Menjaga Marwah NU, Sri Untari Dorong Kemandirian Ekonomi Umat dan Independensi Jam’iyah

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Menjaga marwah Nahdlatul Ulama (NU) tidak cukup hanya melalui penguatan organisasi secara internal. Kemandirian ekonomi umat, independensi jam’iyah, serta posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan khidmah NU tetap berpijak pada kepentingan umat dan kemaslahatan bangsa.

Pandangan tersebut disampaikan Penasehat Fraksi Perjuangan DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Dewan Penasehat Dekopinwil Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. Menurutnya, arah gerak NU ke depan harus senantiasa berlandaskan semangat tema resmi Muktamar NU ke-35, yakni “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa.”

Sri Untari menilai tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan harus diterjemahkan menjadi agenda nyata yang menyentuh kehidupan jamaah dan memperkuat jam’iyah.

Kemandirian Ekonomi Jadi Benteng NU

Salah satu agenda yang menjadi perhatian Sri Untari adalah penguatan kemandirian ekonomi, baik di tingkat jam’iyah maupun jamaah.

Menurutnya, NU memiliki basis warga yang sangat besar dengan potensi ekonomi yang tersebar di berbagai sektor. Potensi tersebut perlu dikonsolidasikan melalui pengembangan ekonomi berbasis pesantren, UMKM, dan koperasi.

“Kemandirian ekonomi adalah benteng utama agar NU dapat menjalankan misinya secara berdikari. Penguatan ekonomi warga berbasis pesantren, UMKM, dan koperasi harus terus dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” ungkap Sri Untari.

Ia menekankan bahwa penguatan ekonomi tidak boleh berhenti pada pembentukan kelembagaan. Yang lebih penting adalah memastikan program tersebut mampu menciptakan lapangan usaha, meningkatkan pendapatan warga, memperkuat rantai produksi, serta membuka akses pasar yang lebih luas.

Dengan demikian, jamaah tidak hanya menjadi objek program, tetapi menjadi pelaku utama dalam ekosistem ekonomi NU.

NU Harus Tegas sebagai Civil Society

Selain persoalan ekonomi, Sri Untari juga menyoroti posisi NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia berpandangan, NU perlu terus memperkuat reposisinya sebagai salah satu kekuatan civil society atau masyarakat sipil yang independen, berwibawa, dan memiliki daya tawar moral.

Pandangan tersebut, kata dia, sejalan dengan pemikiran akademisi dari UIN KHAS Jember yang menempatkan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang memiliki fungsi strategis dalam mengawal kehidupan kebangsaan.

Dalam posisi tersebut, NU tidak harus mengambil jarak secara konfrontatif dengan pemerintah. Sebaliknya, NU dapat menjadi mitra kritis yang konstruktif—mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus memberikan kritik dan masukan ketika terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki.

“NU harus tetap mempunyai daya tawar moral yang kuat. Bisa menyuarakan kebenaran, memberikan masukan objektif, dan tetap berpihak kepada kepentingan publik tanpa kehilangan jati dirinya,” tegasnya.

Kedekatan dengan Kekuasaan Jangan Mengaburkan Khidmah

Persoalan relasi antara NU dan kekuasaan juga menjadi perhatian Sri Untari. Menurutnya, kedekatan dengan pemerintah maupun pusat-pusat kekuasaan merupakan bagian dari dinamika kebangsaan yang tidak dapat dihindari.

Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga jarak posisional agar independensi organisasi tetap terpelihara.

Menurut Sri Untari, NU harus mampu menjaga keseimbangan. Di satu sisi, organisasi dapat membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah. Namun di sisi lain, NU harus tetap mempunyai keberanian menyampaikan aspirasi jamaah apabila kebijakan negara belum sepenuhnya menghadirkan keadilan dan kemaslahatan.

“Jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan membuat NU kehilangan kemampuan untuk mendengar suara masyarakat,” ujarnya.

Baginya, ukuran utama keberhasilan khidmah NU bukanlah seberapa dekat organisasi dengan pusat kekuasaan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan umat dan masyarakat luas.

Aspirasi Umat Harus Terus Dikawal

Sri Untari juga menegaskan bahwa keberpihakan kepada masyarakat kecil harus tetap menjadi ruh perjuangan NU.

Berbagai kebijakan strategis pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun keberlanjutan Koperasi Merah Putih, menurutnya perlu terus dikawal agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat secara adil dan merata.

NU, kata dia, mempunyai jaringan struktural dan kultural yang kuat hingga tingkat akar rumput. Kekuatan tersebut dapat menjadi modal penting untuk memastikan berbagai program pembangunan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, NU dapat memainkan peran sebagai jembatan antara kebijakan negara dengan kebutuhan riil masyarakat.

Warisan Khidmah dari Ponggok, Blitar

Komitmen Sri Untari terhadap NU juga tidak terlepas dari latar belakang keluarganya. Ia merupakan putri dari salah satu tokoh pilar Muslimat NU di Ponggok, Blitar.

Lingkungan keluarga tersebut turut membentuk kedekatannya dengan tradisi khidmah NU sejak dini. Bagi Sri Untari, perjuangan membesarkan jam’iyah bukan semata persoalan organisasi, tetapi bagian dari tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Karena itu, penataan hubungan NU dengan negara, penguatan ekonomi jamaah, serta optimalisasi pelayanan kepada umat dinilai menjadi agenda penting yang perlu mendapat perhatian serius.

Menurutnya, NU memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, kekuatan moral dan independensi organisasi harus tetap dijaga agar NU dapat terus berkontribusi bagi bangsa tanpa kehilangan identitasnya.

Pada akhirnya, menjaga marwah NU berarti menjaga kepercayaan umat, sedangkan memperkaya khidmah berarti memastikan seluruh potensi organisasi diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan ekonomi jamaah yang kuat, organisasi yang mandiri, serta posisi yang tetap independen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NU diharapkan mampu terus menjadi kekuatan civil society yang berakar kuat di tengah masyarakat sekaligus berkontribusi bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).