MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Dinamika hukum nasional menuntut kalangan akademisi terus menghadirkan gagasan kritis yang menjawab persoalan publik. Menjawab kebutuhan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) menggelar 2nd Colloquium: Pembaruan Hukum Nasional di Aula GKB IV Lantai 9, Kamis (19/11/2026).
Forum ilmiah yang dipandu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. ini menghadirkan dua doktor baru FH UMM untuk membedah isu etika pejabat publik hingga tantangan hukum paten di era kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI). Bagi FH UMM, capaian gelar doktor dimaknai bukan sebagai garis akhir akademik, melainkan obor baru untuk menerangi berbagai persoalan hukum bangsa.
Membuka kegiatan tersebut, Dekan FH UMM Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. menyambut hangat kolokium ini sebagai ruang bertukar wacana dan diskursus hukum nasional. Ia menegaskan bahwa hukum bukan sekadar skema final, melainkan entitas yang terus berproses (law in the making).
Tongat mencontohkan pemberlakuan KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) per 2 Januari 2026 yang sehari sebelumnya langsung mengalami perubahan dan penghapusan pada 55 pasal melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ia menilai fakta tersebut membuktikan bahwa hukum selalu berada dalam proses menjadi.
Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Minta Pembelaan Febrie Fokus pada Aspek Hukum, Jangan Kaitkan Presiden
Baca juga: Universitas Ma Chung Resmi Buka Prodi Hukum Bisnis Integrasikan Hukum Keluarga dan Inovasi
“Ini membuktikan bahwa hukum selalu dalam proses menjadi, dan verifikasinya adalah seberapa jauh hukum tersebut mampu mengabdi kepada kepentingan manusia,” ujar Tongat.
Kritik Etika Pejabat Publik dalam Perspektif Mboten Njawani
Memasuki sesi diskusi, pemateri pertama Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. mengangkat gagasan bertajuk Mencecap Perbuatan Tercela dalam Perspektif Mboten Njawani. Pakar hukum tata negara ini menyoroti adanya kekosongan norma (vacuum of norm) terkait batasan tegas frasa perbuatan tercela bagi pejabat publik dalam peraturan perundang-undangan.
Bayu menjelaskan bahwa legalitas formal kerap berbenturan dengan kepatutan dan etika dalam praktik penyelenggaraan negara. Ia menegaskan bahwa istilah mboten njawani bukan bermakna sentimen etnis, melainkan kritik atas hilangnya kepekaan sosial, lenyapnya rasa malu, serta perilaku sewenang-wenang seperti korupsi, nepotisme, dan hedonisme di lingkungan kekuasaan.
“Pejabat publik wajib memiliki integritas yang diakui oleh adat, agama, dan kesusilaan. Prinsipnya, sepira dhuwure pangkatmu, aja lali marang sesama. Setinggi apa pun jabatan dan pangkat, jangan pernah kehilangan kehalusan budi dan nilai kemanusiaan,” tegas Bayu.
Tegaskan Manusia sebagai Inventor Mutlak di Era AI
Sementara itu, pemateri kedua Dr. Sofyan Arief, S.H., M.Kn. mengulas tema Paten dan Artificial Intelligence dalam Filsafat Hukum Inventorship. Pakar Hak Kekayaan Intelektual ini menyoroti maraknya pemanfaatan AI dalam riset teknologi yang mulai mengaburkan atribusi penemu.
Sofyan menegaskan bahwa AI bukanlah subjek hukum sehingga tidak dapat memiliki hak eksklusif maupun hak moral. Ia menjelaskan bahwa status inventor mutlak tetap melekat pada manusia yang memberi kontribusi konseptual esensial pada fitur klaim invensi, sedangkan AI hanya diposisikan sebagai alat bantu (AI-assisted invention).
Untuk menjawab tantangan tersebut, Sofyan mengusulkan uji kontribusi konseptual manusia serta pengujian patenabilitas berbasis standar hibrida POSITA-AI. Ia juga mendorong agenda pembaruan hukum paten bertahap, mulai dari penerbitan pedoman klasifikasi AI oleh pemerintah, kewajiban transparansi matriks kontribusi inventor, hingga revisi undang-undang.
“Revisi undang-undang diperlukan untuk menegaskan manusia sebagai inventor mutlak, sehingga hukum paten tetap memberi insentif inovasi sekaligus menjamin kepastian hukum dan kepentingan publik,” pungkas Sofyan.


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.