DPD RI Lia Istifhama Menyampaikan, Indikator Desil Tak Bisa Hanya Nilai Rumah dan Barang Fisik

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Anggota DPD RI perwakilan Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menyoroti secara kritis mekanisme penentuan indikator desil yang digunakan pemerintah dalam memetakan taraf sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, status kesejahteraan warga sangat tidak adil jika sekadar dinilai dari tampilan fisik, kepemilikan barang, maupun kondisi rumah yang tampak dari luar.

Senator perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini menjelaskan bahwa aset fisik kerap menipu kenyataan sebenarnya di lapangan. Ia mengungkapkan fakta di masyarakat di mana banyak warga menempati hunian warisan keluarga, padahal bangunan tersebut bukanlah aset produktif, bahkan kerap menyisakan tanggungan utang bagi penghuninya.

“Sebetulnya kekayaan itu tidak bisa diukur hanya dengan barang. Tidak semua orang yang menempati rumah itu belum tentu miliknya. Bisa saja rumah warisan, tetapi rumah warisan tersebut meninggalkan utang dan bukan merupakan rumah yang layak huni,” tegas Dr. Lia Istifhama dalam keterangannya di Surabaya.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Unusida Sampaikan Aspirasi Kepada DPD RI Terpilih tentang Hak Anak Yatim SIDOARJO – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) kompak menyuarakan hak anak yatim. Hal tersebut disampaikan kepada Anggota DPD RI terpilih 2024-2029, Dr. Lia Istifhama M.E.I saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Kamis (5/9/2024). Kehadiran senator dapil Jawa Timur ini menjadi magnet tersendiri ketika menyampaikan motivasi terhadap calon mahasiswa baru Unusida tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa Unusida sempat menitipkan pesan atau aspirasi untuk diperjuangkan Ning Lia sapaan akrab Lia Istifhama di kursi DPD RI yang bakalan dilantik 1 Oktober 2024 nanti. “Kepada Ibu Lia Istifhama, kami menitipkan aspirasi agar Pemerintah lebih peduli terhadap nasib pendidikan anak yatim, anak yatim piatu agar bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Seperti mendapat beasiswa khusus, potongan biaya pendidikan,” kata ketua pelaksana PKKMB Unusida 2024, Destio Wiranto. Wira bersama ratusan mahasiswa mempersembahkan sebuah puisi tentang kehidupan anak yatim yang sering tidak mendapat perhatian. Seperti terlantar di pinggir jalan dan dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk menarik perhatian masyarakat sebagai pengemis jalanan. Ia menyerukan tentang anak yatim yang kurang diperhatikan selama ini. Menurutnya, anak yatim juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan setara, tanpa diskriminasi. Pendidikan yang setara merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai deklarasi dan konvensi internasional. Menanggapi hal tersebut, Ning Lia pun tampak terharu. Ia berjanji untuk memperjuangkan aspirasi tersebut bersama Anggota DPD RI lainnya dan Anggota DPR RI di komisi pendidikan serta kementrian terkait. “Ini PR buat saya untuk kita perjuangkan di senayan. Bagaimana ada sebuah regulasi pendidikan bagi anak yatim. Hal itu nanti akan saya bahas bersama Anggota DPD RI serta Anggota DPR RI dari Komisi terkait pendidikan dan Kementrian,” kata Ning Lia. Lebih lanjut, Ning Lia menegaskan jika untuk Indonesia Emas tahun 2045, maka akses pendidikan harus merata. Bagaimana anak-anak atau yang sudah ditinggal salah satu atau kedua orang tuanya bisa meneruskan pendidikan hingga tingkat akhir. Maka harus ada peran negara dalam hal membantu mereka. “Nantinya kita akan perjuangkan, bagaimana ada beasiswa atau bantuan dana pendidikan bagi anak Yatim, Anak-anak Yatim Piatu agar mereka bisa meneruskan sekolah hingga perguruan tinggi. Kita perjuangan masalah ini di DPD dan DPR RI serta kementrian terkait. Mohon doanya dari teman-teman mahasiswa baru yang sudah menyampaikan apresiasi terkait masalah tersebut,” harapnya. Ning Lia terharu saat salah satu mahasiswa baru menyampaikan bagaimana dirinya di biayai ibunya seorang yang single fighter karena ayahnya telah meninggal dunia, hingga bisa sampai kuliah di Unusida saat ini. “Terharu, apresiasi untuk semangat teman-teman yang kebetulan ditinggal sang ayah dan hanya dibiayai sang Ibu yang single fighter. Mereka tidak putus asa dan terus lanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi,” harunya. Dihadapan ratusan mahasiswa baru Unusida, Ning Lia juga berpesan agar memanfaatkan akses perkembangan dunia digital, perkembangan media dan media sosial (medsos). Sebab, saat ini media dapat dimanfaatkan akses dunia digital untuk sampaikan aspirasi. “Bagaimana teman-teman mahasiswa bisa menyuarakan aspirasi positif dan membangun pendidikan di negara kita secara digital dalam hal ini Pemanfaatan pemberitaan media dan media sosial,” ungkapnya. Menurut Ning Lia, teman-teman mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus pro aktif menyampaikan aspirasinya. Sebab tanpa dukungan teman-teman mahasiswa, yang di senayan tidak mempunyai kecukupan data dalam memperjuangkan aspirasi di dunia pendidikan kita. “Aspirasi teman-teman di dunia pendidikan, mahasiswa dan sebagainya harus disuarakan dengan lantang, terkait regulasi pendidikan dan lainya. Hal ini demi kemerataan pendidikan dan kemajuan pendidikan yang bisa dirasakan semua kalangan,” sebutnya. penulis: Maschan Yusuf

Baca juga: Utang Ratusan Juta Bikin Rumah Miliaran Disita, DPD RI Lia Istifhama Turun Tangan Bantu Warga Surabaya

Ia pun menekankan bahwa latar belakang serta profil ekonomi setiap kepala keluarga mempunyai dinamika yang berbeda-beda. Karena itu, Lia menyayangkan jika proses pendataan kesejahteraan warga masih menggunakan parameter kaku yang memukul rata seluruh kelompok masyarakat tanpa menelaah kondisi riil di akar rumput.

“Intinya, indikator desil harus lebih holistik dan tidak bisa disamaratakan,” sambung keponakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tersebut.

Lebih lanjut, Lia mencontohkan indikator lingkungan seperti akses air bersih yang kerap dijadikan tolok ukur kelayakan pemukiman. Kendati ketersediaan air bersih di suatu daerah bisa menjadi salah satu acuan, ia mengingatkan agar hal itu tidak lantas berdiri sendiri sebagai kesimpulan mutlak kondisi kemapanan ekonomi warganya.

“Kalau kita bicara seseorang tinggal di pemukiman dengan air bersih yang memadai, itu memang bisa menjadi salah satu indikator. Tetapi tentu tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk menyimpulkan kondisi ekonomi seseorang,” imbuhnya.

Guna mencegah kekeliruan penetapan bantuan sosial dan klasifikasi warga, Lia mendorong adanya regulasi teknis yang komprehensif. Ia menganalogikan kebijakan makro pemerintah dengan petunjuk teknis di lapangan layaknya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) pada tata kelola organisasi.

“Kalau kita bicara suatu organisasi, AD itu bersifat umum, sedangkan ART bersifat operasional. Begitu juga kalau ada kebijakan negara, pasti ada turunannya,” papar aktivis perempuan ini lugas.

Lia berharap, aturan turunan yang diterbitkan kelak mampu menerjemahkan kebijakan pusat secara fleksibel dan akurat sesuai fakta sosiologis di lapangan.

Dengan begitu, sistem desil yang diterapkan tidak hanya sebatas formalitas administrasi di atas kertas, melainkan benar-benar menghadirkan data kemiskinan yang adil, objektif, dan tepat sasaran.