MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.A.P., meminta jajaran pengurus serta penanggung jawab (PJ) kelompok koperasi wanita di wilayah Malang Raya segera membenahi sistem kearsipan secara menyeluruh. Langkah pembenahan administrasi tersebut dinilai sangat mendesak demi menjamin keberlangsungan organisasi, memperkuat kepercayaan anggota, sekaligus merawat rekam jejak sejarah koperasi.
Arahan tegas itu disampaikan Sri Untari saat menjadi pemateri utama dalam kegiatan Sosialisasi Kearsipan bagi Asosiasi Koperasi Wanita se-Malang Raya di Rayz UMM Hotel Malang pada Jumat (20/11/2026). Forum pembinaan kelembagaan ini turut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Jawa Timur, Ir. Tiat S. Suwardi, M.Si., beserta jajaran pejabat struktural lainnya.

Jaga Kepercayaan Lewat Tertib Arsip
Dalam pemaparannya, Sri Untari mengingatkan bahwa koperasi yang telah beroperasi belasan hingga puluhan tahun menghadapi tantangan serius dalam mendokumentasikan perjalanan organisasinya. Ia mencontohkan mayoritas koperasi wanita di Jawa Timur yang berdiri sejak 2009 kini sudah menginjak usia 17 tahun, bahkan Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) akan segera memasuki usia setengah abad.
Baca juga: Geber Digitalisasi Layanan, Koperasi SBW Malang Gelar Rapat K2D Bersama Sri Untari
Baca juga: Sri Untari Usulkan Regulasi Perpustakaan Desa ke Komisi X DPR RI
“Arsip bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan memori kolektif dan bukti keabsahan organisasi. Jika manajemen kearsipan tertata rapi sesuai standar nasional, proses pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan kontinuitas antarpengurus tetap terjaga,” ujar Sri Untari.
Waspadai Dokumen Hilang Saat Ganti Pengurus
Politisi senior ini juga menyoroti sejumlah persoalan teknis di lapangan yang kerap menghambat tertib administrasi koperasi. Masalah pertama berkaitan dengan proses alih kepengurusan, di mana pengurus lama sering kali membawa serta data maupun kontak penting ketika masa jabatannya berakhir. Selain itu, penyimpanan konvensional membuat dokumen fisik sangat rentan hilang atau rusak akibat faktor cuaca maupun bencana alam.
Untuk mengantisipasi kerugian tersebut, Sri Untari menginstruksikan setiap kelompok koperasi agar menyediakan lemari arsip khusus guna mengamankan dokumen-dokumen vital organisasi. Dokumen wajib yang harus tersimpan rapi meliputi buku rapat anggota, rencana kerja, laporan pertanggungjawaban (LPJ), hingga catatan sejarah berdirinya kelompok.
Percepat Digitalisasi Arsip Koperasi Wanita
Lebih jauh, Sri Untari mendorong para pengurus koperasi wanita untuk mulai beradaptasi dengan sistem digitalisasi arsip secara bertahap. Ia mengakui bahwa meskipun Koperasi SBW telah merintis digitalisasi, sebagian besar koperasi lainnya masih mengandalkan pencatatan manual sehingga membutuhkan pendampingan teknis dari Disperpusip Jatim dalam penataan kode dan klasifikasi arsip.
“Di Malang Raya saja terdapat sekitar 414 koperasi wanita, dan di Jawa Timur mencapai lebih dari 8.000 unit yang masih aktif. Ini adalah bagian dari arsip masyarakat yang harus kita selamatkan bersama,” tegasnya.
Perkuat Literasi dan Tata Kelola Organisasi
Pada kesempatan yang sama, Sri Untari turut memuji tata kelola Perpustakaan Provinsi Jawa Timur di Surabaya yang dinilainya sebagai salah satu fasilitas literasi terbaik dan paling modern di Indonesia. Ia mengajak seluruh penggiat koperasi serta insan media untuk memanfaatkan fasilitas publik tersebut sebagai pusat pembelajaran sekaligus rujukan penataan kearsipan kelembagaan.
Menutup pengarahannya, ia kembali mengingatkan pentingnya membangun budaya literasi dan pembentukan karakter sejak usia dini seperti yang diterapkan di Jepang. Perpaduan antara penguatan literasi dan tertib administrasi di tingkat akar rumput diyakini mampu menjadi fondasi kokoh bagi kemajuan koperasi maupun kesejahteraan masyarakat luas. (Ans)


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.