SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur periode 2024–2029 tuntas menjalani masa orientasi dan pembekalan intensif selama dua hari di Surabaya. Agenda strategis yang melibatkan langsung pemateri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menjadi tonggak awal penguatan integritas para wakil rakyat.
Anggota DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menilai pembekalan tersebut sangat penting untuk menyatukan visi dan langkah antara legislatif serta eksekutif sebagai mitra sejajar dalam memajukan roda pemerintahan daerah.
Ia menjelaskan bahwa jajaran Kemendagri, mulai dari Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, hingga Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, telah memberikan pendalaman materi komprehensif mengenai tata kelola regulasi dan mekanisme penganggaran yang transparan.
Baca juga: Kunjungi SMAN Taruna Madani Bangil, Sri Untari Evaluasi Keadilan SPMB dan Perjuangkan Hak Guru
“Selama dua hari ini kami benar-benar digembleng oleh Kemendagri tentang bagaimana menjalankan otonomi daerah yang tepat dan taat aturan. DPRD dan pihak eksekutif harus berjalan beriringan sebagai wadah bersama untuk memajukan daerah,” ungkap Sri Untari saat ditemui awak media, Minggu (20/9).
Legislator senior asal Malang Raya ini juga menambahkan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu provinsi pelopor yang menerima pemaparan pencegahan korupsi secara menyeluruh langsung dari KPK RI bagi seluruh anggota dewannya.
Menurut penuturan Untari, lembaga antirasuah tersebut telah memasang rambu-rambu yang sangat ketat di setiap tahapan kerja parlemen, mulai dari fase perencanaan program, penetapan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan di lapangan.
“KPK memberikan peringatan tegas agar kita semua ekstra hati-hati. Seluruh aspirasi masyarakat dan proyek pembangunan daerah wajib disalurkan melalui mekanisme resmi, yakni lewat dokumen RKPD serta Musrenbang, jangan pernah mencoba lewat pintu belakang atau jalur yang menabrak aturan,” tegasnya lugas.
Selain penguatan integritas hukum, Untari menyebutkan bahwa para legislator juga mendapatkan suntikan materi dari pengurus Kadin Indonesia, Eko. Dalam sesi tersebut, para wakil rakyat didorong untuk mengadopsi pola pikir birokrasi modern yang adaptif, inovatif, serta menempatkan kepuasan masyarakat layaknya standar pelayanan korporasi profesional.
Ia menekankan bahwa keberadaan sistem pemerintahan yang baik tentu krusial, namun muara utamanya tetaplah pada kepuasan masyarakat secara luas.
“Sistem memang penting, tetapi customer satisfaction atau kepuasan rakyat adalah yang paling utama. Jika eksekutif dan legislatif sudah satu frekuensi, kita bisa bersama-sama membawa kemakmuran bagi warga Jawa Timur sekaligus menekan angka kemiskinan,” pungkas politisi perempuan tersebut.
Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.