SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Ketua Jaringan Komunikasi Santri Nusantara (JKSN) Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, meminta keluarga besar Nahdlatul Ulama menyukseskan Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27-31 Agustus 2026. Tapi ada satu hal yang ia ingatkan keras-keras: jangan sampai muktamar itu menghilangkan identitas sejarah NU, terutama dalam pemilihan pemimpin di jajaran Pengurus Besar (PB) NU yang tidak boleh meniru model partai politik.
Pernyataan itu disampaikan Kiai Asep dalam Diskusi Publik bertema reorientasi kepemimpinan NU memasuki abad kedua, digelar Pokja Wartawan Grahadi bersama JKSN dan PMII Jatim di Gedung Pertemuan JKSN, Siwalankerto Utara, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Sejumlah tokoh dan pengasuh pesantren hadir dalam diskusi tersebut. Di antaranya Pimpinan Pondok Pesantren Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Prof Usep Abdul Matin, serta Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) Prof Dr KH Imam Ghozali Said.
Kiai Asep blak-blakan menyebut cara-cara model partai politik dalam Muktamar NU sudah terjadi tiga kali sebelumnya. NU memang kini memasuki abad kedua dan tak lepas dari zaman modern. Tapi modernisasi, katanya, tidak boleh diterjemahkan sebagai pemutusan hubungan dengan pesantren.
“Ingat, pesantren merupakan akar kelahiran NU,” ujar Kiai Asep.
Sejak awal berdiri, kata dia, NU tidak dibangun sekadar sebagai organisasi kemasyarakatan. NU adalah wadah untuk menyatukan kekuatan pesantren dan ulama dalam menghadapi persoalan keulamaan sekaligus kebangsaan. Bahkan pesantren telah menjadi pusat pendidikan sekaligus pusat perlawanan masyarakat jauh sebelum Indonesia berdiri.
“Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren,” kata Kiai Asep.
Semangat itulah yang kemudian mendorong para ulama membangun kekuatan kolektif. Salah satu mata rantainya adalah lahirnya Nahdlatul Wathan (NW) di Surabaya pada 1916, yang menjadi ruang kaderisasi generasi muda pesantren. Dari sana lahir gagasan membangun organisasi yang lebih besar, terus berkembang, hingga akhirnya diberi nama Nahdlatul Ulama atau NU. Berdiri pada 1926, genap satu abad silam.
Proses kelahiran NU itu, lanjut Kiai Asep, tak lepas dari peran KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Hasyim Asy’ari, dan sejumlah ulama pesantren lainnya. KH Hasyim Asy’ari menghendaki NU tidak lahir sebagai kendaraan perseorangan, melainkan sebagai representasi lembaga-lembaga pesantren yang diwakili para ulama. Pembahasan ini kemudian dikenal lewat Komite Hijaz, salah satu fase penting sebelum nama Nahdlatul Ulama dipakai.
Struktur organisasi NU di awal berdirinya menempatkan ulama sebagai pusat kepemimpinan: KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar, KH Ahmad Dahlan Ahyad sebagai wakil, KH Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib Awwal, dan KH Abdul Chalim sebagai Katib Tsani.
“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” kata Kiai Asep.
Berdasarkan sejarah itu, Kiai Asep berharap Muktamar ke-35 NU menjadi momentum introspeksi dengan menilai dinamika sejumlah muktamar sebelumnya. Ia menilai perlu ada evaluasi, khususnya terkait mekanisme penyelenggaraan dan proses pengambilan keputusan.
Ada dua fondasi penting dalam gagasan awal berdirinya NU, sebut Kiai Asep, yakni perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dan pengembangan paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren. Paham Ahlussunnah wal Jamaah sendiri, katanya, adalah paham yang inklusif serta mengedepankan persatuan dan kesatuan.
