinya di biayai ibunya seorang yang single fighter karena ayahnya telah meninggal dunia, hingga bisa sampai kuliah di Unusida saat ini. “Terharu, apresiasi untuk semangat teman-teman yang kebetulan ditinggal sang ayah dan hanya dibiayai sang Ibu yang single fighter. Mereka tidak putus asa dan terus lanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi,” harunya. Dihadapan ratusan mahasiswa baru Unusida, Ning Lia juga berpesan agar memanfaatkan akses perkembangan dunia digital, perkembangan media dan media sosial (medsos). Sebab, saat ini media dapat dimanfaatkan akses dunia digital untuk sampaikan aspirasi. “Bagaimana teman-teman mahasiswa bisa menyuarakan aspirasi positif dan membangun pendidikan di negara kita secara digital dalam hal ini Pemanfaatan pemberitaan media dan media sosial,” ungkapnya. Menurut Ning Lia, teman-teman mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus pro aktif menyampaikan aspirasinya. Sebab tanpa dukungan teman-teman mahasiswa, yang di senayan tidak mempunyai kecukupan data dalam memperjuangkan aspirasi di dunia pendidikan kita. “Aspirasi teman-teman di dunia pendidikan, mahasiswa dan sebagainya harus disuarakan dengan lantang, terkait regulasi pendidikan dan lainya. Hal ini demi kemerataan pendidikan dan kemajuan pendidikan yang bisa dirasakan semua kalangan,” sebutnya. penulis: Maschan Yusuf

Baca juga: Bupati Cup Pasuruan 2026: Aba Decky Siapkan Bonus Puluhan Juta Rupiah untuk Kraton FC

“Tuntutan ulama dan masyarakat telah kami respons, tinggal pelaksanaan di lapangan kita perketat. Kami akan memanggil kepala desa untuk memberikan imbauan agar SE Bupati itu betul-betul dilaksanakan,” ujar Rusdi. (Dikutip dari video yang diunggah di medsos).

Guna memaksimalkan penegakan aturan tersebut, pihak pemerintah daerah juga berencana melakukan koordinasi lintas sektoral. “Kami akan berkomunikasi langsung dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), dalam hal ini Kapolres Pasuruan, Kapolres Pasuruan Kota, Dandim, serta Kepala Kejaksaan Negeri untuk berkoordinasi terkait hal ini,” tambahnya.

Kritik Ulama dan Penolakan terhadap Surat Edaran

Namun, langkah kompromi ini dinilai tidak cukup bagi kalangan ulama. Rais Syuriah MWCNU Kejayan, KH. Nur Hasan, secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya atas sikap yang diambil oleh kepala daerah. Menurutnya, keputusan tersebut terkesan mengambang dan tidak berpihak pada masa depan umat.

“Sikap yang diambil bupati itu ambigu, tidak hitam tidak putih, abu-abu. Karena ini menyangkut masa depan umat dan moralitas generasi muda, tentu harus tegas,” kritik Kyai Hasan.

Lebih lanjut, Kyai Hasan menyoroti dampak sosial negatif yang kerap menyertai pagelaran sound horeg. Menurutnya, keberadaan hiburan tersebut sering kali memicu perilaku yang melanggar norma sosial dan agama.

“Keberadaan sound horeg yang di dalamnya ada jogetan erotis, dancer, dan minum-minuman keras, jika kami tidak mengingatkan, siapa yang akan menanggung dosanya? Jelas kita semua yang berdosa,” tegasnya.

Pihak ulama menilai kedudukan hukum Surat Edaran sangat lemah karena hanya bersifat imbauan tanpa ada sanksi hukum yang mengikat. Hal ini dianggap sama saja dengan menolak aspirasi penertiban yang diajukan oleh para tokoh agama.

Hingga berita ini diturunkan, perdebatan mengenai efektivitas SE dalam mengontrol dampak sosial sound horeg di wilayah Pasuruan masih terus bergulir di tengah masyarakat.