MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM: Seminar nasional telah terselenggara di Pendopo Ronggo Djumeno, Caruban, Kabupaten Madiun pada Kamis (13/8).
Seminar ini mengusung tema Peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pengentasan Kemiskinan.
Selain itu, terselenggara pula Pengukuhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI).
Baca juga: Lomba Cipta Menu PMT Balita: Manfaatkan Lahan Pekarangan, Dukung Ketahanan Pangan
Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan RI, Budiman Sujatmiko, Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal RI, Yandri Susanto (via zoom), dan Ketua Umum DPP Papdesi turut hadir dalam agenda penting ini.
Demikian pula Bupati dan Wakil Bupati Madiun, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, serta tamu undangan lainnya.
Bupati Madiun Harapkan KDKMP dan MBG Berdayakan Masyarakat
Dalam kesempatan ini, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan selamat datang kepada seluruh tamu undangan.
Ia mengaku agenda ini merupakan suatu kehormatan bagi Kabupaten Madiun karena terpilih sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan strategis tersebut.
Menurutnya, agenda ini juga menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai peran KDKMP dan Program MBG dalam memperkuat perekonomian desa dan mengentaskan kemiskinan.
Hari mengatakan, dalam mendukung pelaksanaan KDKMP ini, ada beberapa hal yang telah dilakukan. Salah satunya dengan memfasilitasi persiapan dan indentifikasi lahan.
“Selain itu, mengeluarkan lokasi KDKMP dalam permohonan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, memfasilitasi proses perizinan Operasional KDKMP,” ungkapnya.
“Kemudian, membantu pemerintah desa dalam pembiayaan tanah urug lahan, serta memfasilitasi proses tukar menukar TKD dan pengadaan TKD bagi desa yang tidak memiliki TKD,” imbuhnya.
Bupati Hari juga menyampaikan, pembangunan gedung KDKMP di Kabupaten Madiun, sebanyak 185 desa menggunakan lahan Tanah Kas Desa (TKD).
Kemudian, 12 desa/kelurahan menggunakan lahan milik pemda, 9 desa menggunakan lahan perhutani, 2 desa tidak memiliki TKD, serta 1 desa melakukan tukar-menukar TKD.
“Progres pembangunan KDKMP di Kabupaten Madiun telah selesai 100 persen. Sejumlah 104 desa/kelurahan tahapan, 97 desa belum selesai dibangun, dan 5 desa menunggu izin perhutani,” bebernya.
“Untuk sarana dan prasarana yang telah diterima KDKMP, di antaranya 102 unit truk, 86 unit rak gondala, 400 unit AC, mebel untuk 72 gerai, 204 unit kendaraan roda tiga, dan 80 unit kendaraan pik up, serta beberapa fasilitas lainnya,” jelas Bupati Madiun.
Mengenai operasional SPPG di Kabupaten Madiun sebanyak 56, yang 3 di antaranya masih tahap persiapan, dengan jumlah relawan 2.612 orang serta 158.841 penerima manfaat.
Keberadaan KDKMP dan MBG tersebut, terusung harapan agar tidak hanya menjadi sebuah lembaga ekonomi tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha, serta mendorong tumbuhnya potensi ekonomi yang ada di tiap desa.
Keberadaan Papdesi dan Manfaat MBG
Pada kesempatan yang sama, di depan awak media, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan RI, Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa DPP PAPDESI merupakan organisasi profesi bagi kepala desa dan perangkat desa di Indonesia.
Wargiyati sebagai Ketua Umum organisasinya untuk masa bakti 2026–2031.
Keberadaan organisasi ini merupakan program dari pemerintah agar dapat melahirkan manfaat dan mengusung keberlanjutan dari rakyat untuk rakyat.
Ia juga menyinggung terkait program MBG yang selama ini banyak mendapatkan kritik, padahal tujuan utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini baik.
Ia menegaskan bahwa MBG untuk mengatasi masalah gizi buruk dan menurunkan angka stunting di Indonesia melalui penyediaan makanan sehat bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Selain itu, dapat menggerakkan ekonomi lokal, dengan melibatkan UMKM, petani, peternak, dan nelayan setempat sebagai penyedia rantai pasok bahan pangan.
Menurutnya, untuk suplai beras, telur, sayur dan bahan-bahan yang tersaji juga harus sesuai standar.
“Untuk suplai beras, untuk MBG tidak bisa kualitasnya biasa. Sayur, tidak bisa kualitas biasa juga, bahkan telur. Harus ada standar produk,” ungkapnya.
Maka, dengan adanya pengukuhan kepengurusan Papdesi, terdapat harapan untuk mendidik masyarakat desa yang tadinya agraris menjadi masyarakat desa industrialis.(DNY/HUM)
