FGD MPR RI Soroti Pelemahan Ekonomi, Ning Lia Dorong Industri Tak Sekadar Bertahan di Titik Impas

JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Badan Pengkajian MPR RI melalui Kelompok IV menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “APBN untuk Kemakmuran Rakyat: Konstitusionalisasi Perlindungan Daya Beli dan Pemerataan Ekonomi”. Forum strategis di Jakarta ini secara khusus membedah berbagai persoalan krusial, mulai dari tren pelemahan daya beli, kesenjangan pendapatan, merosotnya sektor usaha, hingga menguji efektivitas kebijakan APBN dalam mencetak pemerataan ekonomi.

Para pakar, akademisi, dan anggota parlemen yang hadir sepakat bahwa tantangan pemerintah saat ini bukan lagi sekadar memamerkan tingginya angka pertumbuhan ekonomi makro. APBN didorong agar benar-benar mampu menyerap tenaga kerja, menyelamatkan daya beli masyarakat, serta menjadi benteng perlindungan bagi industri dan UMKM.

Akademisi Universitas Gunadarma, Dr. Muhamad Yunanto, SE., MM., menyoroti problem struktural berupa kemiskinan kultural yang menjangkiti masyarakat. Ia mewanti-wanti adanya potensi moral hazard jika pemerintah hanya mengandalkan bantuan sosial konsumtif. Menurutnya, persoalan kemiskinan kultural ini menuntut penyelesaian strategis dan peningkatan kapasitas masyarakat, bukan sekadar rutinitas bagi-bagi sembako.

Baca juga: Madura Tak Akan Pernah Padam, Ning Lia Ungkap Kekuatan Diaspora di Perantauan

Baca juga: Sambangi Unija Sumenep, DPD RI Ning Lia Ajak Mahasiswa Jangan Apatis Politik

Kritik tajam turut dilontarkan narasumber Abdul Manap. Ia mempertanyakan klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal pertama dan 5,45 persen di semester pertama 2026. Menurutnya, pertumbuhan yang masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga ini belum menjamin peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Terlebih, APBN 2027 yang dirancang menembus angka raksasa Rp4.097,2 triliun harus diawasi ketat distribusinya agar berdampak langsung.

Meski begitu, Abdul menilai positif program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memandang program ini sangat relevan dan ditunggu oleh masyarakat bawah, karena langsung menyentuh pemenuhan hak gizi anak-anak dari keluarga miskin yang kerap berangkat sekolah tanpa sarapan.

Diskusi makin menghangat saat menyinggung tekanan daya beli akibat depresiasi rupiah yang sempat menembus Rp18.000 per dolar AS, angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mencapai 43.805 kasus hingga Juni 2026, hingga gempuran produk impor murah yang mematikan omzet UMKM lokal. Prof. Darmadi bahkan memaparkan fakta merosotnya upah riil, salah satunya penurunan 3,39 persen di sektor pekerjaan kesehatan manusia.

Merespons kondisi tersebut, Anggota DPR RI Tifatul Sembiring mengingatkan agar sektor industri nasional tidak bermental kerdil dengan hanya berorientasi pada kemampuan bertahan hidup.

Pernyataan ini dipertegas oleh Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini mendesak agar ekosistem industri jangan sampai hanya beroperasi di titik impas atau Break Even Point (BEP).

“Jangan sampai sektor industri kita cukup pada kata bertahan atau sekadar Break Even Point. Industri harus memiliki ruang untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan upah, dan memberikan multiplier effect kepada masyarakat,” papar Ning Lia.

Ia menilai, indikator keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya diukur lewat angka makro, melainkan dari denyut nadi daya beli dan keberlanjutan sektor usaha. Ning Lia mendesak agar APBN benar-benar difungsikan sebagai instrumen pencipta economic security jangka panjang.

“Daya beli masyarakat harus dijaga. Jangan sampai masyarakat hanya mampu bertahan dari hari ke hari, sementara industri juga hanya bertahan di titik impas. Kita membutuhkan kebijakan yang mampu menciptakan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” pungkasnya.