SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Pada Selasa, 22 Agustus 2023, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) mengambil langkah tegas dalam mengusut skandal pengelolaan dana pensiun.
Kapuspenkum Kejagung Dr. Ketut Sumedana menyebut bahwa telah memeriksa GIP, yang pernah menjabat sebagai Direktur Kepesertaan Sumber Daya Manusia dan Umum Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) dari Februari 2012 hingga Agustus 2015 sebagai saksi.
"Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS)
Pada kasus ini, terdapat dugaan serius tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) PT Pelabuhan Indonesia (persero) selama rentang waktu 2013 hingga 2019," ujar Dr. Ketut.
Saksi yang menjadi pusat perhatian dalam pemeriksaan ini adalah GIP, yang pernah menjabat sebagai Direktur Kepesertaan Sumber Daya Manusia dan Umum Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) dari Februari 2012 hingga Agustus 2015. GIP dipanggil untuk memberikan kesaksian terkait investigasi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa tersangka, yaitu EWI, KAM, US, IS, CAK, dan AHM.
Pemeriksaan saksi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kejaksaan Agung dalam memperkuat bukti-bukti yang ada serta melengkapi berkas penyelidikan terkait kasus tersebut. Tindakan ini menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam mengusut dugaan pelanggaran hukum yang merugikan dana pensiun karyawan perusahaan pelabuhan.
Kasus ini telah mencuat ke permukaan sebagai salah satu sorotan utama dalam ranah pengelolaan dana pensiun di Indonesia. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menjalankan proses hukum dengan adil dan transparan demi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang hasil pemeriksaan dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak berwenang.(ans/tim)
